PKB Targetkan Jadi Partai Nomor 2 di Jabar tahun 2019

Bandung – DPW PKB Jabar mengumpulkan sedikitnya 500 alim ulama untuk memohon dukungan dan juga bersyukur dengan perolehan suara dan kursi di Jawa Barat. Pada 2019, DPW PKB menargetkan bisa menempati posisi kedua di Jabar.

“Dulu kita hanya dapat dua kursi di Jabar, namun 2014 kita dapat tujuh kursi. Suara dari 600 menjadi 1,2 juta,” ujar Ketua DPW PKB Dedi Wahidi di hadapan 500 alim ulama se-Jabar di Hotel Horisson, Jalan Pelajar Pejuang 45, Minggu (28/9/2014). Continue reading PKB Targetkan Jadi Partai Nomor 2 di Jabar tahun 2019

PKB Berharap RUU Pilkada diselesaikan Musyawarah-Mufakat

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku solid mendukung pilkada langsung. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar menjelang rapat paripurna terkait RUU Pilkada pada 25 September 2014.

“Kita niati bahwa besok PKB kompak mendukung Pilkada langsung,” tutur Marwan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

PKB memiliki 28 kursi di DPR. Marwan mengatakan pihaknya telah meminta anggotanya untuk hadir dalam rapat paripurna.

“Kecuali teman yang bertugas pengawasan haji,” kata Marwan. Continue reading PKB Berharap RUU Pilkada diselesaikan Musyawarah-Mufakat

PKB Akan Maksimal Menangkan RUU Pilkada

JAKARTA – Partai kebangkaitan Bangsa (PKB) menegaskan sangat solid memperjuangkan suara rakyat agar Pemilihan kepala daerah dilakukan langsung, bukan oleh DPRD.

Karena itu, tegas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain, fraksi PKB Akan habis-habisan memenangkan Pilkada langsung dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada 25 September 2014. Continue reading PKB Akan Maksimal Menangkan RUU Pilkada

Stafsus KemenPDT Bersaksi Soal Dana Lawatan Kader PKB ke Luar Negeri

Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melanjutkan kembali sidang kasus dugaan suap proyek rekonstruksi tanggul laut abrasi pantai dan proyek-proyek lain di Kabupaten Biak Numfor, Papua, tahun 2014‎ dengan terdakwa Direktur PT Papua Indah Perkasa (PIP) Teddy Renyut.

Dalam sidang ini, sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya, Staf Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Sabillah Ardi. Sebab, sebelumnya kesaksian Teddy saat bersaksi untuk terdakwa Bupati Biak Numfor non-aktif, Yesaya Sombuk, pada pekan lalu menyatakan‎ pernah dimintai Rp 290 juta oleh Ardi.

Pada kesempatan ini, Ardi membantah meminta uang. Namun dia mengaku, hanya meminjam dari Teddy. Uang yang dipinjam itu kemudian dibayarkan untuk perjalanan teman-temannya ke luar negeri. “Betul. Pinjam untuk talangi bayar perjalanan kawan-kawan saya,” ujar Ardi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/9/2014). Continue reading Stafsus KemenPDT Bersaksi Soal Dana Lawatan Kader PKB ke Luar Negeri

PKB Siapkan Kader jadi Menteri Jokowi

Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo akan menempatkan 16 perwakilan partai sebagai menteri dalam kabinetnya. Salah satu partai pengusung, Partai Kebangkitan Bangsa, mengaku sudah memiliki nama-nama kader yang siap diajukan seandainya diminta Jokowi.

“Jika diminta (Jokowi), kami tentu sudah siap dengan nama-nama,” kata Wabendum DPP PKB Bambang Susanto saat dihubungi, Kamis (18/9/2014). Continue reading PKB Siapkan Kader jadi Menteri Jokowi

PKB Hadang Siapapun Yang Akan Bubarkan Kementrian Agama

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengecam munculnya isu pembubaran kementerian agama. Muhaimin bahkan mengancam, siapapun yang mempunyai rencana itu akan berhadapan dengan partainya.

“Isu penghapusan menteri agama amat sesat. Nggak mungkin ada yang hapus menteri agama kecuali orang yang sesat. Hanya orang sesat yang mau hapus itu,” kata Muhaimin usai pembekalan anggota DPR PKB yang baru terpilih di kawasan KS Tubun, Jakarta, Rabu 17 September 2014. Continue reading PKB Hadang Siapapun Yang Akan Bubarkan Kementrian Agama

PKB Dorong Amandemen ke-5 UUD 1945

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya melalui fraksi di DPR periode 2014-2019 akan mengupayakan kembali amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Meski sudah baik, kata Muhaimin, UUD 1945 saat ini masih mempunyai kekurangan.

“Fraksi PKB periode mendatang akan mengajak semua fraksi di DPR dan MPR menyempurnakan amandemen UUD 1945,” kata Muhaimin, saat memberikan pembekalan kepada caleg terpilih PKB periode 2014-2019, di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (17/9/2014). Continue reading PKB Dorong Amandemen ke-5 UUD 1945

PDIP & PKB Walk Out Saat Pengesahan Tatib DPR

Jakarta – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan walk out dari rapat paripurna sebagai bentuk penolakan atas pengesahan tata tertib DPR.

“Sebenarnya saya ingin mencegah, tapi bagaimana?” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan. Continue reading PDIP & PKB Walk Out Saat Pengesahan Tatib DPR

Inilah Nama Sekjend DPP PKB & Dewan Syuro PKB yang Baru

Jakarta- Ketua Umum DKN Garda Bangsa M Hanif Dhakiri ditunjuk menjadi Sekjen PKB periode 2014-2019, mendampingi Muhaimin Iskandaryang diberi mandat sebagai Ketua Umum dalam Muktamar di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichinmenyatakan terpilihnya Hanif Dhakiri menggantikan Imam Nahrawi menunjukkan bahwa kaderisasi di green party berjalan dengan sangat baik. Continue reading Inilah Nama Sekjend DPP PKB & Dewan Syuro PKB yang Baru

PKB Tidak Keberatan PPP Gabung Jokowi-JK

JAKARTA–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak keberatan jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Sejak awal kami ‘welcome’, ‘monggo’ (silakan, red) saja kami siap,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar usai menutup Gerakan Penanggulangan Pengangguran Nasional 2014 yang bertema ‘Kreativitas Wirausaha Muda Untuk Indonesia Mandiri’ di gedung Lawang Sewu Semarang, Senin (15/9).

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan PKB mengenai adanya wacana PPP mengubah arah koalisi tersebut.
“Biar sama Pak Jokowi langsung mengenai hal itu,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar di Jakarta menyatakan bahwa keputusan apakah partainya merapat ke kubu Jokowi-JK atau tetap berada di luar pemerintahan tidak bisa hanya diputuskan secara perorangan karena keputusan strategis itu harus disepakati melalui forum musyawarah kerja nasional partai berlambang Kakbah itu.

Menurut dia, dukungan PPP kepada Prabowo-Hatta di pilpres lalu juga diputuskan melalui sebuah mekanisme yang panjang dan diputuskan pula melalui mukernas. Continue reading PKB Tidak Keberatan PPP Gabung Jokowi-JK

PKB: Kabinet Jokowi-JK Harus Profesional Murni & Partai!

Jakarta – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Eddy sepakat bila kabinet ke depan diisi oleh kalangan profesional. Namun ia mengusulkan, ada baiknya kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berasal dari kalangan partai politik dengan porsi 60% dari kalangan profesional murni dan 40% dari profesional kader partai politik.

“Kalau kita boleh usul 60-40. Artinya dari kaum profesional parpol 40% dan dari profesional murni 60%. Parpol juga banyak stok orang-orang profesional,” kata Lukman di sela seminar kebangsaan, ‘Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK’, Jakarta, Minggu (14/9/2014). Continue reading PKB: Kabinet Jokowi-JK Harus Profesional Murni & Partai!

Garda Bangsa PKB Usulkan Model Kerja Shift bagi PNS

Efektivitas kerja pegawai negeri sipil dinilai perlu digenjot supaya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peraturan pegawai negeri sipil (PNS) masuk pada hari Sabtu dan Minggu pun dianggap perlu dilakukan supaya kantor pemerintahan beroperasi tujuh hari penuh.

Demikian usulan yang disampaikan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa, Garda Bangsa, kepada presiden terpilih Jokowi.
“Menurut gagasan kami, perlu reformasi birokrasi, bukan hanya struktur, melainkan juga irama kerja. Kami usulkan kalau mungkin, agar terjadi bahwa pemerintah responsif, pemerintah bisa bekerja tujuh hari dalam satu minggu, tidak ada hari libur,” ungkap Wakil Ketua Umum Garda Bangsa Anas Nasihin dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/9/2014). Continue reading Garda Bangsa PKB Usulkan Model Kerja Shift bagi PNS

PKB Usulkan Jumat Sebagai Hari Libur Madrasah & Sekolah Islam

JAKARTA – Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa, DKN Garda Bangsa merekomendasikan ada perubahan opsi hari libur terhadap sekolah-sekolah berlatarbelakang Islam. Hal tersebut agar mereka bisa menambah pariwisata religius.

“Untuk mengapresiasi langkah pesantren atau sekolah-sekolah berlatarbelakang Islam, kami merekomendasikan agar ada opsi hari libur. Karena kami merindukan libur di hari jumat,” kata Wakil Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Anas Nasihin dalam seminar bertajuk Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014). Continue reading PKB Usulkan Jumat Sebagai Hari Libur Madrasah & Sekolah Islam

PKB Targetkan 15 Kursi dari Indonesia Timur di Pemilu 2019

MAMUJU — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mentargetkan akan meraih 15 kursi DPR-RI di kawasan Indonesia Timur Indonesia (KTI) pada Pemilu 2019 dengan meningkatkan kerja politik partai.

“Untuk mendukung PKB meraih 15 kursi di DPR-RI pada Pemilu 2019, maka organisasi sayap PKB Barisan Penggerak (Barak) Bangsa akan siap bekerja keras mewujudkan target itu,” kata kata Ketua Bidang organisasi dan jaringan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barak Bangsa, Irfan Basri di Mamuju, Sabtu.

Dia mengatakan itu saat melakukan pertemuan silaturrahmi dengan kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai profesi dan Partai Politik serta sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Mamuju.
Ia mengatakan, selama ini PKB hanya besar dibasisnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, sementara di kawasan Indonesia Timur yang memiliki 15 juta PKB tidak meraih satupun kursi DPR-RI. Continue reading PKB Targetkan 15 Kursi dari Indonesia Timur di Pemilu 2019

PKB Dorong Jokowi-JK Fokus Sektor Energi Terbarukan

JAKARTA – Hingga saat ini, sumber daya energi baru dan terbarukan di Tanah Air masih belum bisa dimanfaatkan secara signifikan. Banyak yang berharap, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), memiliki kebijakan yang tepat menggunakan sumber tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB di DPR RI Marwan Jafar dalam acara diskusi publik ’Reformulasi Tata Kelola Energi dan Mekanisme Subsidi Energi Berkeadilan’, bersama anggota Dewan Energi Nasional Dr Tumiran M.Eng, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ir Rida Muljana Msc, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institut Pri Agung Rahmanto. Continue reading PKB Dorong Jokowi-JK Fokus Sektor Energi Terbarukan

PKB Siapkan Gugatan ke MK Terkait UU Pilkada

JAKARTA– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersiapkan tim untuk menggugat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan dilakukan DPRD.

“Sikap kami sudah jelas mengawal RUU Pilkada menjadi UU dengan mekanisme pilkada tetap dipilih rakyat,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi ketika ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa.

Fraksinya akan konsisten mempertahankan mekanisme langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang rencananya disahkan akhir September 2014. “Memilih kepala daerah harus melalui rakyat, dan itulah demokrasi sesungguhnya,” kata Anggota Komisi V tersebut. Continue reading PKB Siapkan Gugatan ke MK Terkait UU Pilkada

Terkait RUU Pilkada, PKB Intensif Lakukan Lobi

JAKARTA – Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, fraksinya, PKB, akan berupaya terus beradu lobi-lobi politik terhadap para anggota fraksi parpol pendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta atau Koalisi Merah-Putih (KMP) agar setuju mekanisme pilkada langsung.

Diketahui, terakhir pasukan KMP, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN dan PPP, kompak menginginkan mekanisme pilkada (gubernur, wali kota dan bupati) dalam RUU Pilkada digelar melalui pemilihan di DPRD.
“Kami akan yakinkan teman-teman KMP. (Caranya) kami selalu berdebar di forum-forum RUU ini,” ujar Malik di depan ruang Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Selain itu, Malik mengakui jajaran elit parpol, seperti ketua umum, juga akan bergerak untuk melakukan lobi tersebut. Continue reading Terkait RUU Pilkada, PKB Intensif Lakukan Lobi

PKB Beda Pendapat Soal RUU Pilkada

JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki opsi berbeda untuk usulan RUU Pilkada. Untuk pemilihan gubernur, PKB setuju pilkada langsung. Namun untuk pemilihan bupati/wali kota, PKB menginginkan pilkada tidak langsung.
Sikap yang sama juga disampaikan perwakilan DPD. “Tapi PKB kemungkinan besar akan masuk ke kelompok pemilihan langsung,” ujar Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, Kamis (4/9).
Ia menjelaskan, meski pilihan pilkada tidak langsung didukung lebih banyak fraksi, peluang diputuskannya pilkada langsung masih terbuka. Sebab, konstelasi politik bisa saja berubah. Continue reading PKB Beda Pendapat Soal RUU Pilkada