UU Pemilu

PKB Usul Biaya Iklan Parpol Maksimal Rp5 Miliar

Jakarta – Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menilai pembatasan iklan kampanye partai politik perlu diatur dalam Undang-undang Pemilu. “Saya setuju yang diatur bukan media, tapi partai politik sebagai peserta pemilu. Yang diatur adalah kampanye pemilu. Dibatasi dana maksimal Rp5 Miliar, terserah iklannya di mana, frekuensinya gimana,” ujar Malik dalam Rapat…

PKB: UU Pemilu Harusnya Lebih Simple

JAKARTA –¬†Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengharapkan UU Pemilu yang menjadi aturan main pada Pemilu 2014 mendatang tidak menimbulkan multitafsir. Menurutnya, tidak adanya tafsir tunggal tentang UU Pemilu pada Pemilu 2009 lalu membuat banyak pihak dirugikan. Hal itu disampaikan Muhaimin, saat membuka diskusi bertema ” Menciptakan UU Pemilu Menuju Pelembagaan Demokrasi…

PKB Tak Masalah Kembali ke Sistem Nomor Urut

Rancangan Undang-undang Pemilu masih intens dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Selain masalah ambang parlemen, cara penentuan kursi Dewan pun masih dibicarakan. Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan, pembahasan RUU ini hendaknya bertitik tolak dari Pemilu terakhir, 2009 lalu. “Jangan main robohkan rumah,” kata anggota Fraksi PKB Malik Haramain di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2011.