Halaqah, RMINU Jateng Sebut 2 Tantangan Besar Pesantren


Salatiga,

Pengurus Pesantren Sunan Giri bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Tengah mengadakan halaqah pesantren dan wawasan kebangsaan serta workshop sistem manajemen pesantren (Simapes), Ahad (24/1/2016). Halaqah ini menghadirkan pembicara Kapolres Salatiga dan Komandan Kodim 0174 Salatiga keduanya berbicara mengenai penguatan pesantren dalam bingkai etika kehidupan bernegara dan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Hadir perwakilan dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jawa Tengah KH Fadhlullah Turmudzi. Dia menyatakan bahwa RMI memfasilitasi dan meningkatkan ikhtiar pesantren melalui berbagai kegiatan, pelatihan, dan workshop. 

Hal ini sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V tentang Perangngkat Organisasi Pasal 17 ayat C 2015 menjelaskan bahwa RMI bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Pesantren ikut bersama membangun bangsa dan negara pada porsi masing-masing untuk mengantarkan akhlak santri dan meneladani sifat-sifat Nabi SAW.

“Dengan berbagai kegiatan tersebut, mutakhorrijin (alumni pesantren) diharapakan bisa berkiprah di masyarakat sebagaimana yang sudah disampaikan pendahulu kita,” ungkap Gus Fad sapaan akrabnya. 

Di samping itu, Gerakan Ayo Mondok tahun lalu perlu adanya tindak lanjut dari pengurus wilayah agar pesantren menjadi pilihan utama. Dengan demikian pesantren harus menyiapkan semuanya. Pesantren harus tahu tentang manajemen atau pengelolan yang baik. 

Terdapat dua langkah yang ditempuh pengurus RMINU Jateng. Pertama, memberikan pelatihan Simapes kepada pesantren. Kedua, menyelenggarakan gerakan Pesantrenku Bersih Pesantrenku Keren (PBPK). Ke depan pesantren harus menjadi percontohan dalam hal kebersihan. Semua itu tak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk pesantren itu sendiri.

Pesantren memiliki dua tantangan besar yang menghadang ke depan. Pertama, dalam hal kebangsaan. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama yang didalamnya terdapat pesantren harus berani menaruh nyawa untuk mempertahankan Negara Kesatuan Rakyat Indonesia. Kedua, pesantren itu sendiri harus tetap eksis sebagai lembaga kaderisasi ulama bukan malah menjadi tempat untuk mengkafirkan dan membid’ahkan orang lain. Tantangan yang lain adalah pengembangan kemandirian ekonomi dan manajemen pesantren. 

“Kami melibatkan pihak internal dan eksternal pesantren dalam workshop SIMAPES ini”,” ungkap Kepala Seksi Pondok Pesantren Mukhtasit. 

Mukhtasit juga menegaskan, pesantren ke depan perlahan-lahan harus mampu mengimbangi perkembangan zaman dengan menata manajemen agar menjadi lebih baik. Acara ini dihadiri 50 santriwan-santriwati dari 15 pesantren di lingkungan Salatiga. (Zulfa/Fathoni)

Sumber: NU Online

%d bloggers like this:
:)