Sejumlah Rekomendasi Mukernas PKB Selaras dengan Kebijakan PBNU


Jakarta,

Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, 5-6 Februari 2016 menghasilkan tujuh rekomendasi eksternal partai yang berkaitan dengan isu saat ini. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan selaras dengan kebijakan dan sikap PBNU.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers seusai penutupan Mukernas di Jakarta, Sabtu, menjabarkan hasil rekomendasi tersebut menyangkut keberadaan DPD, pemilihan gubernur, dan sikap serta aksi terhadap isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), narkoba, dan terorisme.

Rekomendasi pertama mengenai sikap PKB yang merekomendasikan agar DPD dibubarkan jika kewenangan dan tugas pokok lembaga negara tersebut masih seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Bagi PKB, sepanjang kewenangan dan tugas pokok DPD masih seperti yang tertuang dalam pasal undang-undang seperti hari ini, maka kami merekomendasikan untuk dihilangkan,” kata Karding.

Rekomendasi kedua mengenai pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dan tidal lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini selaras dengan hasil munas NU di Cirebon (2012) yang meminta agar pemerintah menghapus pilkada langsung di daerah.

PKB beranggapan bahwa gubernur secara tidak langsung tidak memiliki rakyat dan terbatas oleh kewenangan. Gubernur hanya sebagai kepanjangan tangan presiden dengan melakukan koordinasi.

Sementara yang ketiga ialah PKB memutuskan untuk membantu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mensukseskan gerakan pembangunan Indonesia dari pinggiran desa.

PKB melalui DPC dan DPW masing-masing daerah akan membentuk kelompok kerja dalam mendukung gerakan tersebut.

Yang keempat, PKB dengan tegas menolak adanya perkawinan sejenis di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Mengenai kawin sejenis ini, PBNU memiliki sikap tegas bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kelima, PKB meminta kepada pemerintah untuk mengupayakan pembangunan institusi demokrasi yang disebut partai politik. PKB mendorong agar bantuan dana partai politik tetap ditingkatkan.

Keenam, PKB juga mendorong upaya pemberantasan narkoba secara riil sekaligus membantu penguatan Badan Narkotika Nasional. Dalam waktu dekat, seluruh anggota DPRD dan pejabat kader PKB akan melaksanakan tes urin sebagai bentuk komitmennya. Kiai Said Aqil Siroj dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Indonesia sudah darurat narkoba selain darurat radikalisme.

Sedangkan yang ketujuh yakni merekomendasikan untuk mengirim 1000 kiai kampung ke seluruh Indonesia guna mendampingi dan meluruskan paham-paham warga Indonesia yang dianggap melenceng dari ajaran agama.

“Mendampingi dan mendakwahkan agar orang-orang yang pahamnya salah terhadap agama kembali lurus, kembali ke masyarakat dengan baik,” kata Karding. (Antara/Mukafi Niam)

Sumber: NU Online

%d bloggers like this:
:)