PKB: Ada 3 Alternatif Soal Syarat Pencapresan

JAKARTA– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpecah menjadi tiga kelompok dalam menyikapi persoalan batas syarat dukungan parpol mengusung capres.

Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri mengaku, di internal PKB ada tiga arus pemikiran dalam menyikapi syarat pengusungan capres tersebut. Pertama,kelompok yang menginginkan presidential threshold tetap seperti dalam UU Pilpres saat ini, yakni 20%. “Mereka yang mendukung ini beralasan bahwa angka 20% itu cukup moderat karena akan menghasilkan paling banyak lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Kalau lebih dari lima pasang, dikhawatirkan akan memicu capres asal-asalan dan pemborosan biaya politik,” kata Hanif di Jakarta kemarin.

Kelompok kedua, ada yang menginginkan presidential threshold dinaikkan sampai 25% atau bahkan 30%.Mereka yang mendukung pemikiran ini beralasan bahwa sudah saatnya presidensialisme Indonesia dikokohkan melalui seleksi ketat capres dan cawapres, serta dorongan bagi terbangunnya koalisi pemerintahan yang lebih solid dan dilakukan sebelum pilpres.

“Dengan presidential threshold sebesar 30% misalnya,hanya akan ada tiga pasangan capres- cawapres dan kompetisi politik bisa jadi lebih berkualitas. Kontras calon akan terang benderang di mata rakyat.Pada sisi lain,koalisi pemerintahan akan lebih mudah dibentuk karena diikat sejak sebelum pilpres dan partai yang memenangkan kompetisi presiden akan memiliki dukungan memadai di DPR,”ungkapnya.

Sedangkan kelompok ketiga, lanjut Hanif, kelompok yang menginginkan presidentialthreshold disamakan dengan parliamentary threshold (PT).Artinya, partai yang lolos PT otomatis berhak mengajukan capres dan cawapres.“Teman-teman yang mendukung ide ini berpikiran bahwa presidential threshold dengan parlemen jangan dibedakan karena pemilihan presiden pun berbasis pada partai politik,”ungkapnya.

Hanif mengatakan, kelompok ketiga ini beranggapan,peserta pemilu legislatif maupun pilpres adalah partai politik sehingga PT sudah cukup menjadi syarat pencapresan. Koalisi pemerintahan nanti dapat didesain melalui syarat minimum pembentukan fraksi yang dibuat lebih tinggi sehingga hanya akan ada blok koalisi pemerintah dan blok oposisi di DPR.

“Dengan threshold begitu, akan ada cukup banyak alternatif calon presiden dan tentu saja akan mendorong partisipasi politik rakyat yang lebih tinggi,”katanya. Menurut dia, meski kini terdapat tiga kelompok berbeda, PKB secara kelembagaan belum perlu memberikan respons terkait RUU Pilpres.PKB nanti berencana melakukan kajian mendalam menyangkut arah dan substansi UU Pilpres yang sesuai dengan UU Parpol maupun UU Pemilu yang baru,serta memastikan terjadi penguatan kelembagaan politik.

Sementara itu,Ketua DPP PKB Malik Haramain mengatakan, dirinya termasuk kelompok yang memilih presidential threshold dinaikkan sampai 25% atau bahkan 30%.Pertimbangan memilih opsi ini untuk efektivitas pemerintahan. Malik menyatakan, seorang presiden harus didukung mayoritas parlemen.”Jadi,seorang calon presiden harus clear dulu dukungan di parlemen,”katanya. Sumber: Seputar Indonesia