Hukuman Mati Narkoba – emka.web.id

Pasca Lobi Senat Australia, PBNU Tetap Kukuh Dukung Eksekusi Mati

Post author:Admin
Post published:March 11, 2015
Post category:Ke-NU-an

Anggota Senat Australia, Nick Xenophon, Selasa (10/3/2015) datang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meminta dukungan atas keinginan pemerintahnya agar hukuman mati terhadap duo ‘Bali Nine’ ditunda.

“Kami sadar (pemberlakuan) hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk itu ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar,” kata Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syech Kafrawi Abdurrahman Hamzah, peterjemah sekaligus pendamping kedatangan Nick Xenophon ke PBNU. (more…)

PBNU: Muslim Australia Tak Perlu Bela Terpidana Mati Narkoba

Post author:Admin
Post published:March 11, 2015
Post category:Ke-NU-an

Kejahatan narkoba adalah persoalan bangsa, Australia harus mengerti hal itu. Umat Islam di sana juga tidak perlu membela pengedar narkoba yang telah sah divonis mati menurut sistem hukum Indonesia dengan terus mengharapkan keterbukaan hati pemerintah dan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua PBNU, KH Slamet Effendi Yusuf saat menerima Independent Senator of South Australia, Nick Xenophon dan Mufti Islam Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah di Kantor PBNU, Selasa (10/3) sore. (more…)

KH Ma’ruf Amin: Penjahat Narkoba Pantas di Hukum Mati

Post author:Admin
Post published:October 19, 2012
Post category:Ke-NU-an

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) memberikan vonis Peninjauan Kembali (PK) terhadap terdakwa kasus-kasus narkoba, yang mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara.

Ketua Harian MUI KH Ma’ruf Amin, dalam konferensi pers di Gedung MUI, Jakarta, Kamis, mengungkapkan, hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan UUD 1945.

Ma’ruf mengatakan, alasan MA yang menyatakan hukuman mati bertentangan dengan HAM dan UUD 1945, tidak tepat. Alasan tersebut menurut dia justru menunjukkan MA belum memahami secara komprehensif hukuman mati dalam kaitannya dengan HAM dan UUD 1945. (more…)