PCNU Jombang Siapkan Mekanisme BHP NU

Jombang, Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama’ (PCNU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur tengah konsentrasi mempersiapkan mekanisme Badan Hukum Perkumpulan NU (BHP NU) setelah diterapkannya ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2014, bahwa setiap lembaga penerima hibah dan bantuan sosial harus Berbadan Hukum Indonesia (BHI).

Ahmad Samsul Rijal, Wakil Sekretaris PCNU Jombang mengatakan, hal itu menjadi polemik di masyarakat Jombang, terutama bagi lembaga kecil seperti  Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), musholla dan masjid. Namun pihaknya sudah mempersipakan teknis dan administrasi lembaga-lembaga tersebut untuk masuk dan bergabung di BHP NU supaya keberadaannya tetap terjaga.

“BHP NU diprioritaskan kepada Madrasah dan Sekolah yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU seperti MI/SD, MTs/SMP, MA/SMU, kedua lembaga masjid, musholla, TPQ, PAUD dan RA/TK oleh LTMNU,” ujarnya. Selasa (17/11).

Rijal, sapaan akrabnya menjelaskan beberapa mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan atau lembaga yang mau mendaftar. “Pertama, silahkan datang ke kantor PCNU, minta formulir. Kedua, kembalikan formulir beserta berkas-berkasnya sebagai lampiran dan membayar sebesar Rp 350.000 ke BMT NU Jombang untuk lembaga non pendidikan. Ketiga, proses penyelesaian legalitas BHP NU dipatok 9 hari. Pengambilan disertai bukti pendaftaran dan pembayaran,” terangnya.

Upaya ini dilakukan sekitar satu pekan yang lalu, sosialisasi dan koordinasi antara PCNU dan beberapa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan LP Ma’arif NU Jombang khususnya sudah dilakukan dengan intensif. Tim sekretariat PCNU yang menanganidibantu pengurus lembaga atau lajnah.

Ia khawatir jika upaya tersebut tidak dilakukan dengan segera, beberpa lembaga pendidikan formal, masjid dan mushallah di Jombang yang statusnya tidak BHI dijadikan kesempatan masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja). “bahwa ajaran Aswaja an Nahdliyah akan tetap terjaga di lembaga itu. Tidak ada kekhawatiran lembaga yang ada direbut oleh kelompok lain dan mengembangkan ajaran lain karena sudah dibawah pengawasan NU,” tandasnya. (Syamsul/Mahbib)

Sumber: NU Online

%d bloggers like this: