Tahap paling pelik dalam reshuffle adalah tindakan kepada menteri asal mitra koalisi. PKB paling tak tersentuh. Golkar diwarnai friksi internal. PKS dikurangi satu kursi, setara dengan Demokrat. PPP dan PAN berganti personel. GATRA menggali dinamika di balik berita.
Tak kurang dari 70-an orang berkumpul di lantai IV markas DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa malam lalu. Malam itu memang malam istimewa: bertepatan dengan malam ke-33 khataman Al-Quran rutin di sana. Bagi umat Islam, angka itu istimewa, sama dengan jumlah bacaan tasbih, tahmid, dan takbir yang dianjurkan usai salat lima waktu.
Lebih istimewa lagi, malam itu juga malam pengumuman reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejak pukul 19.30, setengah jam sebelum pengumuman reshuffle, 60 mushaf Al-Quran dibagikan kepada paserta pengajian yang kebanyakan mahasiswa aktivis PMII dan IPNU. Tiap orang membaca satu juz. Sepanjang pengajian yang berlangsung hingga pukul 21.15 itu, sebanyak 60 juz rampung dibaca, setara dengan dua kali khatam Al-Quran. Pada saat hasil reshuffle diumumkan, pengajian terus saja berlangsung.
Setelah khatam Al-Quran, jamaah membaca salawat nariyah 4.444 kali, disusul dengan tahlilan. Seperti dilaporkan Ade Faizal Alami dari GATRA, selepas doa penutup, seluruh jamaah mendapatkan nasi kotak, lengkap dengan amplop transpor senilai Rp 50.000. Seorang staf sekretariat PKB, pada ujung acara, berdiri. "Alhamdulillah, Cak Imin (Muhaimin Iskandar) terlepas dari musibah. Beliau tidak di-reshuffle," katanya. Jamaah pun serempak menyahuti dengan hamdalah.
Khataman Al-Quran, kata staf itu, masih berlanjut sampai malam ke-41, Rabu pekan depan. Pengajian ini digelar sejak Sabtu, 17 September lalu, ketika nama Muhaimin disorot tajam dalam perkara suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Isu reshuffle juga mulai melambung pada waktu itu. Muhaimin termasuk menteri yang menurut survei Lingkaran Survei Indonesia direkomendasikan untuk diganti.
Sejak khataman hari ke-13, malam Jumat 20 September lalu, ritual ditambah sesi pembacaan hizib nashar. Jika khataman Al-Quran sampai pukul 21.15, pembacaan hizib nashar mulai pukul 22.00 sampai pukul 01.00 dini hari. Pesertanya 20-an orang. "Amplopnya beda lagi itu, Mas," kata seorang peserta. Pada malam pengumuman reshuffle itu, pembacaan hizib nashar memasuki malam ke-21. Ritual ini direncanakan terus berlangsung hingga Pemilu 2014.
Begitulah cara pendukung Muhaimin menyikapi rencana reshuffle. Dalam bursa reshuffle kali ini, di antara enam partai koalisi pendukung pemerintah, PKB adalah satu-satunya partai yang tidak tersentuh perombakan. Baik itu ganti personel maupun pergeseran posisi. Namun pergantian personel dialami kader PPP, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pergeseran posisi dialami kader Demokrat.
Dua partai dikurangi jatah satu kursi menterinya: Demokrat dan PKS. Dari tiga kali reshuffle zaman Presiden SBY, sejak 2004, baru kali ini PKS mengalami pengurangan jatah. Pada reshuffle 2005 dan 2007, PKS masih aman, meski sempat pula menggertak dengan mengancam keluar koalisi.
***
Beda kubu Muhaimin, lain pula gaya Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan. Selasa sore lalu, tiga jam menjelang pengumuman reshuffle, dengan wajah tegang, Fadel datang ke kompleks Istana Kepresidenan, langsung menuju kantor presiden, yang terletak di antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Mantan Gubernur Gorontalo itu masih yakin bakal aman di kabinet.
Sore itu, Fadel masih menyatakan akan mendampingi presiden dalam kunjungan ke Lombok, Rabu esoknya. "Insya Allah, besok ke Lombok," katanya. Sore itu, ia tak hendak bicara soal reshuffle dengan presiden. "Saya ingin menyampaikan persiapan ke Lombok," katanya. Rabu sampai Jumat pekan ini, SBY diagendakan meresmikan Bandar Udara Internasional Lombok dan menghadiri pertemuan para kepala negara ASEAN.
Dalam kunjungan ke Lombok, presiden pun berencana bertemu Perdana Menteri Malaysia, Najib Abdul Razak. Fadel juga ingin menyampaikan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia dan soal penangkapan nelayan Indonesia oleh Malaysia. "Saya mau kapal-kapal kecil Indonesia yang masuk Malaysia dikembalikan dan sebaliknya kapal-kapal kecil Malaysia kita kembalikan. Daripada dia tangkap orang kita, kita tangkap dia, kan jadi repot," tuturnya.
Namun, Selasa sore itu, Fadel tidak bisa bertemu presiden. Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, "Karena waktunya mepet, sudah masuk magrib, presiden tidak bisa ditemui. Bapak Presiden sedang bertemu Bapak Balthasar Kambuaya yang akan diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup," paparnya.
Ketika ditanya soal reshuffle, Fadel sore itu optimistis. "Saya terus bekerja. Tidak ada perubahan apa-apa," ujarnya. Tapi, apa boleh buat, tiga jam kemudian, namanya terpental. Sebenarnya isyarat Fadel bakal terpental siangnya sudah disuarakan Bambang Susatyo, anggota Fraksi Golkar DPR, kepada pers di Senayan. Bambang mengatakan, posisi Agung Laksono dipastikan aman, sedangkan Fadel belum tentu.
Dalam spekulasi reshuffle selama ini, Fadel dan Agung memang saling dihadapkan. Salah satu harus keluar. Hal itu seiring dengan rencana masuknya kader Golkar baru dalam kabinet, Syarif Cicip Sutardjo. Fadel dan Agung bisa sama-sama aman jika jatah kursi Golkar ditambah, seperti reshuffle pada 2007 dan 2005. Rumor akan tambah kursi ini sempat mengemuka Selasa siang.
Terpentalnya Fadel itu diduga lebih karena faktor persaingan internal elite Golkar. Diam-diam, ketegangan memang sedang berlangsung di tubuh Golkar menjelang perombakan kabinet. Pangkalnya, Juli lalu, pos Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang semula hanya dua, yang ditempati Agung Laksono dan Theo L. Sambuaga, dibengkakkan menjadi empat. Fadel Muhammad dan Syarif Cicip Sutardjo masuk menjadi wakil ketua umum baru.
Cicip jadi wakil ketua umum untuk pemenangan wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Fadel diserahi tugas pemenangan partai di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sumber GATRA di "partai beringin" itu mengatakan, masuknya Fadel dan Cicip tak bisa dilepaskan dari rencana reshuffle. Cicip santer diisukan akan masuk kabinet.
Sumber itu menyebutkan, diangkatnya Fadel dan Cicip sebagai wakil ketua umum membuat Agung tidak nyaman. "Agung merasa kewenangannya digerogoti," katanya. Kerisauan Agung makin bertambah karena ia diisukan akan ditarik dari kabinet. Spekulasinya, Agung digantikan Fadel. Cicip menggantikan Fadel.
Ini langkah kompromi karena jika Cicip menggantikan Agung sebagai Menko Kesra, akan terkesan menyolok, mengingat sosok Cicip kurang terdengar. Kubu Agung tidak terima dan bermanuver untuk tetap bertahan di kabinet. Terpentalnya Fadel dan amannya posisi Agung adalah buah pertarungan internal itu.
Selasa sore lalu, pukul 15.20, menurut Fadel, ia masih ditelepon Sudi dan dinyatakan tetap berada di kabinet. Karena itu, ia berani bertandang ke istana. Kabar pemberhentian Fadel baru diberikan pada menit-menit akhir, persisnya pada pukul 19.50, sepuluh menit sebelum pengumuman resmi reshuffle. "Saya merasa dizalimi," tulis Fadel dalam pesan singkatnya kepada GATRA.
***
Dinamika di balik pergantian Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manoarfa penuh warna. Benarkah dia sedari awal berinisiatif mundur? Penelusuran GATRA pada sumber-sumber penting di Senayan dan lingkaran istana memperoleh informasi bahwa skema pengunduran diri itu awalnya datang dari Presiden SBY. Pesan itu disampaikan Mensesneg Sudi Silalahi, awal Oktober lalu, kepada Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali.
PPP diminta menyiapkan pengganti Suharso. Wakil Ketua Umum DPP PPP ini dipandang melanggar Undang-Undang Perkawinan lantaran menikah lagi tanpa izin istri pertama, sehingga berujung gugatan cerai. Meski ini urusan pribadi, bila dibiarkan, bisa menjalar jadi isu publik dan dapat mengganggu reputasi pemerintahan. Solusinya, persoalan ini perlu diselesaikan di ruang privat, dengan mundur dari posisi menteri.
Sebagai kompensasi, SBY akan mengumumkan secara khusus kepada publik perihal mundurnya Suharso disertai penyampaian keberhasilannya sebagai Menpera. Kalau tidak mau mundur, Suharso akan tetap diberhentikan, tanpa penjelasan keberhasilan. Mendengar informasi itu, Suharso dikabarkan marah.
Suharso merasa kinerjanya selama ini tidak diperhitungkan. Para petinggi PPP membujuk Suharso agar meredakan emosi. Di sisi lain, Sudi tetap minta PPP mengajukan nama pengganti. Rapat elite PPP memutuskan mengajukan lima nama. Tetapi Sudi menilai jumlah itu kebanyakan. Akhirnya deretan nama itu diringkas menjadi tiga saja: Hasrul Azwar, Irgan Chairul Machfidz, dan Romahurmuziy.
Di tengah pengajuan nama itu, tiba-tiba Suharso berubah pikiran. Ia menyiapkan surat pengunduran diri, tertanggal 12 Oktober. Surat itu pun dilanjutkan ke presiden. Sementara itu, untuk tiga nama usulan PPP tadi, SBY kurang cocok. Lewat Sudi, SBY sempat mengincar Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR asal PPP. Tapi rupanya Lukman tidak bersedia.
Digelarlah rapat PPP lanjutan. SBY minta sosok yang punya kedekatan kompetensi dengan dunia properti. Diperolehlah nama Djan Farid, pemilik PT Priamanaya Djan International, perusahaan pengembang yang menggarap proyek Pasar Tanah Abang.
Kepada pers, Suharso menyatakan, dialah yang mengusung nama Djan Farid, yang kini anggota DPD asal DKI Jakarta. Farid memang tak lagi masuk pengurus PPP. Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar. Karena ia menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, posisinya di partai politik dilepaskan.
SBY merasa cocok dan memanggil Djan Farid, Senin lalu. Selasa sore lalu, sempat beredar kabar bahwa Djan Farid tidak lulus tes kesehatan. Menurut Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi, partainya sudah mengirim lagi beberapa nama pengganti. Tapi ternyata, pada saat pengumuman, Djan Farid tetap direkrut sebagai menteri.
Kompensasi untuk Suharso, seperti biasa, ditawarkan kursi jabatan duta besar (dubes). PPP punya dua jatah dubes pada saat ini: Andi Ghalib di India dan Tosari Wijaya di Maroko. Masa jabatan Andi Ghalib berakhir pada tahun depan. Suharso, bila berminat, bisa diproyeksikan menjadi penerus Ghalib.
Cerita bahwa mundurnya Suharso atas permintaan SBY itu disangkal Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy. Menurut dia, itu merupakan inisiatif Suharso yang awal Oktober lalu menyampaikan niatnya mundur kepada DPP. Pertimbangannya, ia ingin konsentrasi di partai karena DPP sebelumnya memutuskan Suharso menjadi Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Pusat.
DPP PPP, menurut Romi --panggilan Romahurmuziy-- pada dasarnya keberatan. PPP melihat kinerja Suharso tergolong baik. "Anggaran kementerian ditingkatkan secara signifikan," ujarnya. PPP memandang, persoalan pribadi tidak ada urusan dengan kinerja.
Tetapi, ketika Suharso berkeras mau mundur, akhirnya DPP PPP memberi keleluasaan. Setelah itu, PPP mengajukan beberapa nama. Romi tak mau menyebutkan. "Yang jelas, antara lain Djan Farid," katanya.
