Jangan Libatkan Gus Dur Soal Pelarangan Pemutaran Kaset Pengajian

Awalnya saya cuek saja ketika JK (wapres Jusuf Kalla) mengumbar sensasi dengan melarang pemutaran kaset pengajian di masjid, karena itu saya anggap sebagai upaya kurang kerjaan seorang Wapres yang mengurus-urus masalah sepele dibanding bicara blak-blakan soal kondensat. Namun lama kelamaan hal itu mengusik saya ketika seorang Jubir JK Husain Abdullah, membawa nama Gus Dur untuk mengamini pernyataan JK.

Persoalan pemutaran kaset pengajian selayaknya bukan wilayah Wapres mengurusi, karena pekerjaan dia lebih banyak dan yang lebih menantang ketimbang mengurus persoalan sepele. Pun juga jika sifatnya himbauan, selayaknya disampaikan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan beberapa ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau dengan lembaga Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai simbol negara tentunya Wapres harus mengerti posisinya seperti apa. Rakyat Indonesia yang kompleks dalam semua hal termasuk faham dan aliran, serta agama. Mungkin bagi sebagian kelompok hal itu menguntungkan untuk dimanfaatkan demi kepentingan golongan, namun bagi kelompok lain justru menyakiti perasaan umat.

Seharusnya, sebagai seorang yang berada dalam pemerintahan, JK lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, karena seperti itu dapat direduksi sebagai komoditas politik yang justru akan merugikan pemerintahannya. Dalam konteks menjalankan peribadatannya, seharusnya setiap warga negara memperoleh kebebasan yang sama, dimana toleransi dapat dilaksanakan dengan baik, dan dimusyawarahkan dengan baik. Juga  tidak mudah mengumbar pernyataan yang tidak didukung argumentasi dan hasil penelitian yang logis.

JK yang saya tau, selain seorang Wapres, beliau juga termasuk seorang mustasyar PBNU. Dimana posisinya tersebut berfungsi sebagai penasehat. Dengan posisi yang dituakan di NU seharusnya, hal tersebut menjadikan beliau berfikir seribu kali dalam mengumbar pernyataan, tanpa penjelasan yang logis dan masuk akal. Berdasarkan pengamatan, pemutaran kaset jelang sholat (magrib dan subuh), itu telah dilakukan sejak dulu, dan itu telah menjadi budaya dalam masyarakat. baik masjid yang ada di lingkungan masyarakat NU maupun Muhammadiyah, hal tersebut sama-sama dilakukan, dan sampai saat ini saya belum pernah mendengar adanya komplain persoalan itu. Intinya hal yang dilakukan oleh Wapres tidaklah masuk akal, justru dianggap memberhangus dan menggikis metode pelaksanaan dakwah.

Adanya azan yang dikumandangkan oleh Bilal di atas menara, ketika zaman Rassulollah SAW, adalah berkepentingan untuk mengingatkan waktu sholat dan sekaligus dakwah bagi umat muslim. Dalam perkembangan teknologi dan metode komunikasi, akhirnya azan diperdengarkan lewat pengeras suara, agar jangkauan lebih luas dan jelas terdengar di lingkungan masyarakat. Demikian juga  adanya pengajian dan sholawat menjelang azan, saya rasa itu adalah bagian dari metode dakwah itu sendiri.

Jika argumentasi adanya pengajian itu menganggu kebebasan dan kenyamanan, saya kira itu kurang tepat. Adanya lantunan pembacaan ayat suci Al Qur’an dan Sholawat justru membuat ketentraman hati pendengarnya.

Saran sekaligus masukan bagi Wapres dan Juru Bicaranya, jangan membawa nama Gus Dur jika ingin membangun pembenaran opini. Setahu saya belum pernah rasanya saya mendengar Gus Dur melarang hal yang demikian. Jikalau pun melarang pastinya PBNU juga harusnya sudah mengeluarkan fatwa tentang hal itu, dan rasannya saya belum pernah mendengar fatwa PBNU tentang pelarangan hal itu.  Statement yang dikeluarkan oleh Wapres sejatinya telah melukai perasaan mayoritas umat muslim, jangan ditambah lagi menyeret nama Gus Dur, karena itu akan lebih melukai perasaan warga Nahdiyin.

Lilik Agus Purwanto, warga Nahdliyin tinggal di Jakarta.

 

Sumber: NU Online

%d bloggers like this: