Aktivis GP Ansor Jombang beserta Banser dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima di area Makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jombang, Selasa (6/10). Mereka meminta DPRD Jombang memenuhi tuntutannya untuk membuka akses berjualan di area makam Gus Dur yang baru diresmikan 3 bulan lalu.
Tuntutan mereka beralasan. Pasalnya setelah peresmian itu para peziarah sangat jarang melewati kawasan lama yang mereka tempati, hingga mengakibatkan sepi pembeli. Dengan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan “Akhir Penantian Tanggal 14” itu, puluhan warga mendatangi Gedung DPRD dengan berorasi secara bergantian. Mereka juga meminta masuk menemui Pimpinan Dewan Eksekutif guna melakukan negosiasi. Sementara puluhan polisi menjaga ketat pintu gerbang kantor tersebut dan hanya beberapa perwakilan dari peserta aksi diizinkan menemui Dewan. Eko Nogroho, salah satu coordinator lapangan (Korlap), perwakilan GP Ansor Jombang setelah menemui Dewan Eksekutif mengatakan, bahwa hari ini pihaknya masih belum bisa memberikan rekomendasi atau aturan terkait tuntutan para PKL itu. “Pada hari ini memang dewan tidak berani memberikan rekomendasi,” ujarnya. Meskipun demikian, mereka tetap menuntut adanya aturan dari persoalan itu selambat-lambatnya pada12 Oktober ini. “Tapi kita sudah ngasih deadline waktu pada mereka bahwa tanggal 12 Oktober 2015 ini sudah harus ada keputusan. Pada tanggal itu kemauan kita harus ada keputusan bahwa para PKL semua bisa berjualan di area terminal itu,” katanya. Ia menambahkan, jika pada tanggal yang ditetapkan itu belum ada keputusan dari dewan, terpaksa para PKL ini tetap masuk ke area terminal. “Kalau toh nantinya aturan ini sudah kita pakai dan tetap seperti ini, ada keputusan atau tidak ada keputusan, tanggal 13 atau tanggal 14 kita masuk,” tambahnya. (Syamsul/Alhafiz K) Sumber: NU Online