***
Pencopotan Patrialis Akbar dari kursi Menteri Hukum dan HAM sulit dicegah para elite PAN. Penelusuran GATRA di kalangan politisi PAN memperoleh kabar, pergantian Patrialis itu lebih atas keputusan SBY. Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, sudah berusaha mempertahankan posisi Patrialis. Namun SBY punya perhitungan lain.
"SBY melihat respons publik," kata sumber GATRA yang juga petinggi DPP PAN itu. Kritik publik terhadap kinerja Menteri Hukum dan HAM diperhitungkan. Persoalan remisi, kasus Ayin, Syaukani, dan kasus lainnya yang menjadi sorotan. Semua itu terkait citra SBY yang mengedepankan sikap anti-korupsi.
Selain itu, juga faktor komunikasi politik. Patrialis memang memiliki argumentasi kuat dari segi hukum, tapi secara politik kurang tepat. "Kebijakannya dinilai tidak populis. Jadi, buat presiden menjadi beban. Sebetulnya, pada satu titik, Patrialis sempat dipertahankan, tapi kemudian SBY berubah pikiran," tutunya.
Ada pula persoalan birokrasi. Ada perlawanan terbuka dari bawahan Patrialis, misalnya kerap terjadi pembunuhan karakter. SBY kemudian mencari orang yang lebih luwes berkomunikasi, baik eksternal maupun internal. "Makanya, muncul nama Amir Syamsuddin dan wamen (wakil menteri)-nya, Denny Indrayana," katanya.
Begitu SBY mantap dengan keputusannya, Hatta langsung memanggil Patrialis ke rumahnya, Sabtu malam 15 Oktober lalu. "Di situlah disampaikan secara empat mata," paparnya. Patrialis terlihat lapang dada. "Ia legowo dan tidak ada ekspresi kekecewaan. Semua mengakui, dia orang baik dan pekerja keras. Tapi komunikasinya terlalu hitam-putih, kurang lincah," kata sumber GATRA.
Setelah tak jadi menteri, berkat hubungan baik Hatta, SBY kabarnya sedang menyiapkan posisi untuk Patrialis. Ada beberapa opsi: hakim mahkamah konstitusi, hakim mahkamah agung, dan menjadi dubes. Tapi, semua itu tentu perlu proses panjang.
Untuk pengganti Patrialis, PAN tidak hanya mengajukan nama Azwar Abubakar. Dalam memilih nama, Hatta berkomunikasi dengan Amien Rais, Ketua MPP PAN. Ada lima nama yang diajukan: Tjatur Sapto Eddy, Taufik Kurniawan, Putra Jaya Husin, Mulfachri Harahap, dan Azwar Abubakar.
Terpilihnya Azwar melalui proses yang dinamis. Awalnya, nama-nama itu bukan untuk mengisi pos Menneg PAN. Azwar terpilih karena lebih pas dengan kursi yang tersedia: Menneg PAN. Azwar adalah mantan pelaksana tugas Gubernur Aceh sehingga paham birokrasi. Azwar dikabari Hatta bahwa akan diangkat menjadi menteri, baru kemudian ditelepon Sudi Silalahi.
Alasan terpilihnya Azwar itu dibenarkan Bima Arya Sugiarto, Ketua DPP PAN Bidang Komunikasi Politik. "Selain karena adanya pergeseran E.E. Mangindaan, juga karena latar belakang Azwar yang pernah menjadi Wakil Gubernur Aceh, pelaksana tugas Gubernur Aceh, yang juga orang Aceh. Pengalaman di birokrasi itulah yang membut ia terpilih," ungkapnya.
***
Perihal pengurangan kursi PKS, sumber GATRA di partai koalisi menyebut itu sebagai hukuman dari SBY karena sikap PKS yang "nakal". Bahkan SBY pernah menuturkan dalam pertemuan dengan utusan PKS, jika PKS tidak terima dengan keputusannya, dipersilakan keluar dari koalisi. Akhirnya PKS memutuskan posisi Menteri Riset dan Teknologi-lah yang diperkenankan dicopot.
