Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, mengatakan, rencana unjuk rasa masyarakat pada 4 November mendatang merupakan bagian dari demokrasi. Dia berharap unjuk rasa itu diberi ruang yang proporsional baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan.
“Demo tanggal 4 November perlu diberi ruang. Sekaligus perlu didengar sebagai bagian merespon aspirasi masyarakat,”  kata Karding saat dihubungi di Jakarta,  Selasa (1/11/2016).

Karding mengatakan, Indonesia sebagai demokrasi tidak melarang masyarakat berunjukrasa. Namun, dia juga mengingatkan agar unjuk rasa pada 4 November nanti dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai aturan.
“Kita berharap dan harus mengupayakan agar demo tersebut berjalan lancar dengan kedamaian, sesuai dengan prinsip Islam yang damai,” ujarnya.
Sekretaris Jendral DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta masyarakat bersikap bijak dalam menjaga keamanan dan ketertiban para pengunjuk rasa. Menurutnya, aparat kepolisian perlu membangun komunikasi dengan para tokoh dan simpul-simpul massa. Sehingga, ekses negatif yang mungkin terjadi saat unjuk rasa bisa dicegah lebih dini.
“Aparat penegak hukum perlu bijak di dalam mengatasi dan menyikapi unjuk rasa. Polisi perlu membangun komunikasi dengan para tokoh dan simpul-simpul massa,” katanya.
Pada akhirnya, Karding berharap unjuk rasa tanggal 4 November tidak menjadi kontraproduktif bagi masyarakat, khususnya umat Islam. Dia mengingatkan agar para pengunjuk rasa mewaspadai kemungkinan provokasi di lapangan yang berpotensi merusak niat baik mereka.
 “Catatan yang perlu saya sampaikan supaya sahabat-sahabat yang akan turun jalan menjaga dan mewaspadai jangan sampai niat baik dengan demonstrasi diprovakasi atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin merusak aksi ini,” pungkasnya.