PKB: Pemerintah Abaikan Tuntutan Perangkat Desa

JAKARTA – Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar perangkat desa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sayangnya, upaya itu belum mendapatkan respon dari pemerintah.

“Untuk perangkat desa sampai hari ini pemerintah belum mau mengakomodasi,” kata Marwan dalam saat acara launching buku “Laporan Kinerja Tahun Fraksi PKB DPR 2011” di Jakarta, Selasa (31/1).

Marwan mengatakan, sejak dua pekan terakhir ini dirinya mendapatkan banyak SMS dari perangkat desa yang menuntut untuk dijadikan PNS. Menurutnya, kini muncul kecemburuan dari perangkat desa hanya Sekretaris Desa (Sekdes) saja yang kini sudah dijadikan PNS.

“PKB mendorong mereka jadi PNS. Sekdes sudah menjadi PNS. Muncul kecemburuan sekdes sudah jadi PNS, perangkat desa juga minta jadi PNS,” ungkap Anggota Komisi III itu.

SMS lainnya juga berdatangan dari para kepala desa, yang menuntut agar desa dibiayai oleh APBN. “Mereka menuntut supaya desa dibiayai APBN. APBN 10 persen terintegasi di desa sudah diusulkan,” katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, kalau menuntut 10 persen APBN untuk desa itu berat sekali. Dia mencontohkan, APBN saja sudah 20 persen harus dialokasikan untuk pendidikan.

“Kalau diambil lagi 10 persen dari Rp1.300 triliun, itu sudah habis. Hampir Rp400 triliun sudah diambil pendidikan. Kita integrasikan antara APBN dan APBD provinsi kabupaten kota. Itu ide dasar mengenai kita memerjuangkan desa itu,” katanya.

Sumber: JPNN

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: