Sarbumusi Advokasi Basisnya di Chevron soal Pengaturan Jam Kerja dan Upah Lembur



Jakarta,
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menegaskan, selama ini manajemen PT Chevron Pasific Indonesia melakukan mekanisme sistem kerja dan pengaturan kerja sesuai dengan amanat perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Tetapi untuk kerja lebih, manajemen telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur soal upah lembur.

Menurut Presiden Sarbumusi Saiful Bahri Anshori di Jakarta, manajemen Chevron melanggar PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Upah, Kepmenakertrans Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja dan istirahat kerja, dan Kepmenaker No.kep.102/men/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

“Manajemen PT Chevron secara nyata telah memperlakukan sistem kerja yang terjadwal dalam daftar on call di mana karyawan harus berada di tempat kerja pada hari-hari tertentu (sesuai dengan jadwal yang telah dibuat) selama 24 (dua puluh empat jam) tanpa perhitungan pembayaran lembur atau jam lebih kerja dan atau kompensasi dalam bentuk lain oleh perusahaan,” ujar Saiful, Kamis (11/2).

Dengan demikian, imbuh Saiful, manajemen PT Chevron telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dengan jelas dan nyata mengatur ketentuan tersebut.

“Hal itu bisa dimaknai merupakan perlawanan terbuka dari sistem perusahaan asing kepada kedaulatan NKRI yang tidak diperbolehkan, karena itu harus dilawan,” demikian Saiful Bahri Anshori.

Sistem kerja di luar jam kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan itu menjadi jam kerja lebih atau jam kerja lembur yang ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh Kepmenakertrans Nomor 102/MEN/VI/2004. Peraturan turunan ini mengatur tata pelaksanaan mekanisme jam kerja lembur dan sistem istirahat yang mengatur pekerja.

“Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ini menjadi peraturan yang harus dipatuhi seluruh stake holder hubungan industrial, baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing atau korporat asing yang berada di Indonesia,” ujar Saiful. (Gatot Arifianto/Alhafiz K)

Sumber: NU Online

%d bloggers like this:
:)