KPK

PKB: Presiden Harus Turun Tangan Soal Penyidik KPK

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa kembali menagih komitmen Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi di Indonesia, menyusul insiden penarikan penyidik KPK oleh Mabes Polri. Dalam kaitan ini, PKB berharap Presiden langsung turun tangan menghentikan penarikan penyidik oleh Mabes Polri dan mengevaluasi PP No 3 Tahun 2005 tentang masa kerja penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi.…

PKB: KPK Harus Hati-hati Terima Sumbangan

Jakarta – Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimpun dana dari publik untuk membangun gedung baru. Namun, dia meminta agar tindakan ini dilakukan secara hati-hati. “Supaya KPK tidak tersandera dengan kepentingan-kepentingan yang ada,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/62012). Menurut Marwan, sebagai institusi negara, KPK harus berhati-hati dalam bertindak. Meskipun mendapatkan respons…

PKB Setuju KPK Kembalikan Fungsi Penuntutan ke Kejaksaan

JAKARTA: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui fungsi penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kembalikan ke Kejaksaan. Pasalnya, undang-undang Kejaksaan telah mengatur supaya fungsi penuntutan dalam pengembangan kasus berasal dari satu pintu. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar diskusi Revisi UU KPK: Institutional Empowerment Menuju Integritas, Profesionalitas, dan Imparsialitas…

PKB Tak Sepakat KPK Diberi Wewenang SP3

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak sepakat jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan menghentikan perkara (SP3). Hal tersebut dinilai akan menimbulkan tumpang tindih antara wewenang Kejaksaan Agung dan Kepolisian. “Tidak perlu lebih baik di kepolisian. SP3 bisa kontroversi dengan kepolisian. Kita harus hati-hati biar jangan ada tumpang tindih dengan pihak kepolisian,” ujar Ketua Fraksi…

PKB: Kritik Saja, Jangan Bubarkan KPK

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hanif Dhakiri, turut mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Hanif menyatakan institusi itu jangan sampai dibubarkan. “Kita nggak setuju lah (pembubaran), tapi semangat memperbaiki, memperkuat, serta mendudukkan lebih proporsional, hilangkan kesan tebang pilih itu perlu,” kata Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2011.

PKB: Kaji Ulang Kewenangan Penindakan KPK

JAKARTA – Komisi Hukum DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah usulan pembubaran KPK, kini muncul kembali rencana mengurangi kewenangan penindakan komisi antikorupsi. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M Hanif Dhakiri mengatakan fraksinya belum memutuskan sikap atas kewenangan penindakan KPK.