Surabaya, NU Online
Pimpinan Wilayah Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PW LPBH NU) Jatim mengadakan rapat kerja dan dialog interaktif dengan pengurus cabang se-Jatim, Ahad (26/6/2011). Acara digelar di gedung PWNU Jatim.
Tema yang diangkat adalah meningkatkan peran LPBH NU Jatim dalam transitional justice. Dialog menghadirkan narasumber Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI Achmad Sodiki, perwakilan Bakesbangpol Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim.
Ketua PW LPBH NU Jatim Ma’ruf Syah kepada wartawan seusai acara mengatakan, pihaknya bertugas untuk melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi dan kajian kebijakan hukum.
“Raker kali ini punya makna strategis menyusun sekaligus memformulasikan agenda ke depan, untuk mengantisipasi perkembangan kebuntuan warga NU di bidang hukum. Sehingga, LPBH NU Jatim bisa bermanfaat dan solusi terwujudnya keadilan,” tegasnya.
Advokat senior dan mantan aktivis LBH Surabaya ini menambahkan, dalam suasana transitional justice (peralihan hukum), bangsa Indonesia mempunyai agenda besar menuntaskan penegakkan supremasi hukum. “Apalagi baru-baru ini ada badai tsunami besar berupa tertangkapnya Hakim Syafrudin Umar oleh KPK. Ini justru menambah keruwetan dan batu sandungan yang tak gampang dala mereformasi hukum di negeri ini,” tukasnya.
Dia berharap, LPBH-NU Jatim bisa menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi dalam bentuk investigasi dan menjadi penengah di antara pihak bersengketa. Kerusuhan dengan memunculkan isu SARA, terorisme dan paham radikalisme adalah ancaman bagi peradaban kemanusiaan. “Peran LPBH-NU di daerah harus cepat tanggap mengadvokasi. Karena itu, kader-kader LPBH-NU harus setia pada fakta dan mampu menulis kronologis,” pungkasnya.