Jakarta – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan walk out dari rapat paripurna sebagai bentuk penolakan atas pengesahan tata tertib DPR.
“Sebenarnya saya ingin mencegah, tapi bagaimana?” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan. (more…)
Jakarta- Ketua Umum DKN Garda Bangsa M Hanif Dhakiri ditunjuk menjadi Sekjen PKB periode 2014-2019, mendampingi Muhaimin Iskandaryang diberi mandat sebagai Ketua Umum dalam Muktamar di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichinmenyatakan terpilihnya Hanif Dhakiri menggantikan Imam Nahrawi menunjukkan bahwa kaderisasi di green party berjalan dengan sangat baik. (more…)
JAKARTA–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak keberatan jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Sejak awal kami ‘welcome’, ‘monggo’ (silakan, red) saja kami siap,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar usai menutup Gerakan Penanggulangan Pengangguran Nasional 2014 yang bertema ‘Kreativitas Wirausaha Muda Untuk Indonesia Mandiri’ di gedung Lawang Sewu Semarang, Senin (15/9).
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan PKB mengenai adanya wacana PPP mengubah arah koalisi tersebut.
“Biar sama Pak Jokowi langsung mengenai hal itu,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar di Jakarta menyatakan bahwa keputusan apakah partainya merapat ke kubu Jokowi-JK atau tetap berada di luar pemerintahan tidak bisa hanya diputuskan secara perorangan karena keputusan strategis itu harus disepakati melalui forum musyawarah kerja nasional partai berlambang Kakbah itu.
Menurut dia, dukungan PPP kepada Prabowo-Hatta di pilpres lalu juga diputuskan melalui sebuah mekanisme yang panjang dan diputuskan pula melalui mukernas. (more…)
Jakarta – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Eddy sepakat bila kabinet ke depan diisi oleh kalangan profesional. Namun ia mengusulkan, ada baiknya kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berasal dari kalangan partai politik dengan porsi 60% dari kalangan profesional murni dan 40% dari profesional kader partai politik.
“Kalau kita boleh usul 60-40. Artinya dari kaum profesional parpol 40% dan dari profesional murni 60%. Parpol juga banyak stok orang-orang profesional,” kata Lukman di sela seminar kebangsaan, ‘Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK’, Jakarta, Minggu (14/9/2014). (more…)
Efektivitas kerja pegawai negeri sipil dinilai perlu digenjot supaya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peraturan pegawai negeri sipil (PNS) masuk pada hari Sabtu dan Minggu pun dianggap perlu dilakukan supaya kantor pemerintahan beroperasi tujuh hari penuh.
Demikian usulan yang disampaikan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa, Garda Bangsa, kepada presiden terpilih Jokowi.
“Menurut gagasan kami, perlu reformasi birokrasi, bukan hanya struktur, melainkan juga irama kerja. Kami usulkan kalau mungkin, agar terjadi bahwa pemerintah responsif, pemerintah bisa bekerja tujuh hari dalam satu minggu, tidak ada hari libur,” ungkap Wakil Ketua Umum Garda Bangsa Anas Nasihin dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/9/2014). (more…)
JAKARTA – Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa, DKN Garda Bangsa merekomendasikan ada perubahan opsi hari libur terhadap sekolah-sekolah berlatarbelakang Islam. Hal tersebut agar mereka bisa menambah pariwisata religius.
“Untuk mengapresiasi langkah pesantren atau sekolah-sekolah berlatarbelakang Islam, kami merekomendasikan agar ada opsi hari libur. Karena kami merindukan libur di hari jumat,” kata Wakil Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Anas Nasihin dalam seminar bertajuk Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014). (more…)
MAMUJU — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mentargetkan akan meraih 15 kursi DPR-RI di kawasan Indonesia Timur Indonesia (KTI) pada Pemilu 2019 dengan meningkatkan kerja politik partai.
“Untuk mendukung PKB meraih 15 kursi di DPR-RI pada Pemilu 2019, maka organisasi sayap PKB Barisan Penggerak (Barak) Bangsa akan siap bekerja keras mewujudkan target itu,” kata kata Ketua Bidang organisasi dan jaringan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barak Bangsa, Irfan Basri di Mamuju, Sabtu.
Dia mengatakan itu saat melakukan pertemuan silaturrahmi dengan kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai profesi dan Partai Politik serta sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Mamuju.
Ia mengatakan, selama ini PKB hanya besar dibasisnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, sementara di kawasan Indonesia Timur yang memiliki 15 juta PKB tidak meraih satupun kursi DPR-RI. (more…)
JAKARTA – Hingga saat ini, sumber daya energi baru dan terbarukan di Tanah Air masih belum bisa dimanfaatkan secara signifikan. Banyak yang berharap, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), memiliki kebijakan yang tepat menggunakan sumber tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB di DPR RI Marwan Jafar dalam acara diskusi publik ’Reformulasi Tata Kelola Energi dan Mekanisme Subsidi Energi Berkeadilan’, bersama anggota Dewan Energi Nasional Dr Tumiran M.Eng, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ir Rida Muljana Msc, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institut Pri Agung Rahmanto. (more…)
JAKARTA– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersiapkan tim untuk menggugat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan dilakukan DPRD.
“Sikap kami sudah jelas mengawal RUU Pilkada menjadi UU dengan mekanisme pilkada tetap dipilih rakyat,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi ketika ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa.
Fraksinya akan konsisten mempertahankan mekanisme langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang rencananya disahkan akhir September 2014. “Memilih kepala daerah harus melalui rakyat, dan itulah demokrasi sesungguhnya,” kata Anggota Komisi V tersebut. (more…)
JAKARTA – Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, fraksinya, PKB, akan berupaya terus beradu lobi-lobi politik terhadap para anggota fraksi parpol pendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta atau Koalisi Merah-Putih (KMP) agar setuju mekanisme pilkada langsung.
Diketahui, terakhir pasukan KMP, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN dan PPP, kompak menginginkan mekanisme pilkada (gubernur, wali kota dan bupati) dalam RUU Pilkada digelar melalui pemilihan di DPRD.
“Kami akan yakinkan teman-teman KMP. (Caranya) kami selalu berdebar di forum-forum RUU ini,” ujar Malik di depan ruang Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Selain itu, Malik mengakui jajaran elit parpol, seperti ketua umum, juga akan bergerak untuk melakukan lobi tersebut. (more…)