JAKARTA - Keterlambatan soal Ujian Nasional (UN) yang mengakibatkan UN tertunda, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) menyatakan kekecewaannya terhadap Kemendikbud. Perihal ini disampaikan oleh Ketua Umum PP IPPNU Farida Farichah kepada NU Online per telepon, Senin (15/4) pagi. Farida mempertanyakan manajemen pemerintah terkait atas pelaksanaan UN. Alasan teknis yang mengakibatkan keterlambatan soal UN, semestinya sudah tidak ada mengingat pelaksanaan UN sebagai hajat tahunan nasional. “Kekurangan seperti harus menjadi titik balik evaluasi besar-besaran bagi Kemendikbud,” tegas Farida Farichah. Sebelas dari 34 provinsi di Indonesia mengalami penundaan pelaksanaan UN. Angka itu berbanding sepertiga dari wilayah Indonesia. Penundaan itu membuat pelaksaan UN tidak adil. Karenanya, Kemendikbud harus bertanggung jawab atas kelalalian ini, tambah Farida Farichah. Farida Farichah menilai kelalaian itu bukan sekadar persoalan murni teknis percetakan soal UN. Kelalaian itu mencerminkan sebuah masalah dalam sistem dan manajemennya. Karenanya, proses evaluasi dan audit menjadi sebuah keniscayaan. Penundaan UN pada sebagian wilayah di Indonesia di sela kecanggihan teknologi informasi masa kini, membuka peluang kecurangan dengan bocornya soal UN ke sekolah yang belum melaksanakan UN, ungkap Farida Farichah. Akibat kelalaian manajemen pelaksanaan UN seperti ini, para siswa kembali menjadi korban. Kenyataan ini yang semestinya diantisipasi jauh hari, tandas Farida Farichah. Sumber: NU Online