Muktamirin: Program PBNU Prioritaskan juga ke Nahdliyin di Luar Jawa

Jombang, Kawasan luar pulau Jawa diakui harus mendapat perhatian serius bagi PBNU dalam pengembangan eksistensi Nahdlatul Ulama ke depan. Berbagai program PBNU diberikan prioritas pada wilayah dan cabang yang berada di luar Pulau Jawa.

Sebagaimana terungkap pada  sidang Komisi Program Muktamar Ke-33 NU yang berlangsung di Pondok Pesantaren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, Selasa (4/8) siang. Sidang Komisi dipimpin Ketua Sidang Komisi Program Arifin Junaidi yang juga  Ketua PP LP Ma’arif,  dihadiri lebih kurang 450 peserta utusan dari PW, PC dan PCINU.

Arifin Junaidi menjelang sidang Komisi Program ditutup menyampaikan, ada 38 pembicara yang memberikan usulan, masukan dan tanggapan secara langsung serta  50 usulan tertulis. Sidang sepakat membentuk Tim Perumus Komisi Program dengan Ketua  Arifin Junaidi, anggota Yahya Maksum (unsur pimpinan sidang) dan 3 orang dari peserta. Masing-masing dari Riau (mewakili  wilayah barat),  Jombang sebagai tuan rumah Muktamar (wilayah tengah), dan Papua (wilayah timur).

Ahmad Abid dari PCNU Kota Cirebon mengungkapkan, Indonesia timur kurang disentuh oleh PBNU. Padahal memiliki potensi untuk pengembangan NU. Untuk itu, harus ada skala prioritas program. Periode lalu PBNU sudah fokus mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). Maka pada periode sekarang (2015-2020) ini kalau bisa fokus kesehatan. Karena sektor kesehatan menyentuh kepentingan banyak orang. Jika sektor kesehatan ini digarap, maka masyarakat (warga NU) akan merasakan manfaat ber-NU.

“Walaupun fokus sektor kesehatan ini, tetap utamakan dulu program untuk kawasan Indonesia Timur. Di sana masalah pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan,” katanya.

Abdurrahim dari Kalimantan Utara PC Tarakan menyebutkan, daerahnya berada pada daerah bagian utara yang merupakan propinsi baru. Memiliki sumber daya manusia yang  kurang maksimal.  Sekalipun punya aset tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan NU ke depan, namun SDM yang mampu belum punya.

“Harapan kami di Kalimantan Utara ini bisa pula memiliki sekolah, rumah sakit, dan pelayanan masyarakat lainnya yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Diakui, aset yang bisa dikembangkan ada, hanya kurang memahami program yang direncanakan PBNU,” tambahnya.

Kendala mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulama di pulau Kalimantan itu memang berat. Seperti diakui  Abdul Sani Kalimantan Tengah, luas daerahnya saja mencapai 2 kali pulau jawa. Ketika PWNU melakukan konsolidasi ke cabang-cabang, terasa sulitnya. Bayangkan, konsolidasi ke satu cabang saja bisa butuh 1 hari perjalanan. Di Palangkara terkenal lembaga pendidikan yang dikelola oleh non-muslim.  Walaupun NU punya  MIS, tapi masih perlu dikembangkan.

Abdul Sani merasa beruntung Muktamar ke-33 NU ini diselenggarakan pada empat pesantren di Jombang. Ada pula hikmah. Dari empat pesantren tersebut, kami bisa menjadikan perbandingan dalam pengembangan lembaga pendidikan NU di daerah. “Selama ini pendistribuan anggaran pendidikan terfokus di Jawa, sehingga di luar Jawa masih tertinggal. Untuk itu, kami berharap PBNU mengalokasikan anggaran mempercepat pengembangan lembaga pendidikan NU di luar Jawa,” kata Abdul Sani.

Fatayat NU: Pengkaderan Penting

Ketua I Pimpinan Pusat Fatayat NU bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Muzaenah Zain mengungkapkan, kaderisasi dilingkungan Nahdlatul Ulama harus jadi program penting. Pengkaderan yang sudah dilakukan PBNU harus dilanjutkan secara terstruktur dan sistematik. Meski badan otonom (banom) di lingkungan PBNU ada yang  berbeda, tetapi payungnya tetap PBNU.

“Pengkaderan ini semakin penting dengan adanya penyimpangan paham keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun perlu diwaspadai, program ke depan tidak hanya ucapan saja. Perlu koordinasi yang dibangun PBNU dengan banom. Koordinasi yang baik tidak hanya terjadi ditingkat pusat, tapi juga di tingkat wilayah dan cabang,” tutur Muzaenah Zain.

PBNU punya jaringan yang luas, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu perlu mapping, bagaimana melihat program. Kerjasama internal penting ketika PBNU melakukan  MoU. “Misalnya MoU Fatayat NU kerjasama dengan Kemendikbud, tapi harus dinaungi oleh PBNU. Artinya MoU PBNU dengan lembaga lain yang terkait dengan perempuan, ya melibatkan Fatayat,” katanya. (Armaidi Tanjung/Fathoni)

Sumber: NU Online

%d bloggers like this:
:)