PBNU: Nabi Saja tak Pernah Memproklamirkan Negara Islam

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menilai pihak-pihak yang ingin mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai orang-orang yang pikirannya keliru atau “keblinger”.

Ditemui usai membuka acara Rembug Nasional dan Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) di Jakarta, Jumat, Said Aqil menyatakan, bentuk NKRI dipilih para pendiri bangsa, termasuk para ulama, melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang.

“Anak kemarin sore kok mau mengubah hasil pendiri bangsa,” kata Said Aqil menanggapi adanya kelompok yang ingin menghidupkan kembali cita-cita Negara Islam Indonesia (NII). Dikatakannya, bagi NU, bentuk NKRI sudah final. Indonesia bukan negara agama, melainkan negara damai (darussalam).

Menurut dia, pihak-pihak yang ingin memaksakan berdirinya negara Islam di Indonesia justru tidak memahami sejarah Islam. “Nabi Muhammad SAW tidak pernah memproklamasikan negara Islam,” katanya.

Said Aqil juga menilai keinginan mendirikan negara Islam atau memformalkan Islam di Indonesia lebih didasari kepentingan sesaat.

 

6 thoughts on “PBNU: Nabi Saja tak Pernah Memproklamirkan Negara Islam”

  1. Memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengakatakan’ ini adalah negara islam’ ato kalimat yang sejenisnya. kalo begitu NABI SAW apakah juga memploklamirkan sebuah negara?
    katakanlah Nabi tidak memproklamirkan negara islam. tetapi bukankah HUKUM ISLAM di laksanakan pada MASA NABI SAW?

    sementara ini, dulu dan saya tutup dengan kalimat
    ‘NABI SAW saja tidak pernah tahlilan 7 hari, 40 hari, dst. Mengapa kalian tahlilan?’
    Monggo di jawab

    1. Hukum Islam yang diterapkan pada Masa Nabi hidup adalah hukum yang ditetapkan Nabi SAW semasa hidup, dan diterapkan untuk umatnya saja. Hukum ini kemudian dilengkapi oleh para khalifah selanjutnya seiring waktu, hingga muncullah kajian ilmu Fiqih. Fiqih bukanlah ilmu yg diajarkan atau dicetuskan oleh Nabi, tapi oleh para fuqaha (murid2 sahabat nabi).

      Menariknya, salah satu kajian Fiqih yg paling anda tahu diterapkan sebagai ‘Hukum Islam’ seperti rajam, hukum qishos, potong tangan, cambuk dan lain-lain atau jamak disebut Fiqih jinayah ini selalu berkembang sesuai perkembangan jaman. Anda tak bisa menerapkan dalil-dalil fiqih jinayah klasik untuk masalah-masalah pidana modern seperti korupsi, moneylaundring, kejahatan cyber dll tanpa harus memodifikasi dan mengembangkan fiqih jinayah ini. Pada konteks inilah fiqih jinayah tiap kawasan/negara bisa berbeda, sesuai pendapat jumhur ulama negara tersebut.

      Ambillah satu contoh, jika menurut HUkum Islam yg anda yakini, hukuman mencuri itu adalah dipotong tangannya. Lalu bagaimana anda memberikan keadilan pada dua kasus yg ada pada pengadilan islam jika kasus pertama adalah pencurian buah mangga dan kasus kedua adalah pencurian uang baitulmaal negara (korupsi), apakah dua-duanya dihukumi potong tangan? lalu jika korupsinya itu lebih banyak kuantitasnya apakah seluruh tangannya dipotong?. Jika anda sudah mendapat gambaran bagaimana menetapkan kaidah fiqih soal hal ini, berarti anda sepakat kalau Fiqih Jinayah tentang potong tangan akan berkembang dengan sendirinya sesuai perkembangan jaman. Kalau dalam term hukum Indonesia, pencurian ini dihukumi dengan beragam hukuman, dari mulai kurungan dan denda.

      Di Indonesia sendiri (negara saya dan negara anda), Fiqih jinayah ini diwakili oleh KUHP dan beberapa UU tentang tindak pidana lainnya. Memang secara teks tidak dalam redaksi arab dan didasari dengan penetapan Nabi, karena ini Indonesia. Indonesia dibangun atas kompromi ikhlas umat Islam Indonesia (lewat wakil2nya NU, Muhammadiyah, Persis, SI dkk) dg umat Nasrani dari Indonesia timur untuk membentuk sebuah republik yang mengayomi bersama dan mencapai kesejahteraan bersama.

      Saya malah tergelitik bertanya pada anda Cak San, anda ini orang Indonesia bukan? Indonesia kan bukan negara Islam dan bukan negara yang menggunakan penuh Hukum Islam seperti Saudi Arabia, tapi kenapa anda masih mau menggunakan segala bentuk keputusan dan hukum yg berlaku disini? Anda masih punya KTP Indonesia toh? anda masih punya SIM Indonesia toh? anda masih pakai Ijasah Indonesia bukan? anda pun masih mau bekerja di tanah yg belum menggunakan hukum seperti yg anda yakini? kenapa pula anda masih bekerja pada orang yg tdk yakin akan penerapan hukum Islam disini? kenapa anda masih menaati aturan Indonesia? Apakah tidak lebih baik Cak San ini menabung dan menetap saja di Saudi Arabia atau negara yg menerapkan hukum Islam lainnya, sehingga hidup anda disini tidak akan ‘munafik’, menolak hukum-hukum Nasional Indonesia tapi masih mempunyai perangkat-perangkat sosial dan menaati hukum Indonesia.

      Kami warga nahdliyin meyakini penerapan hukum islam seperti dalam kajian fiqih klasik itu diterapkan pada lingkungan kecil kami, diri sendiri dan keluarga. Jika sudah bersinggungan dg orang lain, dg umat lain dan warga negara itu adalah urusan hukum-hukum negara. Maka dalam setiap muktamar yg ada kami selalu membahas berbagai permasalahan umat dan negara dalam bahsul matsail, mengkaji masalah-masalah keumatan dan kenegaraan yg mutakhir dg landasan kajian fiqih klasik yg kami yakini. Output dari banyak bahsul matsail inilah yg kemudian diejawantahkan dalam beberapa UU khas untuk ummat Islam seperti UU Perkawinan, UU Pengelolaan Zakat dll.

      —-tahlilan itu membaca kalimat La ilaha ilAllah, apakah kalimat ini buruk? kalimat itu jamak disebut tahlil, dan aktivitas berkumpulnya jamiyyah berzikir/bertahlil bersama dalam kosakata jawa (yg kemudian di Indonesiakan) adalah tahlilan. mengenai bilangan 7 hari, 40 hari dll itu adalah pelestarian budaya jawa (saya dan jamiyyah pada umumnya adalah orang jawa), sebagai orang jawa kami ingin melestarikan budaya kami sendiri tanpa harus membenturkannya dg budaya arab/islam.

      Nabi tidak pernah melakukan bentuk tahlilan (7 hari, dll) seperti yg kami lakukan, tapi beliau berzikir/bertahlil melebihi kemampuan manusia dan alam semesta seisinya setiap saat dg bacaan dan jumlah yang tak terhingga. Berapa kali anda dalam sehari membaca kalimat tahlil Cak San? berapa kali dalam sebulan, atau berapa kali dalam setahun? ataukah Cak San hanya melafalkannya pada bacaan2 ibadah saja? Kami warga nahdliyin mempopulerkan zikir kalimat tahlil ini dalam setiap suasana keguyuban masyarakat khas jawa/indonesia, dan hal ini tak akan anda temui di Arab, karena arab berbasis pada suku-suku yang nomaden dan badui. Dengan budaya tahlilan ini kami menjadi lebih sering bersilaturahmi, mengenal satu sama lain, mengingatkan akan kematian, memperbanyak zikir kami.

      Mengenai bilangan kali berapa kalimat itu dibaca, sebagai jamiyyah tentunya kami mempunyai konsensus berapa kali bacaan tahlil harus kami baca, agar seragam dan serentak hingga kejamiyahannya begitu terasa. Bukan mengkultuskan angka atau apa itu.

      Kalau alasan mendasar Cak San menolak budaya tahlil Nahdliyin ini karena Nabi SAW tidak pernah melakukan atau memerintahkannya, lalu apa pendapat Cak San tentang budaya membaca kitab Al-Matsurat karangan Hasan Al-Banna yang dipraktikkan oleh gerakan Tarbiyah Indonesia (PKS dkk), atau tentang budaya menulis dengan mengkafirkan ulama lain yang tidak dilakukan Nabi pada sahabatnya, atau budaya menggunakan celana cingkrang yang tak dilakukan Nabi, atau budaya mencetak Alquran dalam bentuk buku dan digital, atau entah nanti pada suatu saat ketika umat muslim sudah tersebar ke seantero jagad, mereka harus sholat ke arah kiblat masing-masing planetnya? Bukankah itu semua adalah bid’ah yang tak diajarkan Nabi? tapi harus dilakukan umat karena begitulah adanya kenyataanya, masa hidup kita dan masa hidup Nabi tidaklah sama.

      Diterapkan atau tidaknya Hukum Islam yang anda yakini tetap sama saja, di Saudi Arabia masih banyak orang kere, masih banyak pemerkosaan, korupsi, mabuk-mabukan, dan itu malah dilakukan sebagian besar oleh orang-orang Kerajaan dan para bangsawan.

      Ternyata Cak San ini juga punya FB (a.n Roman Aziz) dan email Yahoo, padahal tanpa Cak San sadari, tiap keuntungan FB dan Yahoo itu disumbangkan ke berbagai yayasan Yahudi yg tentunya secara ideologis (saya yakin Cak San paling benci). Munafik itu namanya, membenci orang/kaumnya tapi masih menggunakan produk dagangan mereka yg untungnya digunakan buat menghantam ideologi anda.