Sumber GATRA mengungkapkan, eskalasi ketegangan politik antara Demokrat dan PKS memang tinggi. Bahkan mereka sudah melakukan perang terbuka. Sempat ada wacana, PKS mau keluar dari koalisi pada bulan lalu. Kabar ini membuat beberapa partai koalisi senang karena pasti ada lowongan kursi menteri baru. Demokrat, PKB, dan PAN merapatkan barisan. Tiga partai ini merasa tidak nyaman dengan gaya PKS selama ini.
Ternyata SBY masih hitung-hitungan dengan posisi Golkar yang tidak bisa dipegang. Karena itu, PKS tidak dilepas. Jika PKS dilepas, Golkar lebih mudah bermanuver. "Apalagi, PPP tidak sekompak PAN dan PKB dalam berkoalisi," kata sumber GATRA.
Kalau Golkar bisa dipegang, kata sumber itu, SBY akan berani tegas mengeluarkan PKS dari koalisi. "Ini memang cara SBY memainkan irama politik karena semua ada kalkulasinya," kata pengurus teras salah satu partai koalisi itu.
***
Analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menilai proses reshuffle ini memang banyak didasari pertimbangan politiknya. Muatan politik itu, misalnya, terlihat pada barter posisi antara Demokrat dan PAN. Pergantian Patrialis Akbar asal PAN oleh Amir Syamsuddin asal Demokrat diimbangi dengan masuknya Azwar Abubakar asal PAN, yang menggantikan E.E. Mangindaan asal Demokrat.
Andrinof melihat, proses reshuffle kali ini dimulai dari area paling aman, yaitu pengisian posisi wakil menteri. "Konsepnya sudah kelihatan, untuk menutupi kelemahan di puncak, jabatan menteri," katanya kepada Septho Marsiano dari GATRA. Pengisian wakil menteri adalah langkah back-up bila harus mempertahankan menteri yang tidak memenuhi kualifikasi, tapi karena pertimbangan politik, harus dipertahankan.
Namun guru besar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Dede Mariana, tak habis pikir melihat reshuffle buatan SBY itu. "SBY seperti disorientasi, bukannya melakukan reformasi birokrasi, malah membuat gemuk birokrasi," tutur Dede. Dengan diakomodasinya banyak orang menjadi wakil menteri dan menteri, SBY terkesan hanya ingin menambah teman. "Biar aman sampai 2014 nanti," katanya kepada Wisnu Wage Pamungkas dari GATRA.
"Harusnya tegas, menteri yang kinerjanya buruk ganti saja," kata Dede. Menurut Dede, SBY sungkan mengganti menteri dengan kinerja buruk dari partai politik koalisi. "Diberhentikan nggak enak, makanya dipasang wakil menteri," ia menambahkan.
Presiden SBY sendiri, dalam pengantar pengumuman reshuffle, menyebut lima dasar penataan kabinet. Pertama, hasil evaluasi kinerja menteri dan pakta integritas selama separuh periode. Kedua, pertimbangan penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ketiga, kebutuhan kabinet sebagai organisasi. Keempat, masukan dan aspirasi masyarakat luas yang diterima pada kurun waktu satu tahun terakhir. Kelima, pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan tanpa meninggalkan integritas dan kapasitas calon menteri.
Karena pertimbangan terakhir itulah, latar etnis dan kawasan menjadi hitungan. Ketika Freddy Numberi asal Papua berhenti, perlu ada Berth Kambuaya, Rektor Universitas Cenderawasih, Jayapura, yang masuk kabinet. Ketika Mustafa Abubakar asal Aceh diganti, perlu sosok Azwar Abubakar asal Aceh. Posisi Jero Wacik asal Bali, E.E. Mangindaan asal Manado, Gusti Muhammad Hatta asal Kalimantan, dan Mari Elka Pangesti yang beretnis Tionghoa juga sekadar digeser.
Sumber: GatraObsesi Berpacu Lewat Kompromi Baru
Tahap paling pelik dalam reshuffle adalah tindakan kepada menteri asal mitra koalisi. PKB paling tak tersentuh. Golkar diwarnai friksi internal. PKS dikurangi satu kursi, setara dengan Demokrat. PPP dan PAN berganti personel. GATRA menggali dinamika di balik berita.
