Jombang, PCNU Mimika dan PCNU Pati soroti kebijakan ekonomi PBNU ke depan yang harus memperhatikan ekonomi kerakyatan dan kepedulian terhadap sinergi pengembangan ekonomi antara pusat, wilayah dan cabang. Hal ini mencuat pada sidang Komisi Program yang berlangsung di Pondok Pesantaren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, Selasa (4/8).
Sidang Komisi dipimpin Ketua Sidang Komisi Program Arifin Junaidi, yang juga Ketua PP LP Ma’arif NU, memberikan waktu masing-masing 2 menit kepada peserta menanggapi dan menyampaikan usulan. Sidang Komisi Program diikuti 600 orang peserta dari PW, PC dan PCINU.
Pengurus Cabang NU Mimika Waluyo menyoroti masalah ekonomi. Pada dasarnya ekonomi vital, tapi kesulitan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Contohnya, ketika PCNU berangkat ke muktamar ini, binggung bagaimana bisa berangkat. Padahal biayanya tidak sedikit dari Mimika ini.
“Untuk itu, NU Mimika berharap ada rumusan gagasan contoh konkrit setiap PC punya koperasi. Dengan adanya koperasi tersebut, dapat menjadi sumber pendanaan. Saat ada acara seperti Muktamar ini bagi PC tidak mengalami kesulitan. Harus ada usulan pengembangan ekonomi kerakyatan yang konkrit,” kata Waluyo.
Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Pati Abdul Karim menyebutkan, perlunya keserasian program pengembangan ekonomi dari pusat, wilayah dan cabang. Selama ini belum ada program yang jelas membangun ekonomi warga nahdliyin secara terprogram dan tersistem.
“Sebagai contoh di sektor pertebanian banyak yang bisa dilakukan. Ketika panen jagung yang melimpah, warga NU di tingkat cabang tidak memiliki akses pasar yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa menjual dengan harga yang layak. Padahal, pusat (PBNU) dengan potensi yang dimilikinya bisa melakukannya sehingga hasil pertanian tersebut menguntungkan petani,” kata Abdul Karim.
Jika ada program ekonomi kerakyatan, kata Abdul Karim, harus jelas pembagian kewenangan, keuntungan antara pusat, wilayah dan cabang. “Kita bisa belajar pada organisasi yang sudah berhasil mensinergikan ekonominya dari pusat, wilayah hingga cabang,” kata Abdul Karim.
Contoh lain, kata Abdul Karim, kenapa masyarakat selalu menolak pabrik semen. Karena memang tidak ada kejelasan yang dapat dipercaya masyarakat. Di sini PBNU bisa menjadi mediator, apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan hadirnya pabrik tersebut. Sebaliknya, apa pula kewajiban yang harus diberikan pabrik semen tersebut kepada masyarakat.
Menurut Abdul Karim, karena tidak adanya keserasian dalam ekonomi kerakyatan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan spiritual terhadap NU. Karena merasakan tidak adanya peran lembaga NU tersebut, masyarakat semakin banyak yang tidak percaya dengan pengurus NU. Bahkan juga bisa menimbulkan keresahan sosial jika tetap dibiarkan.
“Untuk itu, dibutuhkan sinergi membangun sektor ekonomi antara pusat, wilayah dan cabang,” katanya.
Selain itu, juga disoroti berkembangnya minimarket yang masuk ke kampung-kampung. Bagaimana ke depan PBNU juga mengembangkan NUMart sehingga mampu meningkatkan ekonomi warga NU di daerah-daerah. (Armaidi Tanjung/Fathoni)
Sumber: NU Online