PBNU Ingin IPNU Fokus pada Dunia Pelajar, Tidak Perlu Ada Komisariat di Kampus

Jakarta,  Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Nusron Wahid menyampaikan garis besar pokok kebijakan PBNU tentang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Kebijakan itu adalah ingin mengembalikan IPNU kepada khittahnya, yakni fokus pada dunia pelajar.

“Khittah IPNU diharapkan hanya mengurusi dunia pelajar. Tidak usah ngurus yang lain. Tidak usah ada komisariat di kampus karena membuat IPNU tidak hadir di sekolah terutama sekolah-sekolah umum yang menjadi tugas dan fungsi pokok IPNU,” tegas Nusron, dalam agenda Debat Kandidat Calon Ketua Umum IPNU di Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/4/2022) malam.

Keinginan itu dikemukakan Nusron karena IPNU menjadi garda terdepan yang paling awal menyukseskan tiga kebangkitan yang dicanangkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yaitu kebangkitan intelektual, kebangkitan teknokrasi, dan kewirausahaan. Tiga kebangkitan tersebut dimunculkan dari pelajar.

Saat ini, kata Nusron, hampir tidak ada lagi anak pada usia pelajar yang tidak mendapatkan akses belajar di sekolah. Sebab di dunia pendidikan sudah terdapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KIP Kuliah.

“Kalau dulu masih ada alasan orang putus sekolah dari SMP/MTs, karena belum ada BOS. Tapi sekarang, 90-95 persen usia pelajar itu sudah masuk sekolah. Harapan dari PBNU, kembali IPNU ngurusi sekolah. Kegiatannya ke depan diorientasikan untuk hal-hal sekolah,” katanya.

Nusron juga mengungkapkan bahwa di dunia sekolah saat ini telah terjadi ruang kosong dan menjadikan organisasi seperti Kerohanian Islam (Rohis) menjadi pemain tunggal. Hal tersebut karena IPNU bersama gerakan pelajar yang lain seperti Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) hampir tidak masuk di sekolah-sekolah umum.

“Saat ini jarang sekali saya menemukan komisariat-komisariat IPNU yang non-Ma’arif. Maka ini harus kita galakkan. Ini pesan dan garis besarnya PBNU,” ucap Nusron.

Jika IPNU masih enggan mengurusi atau tidak fokus pada pelajar, maka PBNU akan membuat unit kesiswaan di bawah Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif. Rencana ini sudah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PBNU di Cipasung, pada 24-25 Maret 2022 lalu.

Bahkan untuk menggarap siswa-siswa yang berada di sekolah non-Ma’arif, sedangkan IPNU tidak hadir di sana, maka PBNU sudah menugasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) untuk membuat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).

“Itu dilakukan sebagai cambuk bagi IPNU. Bentuk krisis kepercayaan PBNU kepada pengurus PP IPNU, PW IPNU, PC IPNU di bawah,” pungkas Nusron.

Diketahui, IPNU akan menggelar Kongres XX di Nusa Tenggara Barat pada 25-26 Juni 2022 mendatang. Dalam rangka menuju kongres itu, diadakan agenda Debat Calon Ketua Umum IPNU masa khidmah 2022-2025. Terdapat enam calon ketua umum yang telah menyampaikan visi misi dan gagasan jika kelak terpilih sebagai ketua umum IPNU.

Pewarta: Aru Lego Triono Editor: Syamsul Arifin

Artikel ini di kliping dari www.nu.or.id sebagai kliping/arsip saja. Segala perubahan informasi, penyuntingan terbaru dan keterkaitan lain bisa dilihat di sumber.