JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak terpengaruh dengan munculnya sejumlah nama calon presiden yang akan diusung partai politik tertentu. PKB masih menunggu waktu yang tepat untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.
Jakarta – Selaku lembaga pendorong aksi penggalangan sumbangan, TV One dan Migrant Care seharusnya tak lepas tangan terhadap Darsem. Tapi ikut bertanggung jawab atas penggunaan dana masyarakat itu.
“Uang itu kan dikumpulkan untuk amal, yaitu membayar diyat. Maka sebaiknya dipakai untuk keperluan sama,” ujar anggota Komisi IX DPR Chusnunia lewat surat elektronik, Sabtu (6/8/2011).
Politisi dari PKB ini membenarkan bila uang amal yang masyarakat kumpulkan adalah milik Darsem. Tapi dia mengingatkan, niat dari masyarakat beramal adalah agar Darsem bisa membayar uang diyat dan bukan untuk membeli harta perhiasan. (more…)
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Polri menindaklanjuti kasus Negara Islam Indonesia (NII) dengan segera memeriksa Panji Gumilang yang selama ini dikait-kaitkan sebagai pimpinan NII KW9.
“Polri harus tangkap Panji sehingga tidak timbul kontroversi di publik,” kata Ketua DPP dan Fraksi PKB Marwan Jafar dalam diskusi bertema Parpol Bicara Radikalisme di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/5/2011). (more…)
Dunia pendidikan harus terpisah dari bisnis dan komersialisasi. Segala bentuk komersialisasi pendidikan harus secara tegas ditolak karena menyebabkan pendidikan mahal dan adanya diskriminasi pada strata masyarakat.
Menurut anggota Komisi X dari F-PKB Dedi Wahidi, terkait dengan RUU Pendidikan Tinggi yang kini tengah dibahas di DPR, dapat ditegaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Karena itu, setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan tanpa melihat latar belakang, baik itu ekonomi, agama, budaya, gender, status sosial, maupun ras.
“Jadi dalam RUU Pendidikan Tinggi harus memegang prinsip akses berkeadilan, akuntabilitas dan keragaman. Berdasarkan itu segala bentuk komersialiasi pendidikan harus ditolak sebab diskriminasinya akan sangat besar dan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat mendapatkan pendidikan lebih jauh lagi,” kata Dedi saat diskusi bertema ‘Pendidikan Tinggi untuk Komersial Atau Masyarakat’ di ruang F-PKB DPR RI, Jakarta, Rabu (6/4). (more…)
Meski didesak berbagai kalangan, Komisi VIII DPR belum berencana memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Sebab, masih mengumpulkan data-data tentang dugaan keterlibatannya dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya sedang mengumpulkan data tentang gerakan dan perkembangan NII sebelum memanggil Panji Gumilang.
“Kami tidak mau bertindak gegabah seperti tindakan Menteri Agama yang mendatangi Pondok Pesantren Al Zaytun yang hanya melihat permukaannya saja,’’ ujar Karding kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
“Kami tidak menutup kemungkinan memanggil Panji Gumilang. Tapi, tidak sekarang. Sebab, kami masih mendalami kasus ini secara investigatif,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo menyatakan dukungannya untuk menghadirkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang Panji di DPR.
Menurut politisi PDIP itu, keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun yang dikaitkan dengan NII KW9 perlu dilakukan penyelidikan secara komprehensif.
Dengan pemanggilan tersebut, lanjut dia, kabar sumir yang belakangan santer bisa semakin jernih dan terang benderang. “Saya kira, inilah yang akan dilakukan Komisi VIII. Segera mengklarifikasi kepada Panji Gumilang atas kaitannya dengan NII,” kata politisi PDIP ini. (more…)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap optimis menghadapi Pemilu 2014 nanti. Berbekal dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemunculan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKB Indonesia) bentukan Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid), mereka yakini tidak akan berpengaruh apa-apa.
Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB A. Muhaimin Iskandar menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat dukungan dari PB NU dalam menghadapi pemilu mendatang. “Kekuatan di NU dan jajarannya akan terus dipersolid,” ujar Muhaimin Iskandar, usai acara diskusi, di Kantor DPP PKB, Jl. Raden Saleh, Jakarta, Minggu (1/5).
Diskusi bertema “Mengokohkan Ahlussunnah Waljamaah, Mencegah Radikalisme dan NII”, juga menghadirkan Ketua Umum Tanfidziyah PB NU Said Aqil Siradj. Pemimpin NU yang terpilih Muktamar Makassar 2010 lalu itu ikut menjadi salah satu pembicara bersama-sama dengan Muhaimin Iskandar. Keduanya duduk berdampingan diapit para pembicara lainnya.
Muhaimin menambahkan, selain dukungan dari PB NU dan jajarannya, pihaknya juga telah menyiapkan resep-resep khusus untuk mengoptimalkan perolehan suara pada Pemilu 2014. Potensi swing voter yang masih tinggi hingga saat ini yang akan menjadi sasaran. “Jadi, enggak ada pengaruhnya (partai Yenny),” tandas menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) itu.
Menurut dia, masa-masa partainya melewati ujian berat sebenarnya sudah selesai. Yaitu, pada Pemilu 2009 ketika pihaknya dihadapkan dengan PKB yang terpecah-pecah. “Dan, buktinya kami sekarang masih bisa (bertahan),” ujar mantan ketua umum PB PMII tersebut.
Dia juga menyatakan, kalau kelompok-kelompok yang dulunya terpisah, kini sudah bersatu kembali. “Kecuali yang tidak mau, kami tidak bisa paksakan, karena ini kan demokrasi,” pungkasnya.
Sementara itu, meski hadir dalam acara diskusi yang dihelat DPP PKB, Said Aqil belum mau mengungkapkan secara terang kemana arah dukungan PB NU nantinya. Termasuk, bagaimana posisi PB NU terkini setelah PKB Indonesia yang dikomandai putri Gus Dur, Yenny Wahid, resmi didaftarkan untuk mengikuti Pemilu 2014.
Saat ditanya terkait hal tersebut, Said memilih untuk tidak dulu memberikan keterangan. “Saya belum bisa komentar,” kelit Said, pendek. Termasuk, saat ditanya terkait prospek PKB Indonesia kedepan, Said juga enggan menanggapi. “Itu menjadi urusannya Mbak Yenny, bukan saya,” katanya. (more…)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa optimis tetap bisa mengikuti pemilu 2014. Pasalnya tidak ada hal- hal yang menganggu kepengurusan partai.
“Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan diri ikut pemilu 2014 dan saat ini seluruh infrastruktur partainya sudah siap diverifikasi. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang PKB terancam tidak ikut pemilu karena dianggap sedang bersengketa,” kata Ketua DPP PKB Hanif Dakiri melalui rilis yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Jumat (22/4/2011).
Hanif Dhakiri membantah pernyataan dari politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan PKB terancam tidak ikut pemilu jika tidak bisa menyelesaikan konflik internalnya tepat waktu.
Hanif menyesalkan dan mengecam pernyataan Ganjar tersebut karena dari segi substansi tidak benar. (more…)
BONTOSUNGGU — Pemilukada Jeneponto masih dua setengah tahun lagi. Tapi aroma politik di Bumi Turatea sudah menyengat. Perang baliho yang ditunjukkan sejumlah kandidat menyulut persaingan tidak sehat. Baliho milik figur PKB dirobek.
Namun sayang, Baliho PKB Jeneponto disobek oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baliho tersebut memuat gambar dua menteri kabinet bersatu jilid dua, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini. Selain itu terpasang gambar ketua DPW Sulsel Abu Djaropi serta Ketua PKB Jeneponto, Andi Mappatunru.
Ketua PKB Jeneponto, Andi Mappatunru, mengaku kecewa atas sobeknya baliho yang baru dipasang tersebut. Dia mengatakan baliho dipasang Senin 16 Mei. “Kemungkinan baliho disobek di malam hari,” jelasnya. (more…)
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hasil Muktamar II Semarang atau yang lebih dikenal PKB Gus Dur, meminta Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Nomor M.HH-16.AH.11.01 tahun 2010 tentang pengesahan susunan kepengurusan DPP PKB periode 2008-2014 yang dipimpin Muhaimin Iskandar.
Ikhsan, kuasa hukum PKB versi Gus Dur, menjelaskan, Menkumham mengeluarkan SK tersebut tanggal 12 November 2010 disaat sengketa partai belum selesai dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara keputusan dari Mahkamah Agung (MA) dengan No 570K/Pdt/Sus/2010 jo 47/PDT.G/2010/PN .Jkt. Pst baru diterima oleh penggugat tanggal 14 Maret 2011.
“Ini tentu SK yang tidak berdasarkan ketentuan UU dalam penerbitannya. Oleh karena itu, layak dan wajib bagi PTUN untuk membatalkan SK Menkumham tersebut,” kata Ikhsan di Jakarta, Kamis (14/4).
Ia juga menyarankan Menkumham untuk segera mencabut dan membatalkan SK tersebut karena ada dua Undang-Undang yang dilanggar Menkumham, yakni UU 28/199 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU 2/2011 tentang Perubahan atas UU 2/208 tentang Partai Politik yang berbunyi.
“Dalam hal perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh menteri terkait sampai perselisihan terselesaikan,” tegas Ikhsan. (more…)
Jakarta (ANTARA News) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Amerika Serikat menghentikan serangan sekutu terhadap Libya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan permintaan itu kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel yang berkunjung ke kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.
“Kita minta serangan di Libya dihentikan dan diakhiri,” kata Muhaimin Iskandar usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Scott Marciel. (more…)