Jakarta, Nasib petani di republik ini masih memprihatinkan. Padahal, isu tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, selalu ‘seksi’. Pasalnya, jika ada ada investasi asing di Tanah Air tentang pangan dipastikan selalu ramai.
Demikian disampaikan Ketua PBNU bidang perekonomian Prof KH Maksom Mahfudz saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional “Menyoal Ekonomi Kerakyatan dan Kedaulatan Pangan di era Jokowi” di lantai 5 Gedung PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta, Rabu (1/7).
“Kalau ada investor asing yang mau ada investasi di Tanah Air soal pangan, pasti ramai. Karena soal pangan ini selalu seksi. Sayangnya, kita tak bisa mengawalnya dengan baik. Katanya swasembada (pangan), kok masih impor,” tegasnya.
Menurut Maksum, pemerintah harus menekan kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi persoalan petani. “Bagaimana bisa meningkatkan pangan jika pupuk nggak ada,” sergahnya.
Sejak zaman dahulu, tambahnya, Hadratusy Syaikh KH M Hasyim Asyari memperhatikan persoalan pangan dengan cara membangun syirkah mu’awwanah, Nahdlatut Tujjar, dan sebagainya. “Mbah Hasyim selalu mengingatkan bahwa manusia itu bersekutu dalam tiga hal air, pangan, dan energi,” ungkapnya.
Menurutnya, sebagai pimpinan ormas keagamaan, ia tentu tidak rela adanya inpres (instruksi presiden) “bodong” tentang beras miskin. “Jokowi kan menandatangani inpres bodong. Kalau raskin ini oke, semua beres,” tegasnya.
Bagi Mahfudh, beras miskin yang dipanen petani sudah diambil Badan Logistik Nasional (Bulog). “Nah, ada nggak tetangga kita yang terima raskin, nggak ada. Justru yang diterima itu rasnguk (beras penguk) dan berkutu. Itu yang mereka terima,” tandasnya.
Karena raskin tidak dimakan, lanjutnya, dampaknya beras naik. Akhirnya terjadi inflasi. “Dan ini dampaknya luar biasa. Kita tau, kontribusi beras dalam pangan 20 persen. Janganlah petani diinjak-injak terus,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintah merombak tata kelola pangan. Ia lalu mengutip kaidah Fiqih, tasharruf al-imam ala al’-raiyyah manuthun bi al-mashlahah. (Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada aspek kemaslahatan). “Pemerintah saya harap melakukan perombakan atas tata kelola pangan,” pungkasnya. (Musthofa Asrori/Anam)
Sumber: NU Online