      — Terimakasih sudah berkunjung Cak San, silakan yakini apa yang cak san yakini, silakan perjuangkan apa yang ingin cak san perjuangkan, tapi selama anda masih di Indonesia dan memegang KTP Indonesia, silakan berhadapan dg hukum-hukum negara.

  2. janganlah menghakimi bahwa suatu kaum itu salah, belum tentu kepercayaan yg anda yakini tsb sdh benar” benar.
    ” lakum diinukum waliyadin” ajja…

  3. …….السّلم عليكم يا اخي
    syukran…atas penjelasannya ana lagi cari jawaban seperti yang admin paparkan.
    saya setuju negara Indonesia bangkit oleh para pahlawan diantaranya para ulama. negara indonesia bukan negara islam karena Indonesia mempunyai berbagai suku masyarakat. kenapa ulama indonesia pada waktu tidak gigih dan giat menjadikan negara Indonesia menjadi agama islam. karena ulama terdahulu tahu dan faham arti Islam sebagai agama rahmat al-amin.
    lihat makna panca sila..maknanya serupa dengan Rukun Islam.

    adapun orang yang ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam dengan menggunakan syari’at Islam itu perlu waktu yang panjang. dan itu akan mengkibatkan negara indonesia terpecah belah.

    1. mas Arul yth, nada bertanya anda seolah anda tidak mengerti benar sejarah berkembangnya kota Yatsrib menjadi Madinah. Cobalah cek lagi ke sejarah Piagam Madinah diberbagai kitab tarikh. Baginda Nabi tidak pernah memproklamirkan negara dengan asas islam, tapi asasnya persaudaraan dan persatuan ummat. Beliau tidak memaksakan Islam sebagai asas negara kota Madinah pada waktu itu.

      Berikut kutipan terjemahan Piagam Madinah, silakan cek ke buku-buku Tarikh:

      Mukadimah

      Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang “Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.”

      I. Pembentukan Ummat
      Pasal 1
      Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.
      Pasal 2
      Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
      Pasal 3
      Banu ‘Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat).
      Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
      Pasal 4
      Banu Sa’idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan mereka.
      Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
      Pasal 5
      Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
      Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
      Pasal 6
      Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
      Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman
      Pasal 7
      Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.
      Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.
      Pasal 8
      Banu ‘Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
      Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
      Pasal 9
      Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
      Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
      Pasal 10
      Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
      Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
      III. Persatuan Se-agama

      Pasal 11
      Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
      Pasal 12
      Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.
      Pasal 13
      Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan , melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.
      Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.
      Pasal 14
      Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
      Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.
      Pasal 15
      Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
      Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain
      IV. Persatuan Segenap Warga Negara

      Pasal 16
      Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.
      Pasal 17
      Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu
      Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.
      Pasal 18
      Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.
      Pasal 19
      Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.
      Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.
      Pasal 20
      Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.
      Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.
      Pasal 21
      Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).
      Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.
      Pasal 22
      Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.
      Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.
      Pasal 23
      Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.
      V. Golongan Minoritas

      Pasal 24
      Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.
      Pasal 25
      Kaum Yahudi dari suku ‘Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.
      Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
      Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
      Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.
      Pasal 26
      Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
      Pasal 27
      Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
      Pasal 28
      Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
      Pasal 29
      Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
      Pasal 30
      Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas
      Pasal 31
      Kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu ‘Awf di atas
      Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.
      Pasal 32
      Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah
      Pasal 33
      Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas.
      Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.
      Pasal 34
      Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.
      Pasal 35
      Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.
      VI. Tugas Warga Negara

      Pasal 36
      Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW
      Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya
      Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri
      Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini
      Pasal 37
      Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara
      Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini
      Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa
      Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya
      Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya
      Pasal 38
      Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi
      VII. Melindungi Negara

      Pasal 39
      Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini
      Pasal 40
      Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah
      Pasal 41
      Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya
      VIII. Pimpinan Negara

      Pasal 42
      Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum ) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW
      Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya
      Pasal 43
      Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka
      Pasal 44
      Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib
      IX. Politik Perdamaian

      Pasal 45
      Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai
      Setiap kali ajakan pendamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam)
      Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu
      Pasal 46
      Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu
      Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan
      X. Penutup

      Pasal 47
      Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya
      Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya
      Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah
      Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman
      Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah
      Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada)
      Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya

      Coba bandingkan dengan Qanun Asasiy NII (Negara Islam Indonesia) atau contoh konstitusi negara islam yang lain.

      BAB I
      Negara , Hukum dan Kekuasaan
      Pasal 1
      1. Negara Islam Indonesia adalah negara karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada bangsa Indonesia.
      2. Sifat negara itu jumhuryah ( republik ).
      3. Negara menjamin berlakunya syari’at Islam di dalam kalangan kaum Muslimin.
      4. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya, di dalam melakukan ibadahnya.

      Pasal 2
      1. Dasar dan hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam.
      2. Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur’an dan Hadtis Shahih.

      Pasal 3
      1. Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum, dalam negara Islam Indonesia. Ialah Majelis Syuro (Parlemen )
      2. Jika kkeadaan memaksa, hak Majelis Syuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

      Ngerti sekarang bedanya?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas:

%d bloggers like this: