Presiden Jokowi menyempatkan waktu untuk sowan ke para ulama, kiai, juga habaib se-Jawa Tengah dalam Forum Silaturahmi yang di gelar di Hotel Gumaya Semarang, Senin 14 November 2016. Acara ini diawali dengan shalat Maghrib berjamaah dan ramah-tamah ini dilanjutkan dengan forum diskusi yang hangat antara umaro dan ulama.
Hadir dalam kesempatan itu, kyai-kyai NU seperti KH Abdul Karim (Gus Karim) Solo, KH Yusuf Chudlori API Tegalrejo Magelang (Gus Yusuf),  Ketua Tanfidziyah PWNU KH Abu Hafsin, Rais Syuriyah PWNU KH Ubaidillah Shodaqoh, jajaran Syuriah PWNU M Adnan MA, Mustasyar PW NU dan juga Mantan Guubernur Jateng Ali Mufis, KH Solikhun Magelang, KH Said Asrori Magelang, KH Muhlasin Banyumas, Habib Anis Sholeh Ba’asyin Pati, KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) Pati, Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Daroji.

Presiden didampingi oleh Mensesneg Pratikno, jajaran Forkompimda Jateng Pangdam IV Diponegoro Jaswandi, Kapolda Condro Kirono, dan Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dari Fraksi PKB.
Presiden duduk lesehan, duduk khas majelis taklim, bersama para kiai, mendengarkan masukan dan usulan yang disampaikan secara bergantian dan dimoderatori Gus Yusuf Tegalrejo. Forum berlangsung akrab dan tidak kaku sehingga para kiai dan ulama blak-blakan ngobrol dengan presiden. Bahkan diselingi guyunan khas kyai-kyai yang gayeng.
KH Nur Hidayatullah,Pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan Wonosobo, mengatakan, pesantren merupakan benteng pertahanan NKRI dan kebinekaan ketika negara ini mulai digerogoti sekolompok golongan. Namun pada kenyataanya keberadaan pesantren masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, apalagi dengan diberlakukannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
”Kebijakan UU 23 tahun 2014 ini perlu ditinjau kembali agar pesantren lebih berkembang dalam membangun karakter bangsa. Selain itu RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren dikawal khusus untuk melindungi aset bangsa ini,” ujarnya.
Pengasuh Pesantren Darul Falah Jekulo, Kudus KH Ahmad Badawi Basyir (Gus Badawi) meminta kepada Presiden agar full day school jangan diberlakukan di desa-desa hinigga akhirnya mematikan madrasah diniyah.
”Di Jawa Tengah jika full day school diberlakukan tidak kurang dari 10.000 Madrasah Diniyah akan mati. Di desa infrastrukturnya belum mendukung program ini dan para siswa-siswi di desa belajar di madrasah diniyah sore hari untuk membentuk karakter bangsa,” ujarnya.
Gus Yusuf, bahkan menyoroti soal kasus Ahok, menurutnya terlepas dari persoalan subtansi apakah penistaan agama atau tidak, faktanya bahwa Ahok telah melukai umat Islam. Maka dari itu dibutuhkan langkah kongkrit dari Pemerintah yang transparan dan bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
”Terlepas dari subtansi penistaan agama atau tidak, bahwa Ahok telah melukai umat Islam. Maka perlu proses keadilan harus ditegakkan dan transparan,” tandasnya.
Selain persoalan tersebut, para kiai juga menyoroti tentang buku-buku pendidikan yang banyak memuat konten Islam kanan dan jauh dari makna kebhinekaan. Juga program Pemerintah yang belum sinkron dengan agenda-agenda pendidikan dan pengembangan Pesantren.
Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan terkait dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini terkait dengan anggaran yang ada. Hari ini memang banyak undang-undang dibuat tidak melalui konsultasi publik, rakyat belum dilibatkan. Jalan satu-satunya direvisi ini menjadi catatan untuk nantinya ditindak lanjuti. ”Selain UU 23 dan soal full day school juga menjadi catatan saya,”katanya.
Soal Ahok, Presiden meminta para kiai dan ulama bersabar hingga Rabu (16/11). Apa pun keputusannya semua harus mendinginkan suasana. Jangan sampai lingkup DKI Jakarta bisa melebar ke mana-mana. Terkait dengan program pemerintah dan pesantren mendatang bisa disinkronisasi.
Sumber: NU Online