JAKARTA – Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sangat diuntungkan dengan program dana desa. Pasalnya, eksekutor dana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang kini dipimpin politikus PKB, Marwan Jafar.

“Secara politis, yang paling untung nanti dengan dana desa itu bisa saja PKB. Sebab masyarakat desa akan familiar dengan Mendes PDTT yang berasal dari PKB,” kata Margarito dalam diskusi “Realisasi Dana Desa Rp 1 Miliar” di DPR RI Senayan Jakarta, Senin (4/5).

Margarito menambahkan, dalam pemanfaatan dana desa itu juga akan ada petugas pendamping desa. Jumlahnya mencapai puluhan ribu sesuai jumlah desa di Indonesia.

Margarito menegaskan, peran pendamping itu sangat strategis tidak hanya dalam pemanfaatan dana desa. “Tapi juga di pilkada maupun pilpres,” tegasnya.

Margarito menambahkan, sesuai dengan tradisi berpolitik di Indonesia maka sulit bagi petugas pendamping desa untuk melepaskan diri dari peristiwa politik. “Apalagi dalam UU Pilkada dilegalkan politik uang dengan jumlah Rp 50 ribu. Dilarang saja lolos politik uang itu, apalagi dilegalkan,” pungkasnya.

Margarito meyakini PKB sangat menyadari potensi itu. Karenanya, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu akan tetap memertahankan agar jatah PKB untuk menempatkan kader sebagai Menteri DPDTD.

“Makanya, PKB jangan sampai keluar dari Mendes DPDTT. Kalau Kabinet Kerja di-reshuffle dan PKB tidak menempati pos itu (Menteri DPDTT, red), habis juga PKB ini,” tegasnya.

Sumber: JPNN