Tak kurang dari 70-an orang berkumpul di lantai IV markas DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa malam lalu. Malam itu memang malam istimewa: bertepatan dengan malam ke-33 khataman Al-Quran rutin di sana. Bagi umat Islam, angka itu istimewa, sama dengan jumlah bacaan tasbih, tahmid, dan takbir yang dianjurkan usai salat lima waktu.
Lebih istimewa lagi, malam itu juga malam pengumuman reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejak pukul 19.30, setengah jam sebelum pengumuman reshuffle, 60 mushaf Al-Quran dibagikan kepada paserta pengajian yang kebanyakan mahasiswa aktivis PMII dan IPNU. Tiap orang membaca satu juz. Sepanjang pengajian yang berlangsung hingga pukul 21.15 itu, sebanyak 60 juz rampung dibaca, setara dengan dua kali khatam Al-Quran. Pada saat hasil reshuffle diumumkan, pengajian terus saja berlangsung.
Setelah khatam Al-Quran, jamaah membaca salawat nariyah 4.444 kali, disusul dengan tahlilan. Seperti dilaporkan Ade Faizal Alami dari GATRA, selepas doa penutup, seluruh jamaah mendapatkan nasi kotak, lengkap dengan amplop transpor senilai Rp 50.000. Seorang staf sekretariat PKB, pada ujung acara, berdiri. "Alhamdulillah, Cak Imin (Muhaimin Iskandar) terlepas dari musibah. Beliau tidak di-reshuffle," katanya. Jamaah pun serempak menyahuti dengan hamdalah.
Khataman Al-Quran, kata staf itu, masih berlanjut sampai malam ke-41, Rabu pekan depan. Pengajian ini digelar sejak Sabtu, 17 September lalu, ketika nama Muhaimin disorot tajam dalam perkara suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Isu reshuffle juga mulai melambung pada waktu itu. Muhaimin termasuk menteri yang menurut survei Lingkaran Survei Indonesia direkomendasikan untuk diganti.
Sejak khataman hari ke-13, malam Jumat 20 September lalu, ritual ditambah sesi pembacaan hizib nashar. Jika khataman Al-Quran sampai pukul 21.15, pembacaan hizib nashar mulai pukul 22.00 sampai pukul 01.00 dini hari. Pesertanya 20-an orang. "Amplopnya beda lagi itu, Mas," kata seorang peserta. Pada malam pengumuman reshuffle itu, pembacaan hizib nashar memasuki malam ke-21. Ritual ini direncanakan terus berlangsung hingga Pemilu 2014.
Begitulah cara pendukung Muhaimin menyikapi rencana reshuffle. Dalam bursa reshuffle kali ini, di antara enam partai koalisi pendukung pemerintah, PKB adalah satu-satunya partai yang tidak tersentuh perombakan. Baik itu ganti personel maupun pergeseran posisi. Namun pergantian personel dialami kader PPP, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pergeseran posisi dialami kader Demokrat.
Dua partai dikurangi jatah satu kursi menterinya: Demokrat dan PKS. Dari tiga kali reshuffle zaman Presiden SBY, sejak 2004, baru kali ini PKS mengalami pengurangan jatah. Pada reshuffle 2005 dan 2007, PKS masih aman, meski sempat pula menggertak dengan mengancam keluar koalisi.
***
Beda kubu Muhaimin, lain pula gaya Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan. Selasa sore lalu, tiga jam menjelang pengumuman reshuffle, dengan wajah tegang, Fadel datang ke kompleks Istana Kepresidenan, langsung menuju kantor presiden, yang terletak di antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Mantan Gubernur Gorontalo itu masih yakin bakal aman di kabinet.
Sore itu, Fadel masih menyatakan akan mendampingi presiden dalam kunjungan ke Lombok, Rabu esoknya. "Insya Allah, besok ke Lombok," katanya. Sore itu, ia tak hendak bicara soal reshuffle dengan presiden. "Saya ingin menyampaikan persiapan ke Lombok," katanya. Rabu sampai Jumat pekan ini, SBY diagendakan meresmikan Bandar Udara Internasional Lombok dan menghadiri pertemuan para kepala negara ASEAN.
Dalam kunjungan ke Lombok, presiden pun berencana bertemu Perdana Menteri Malaysia, Najib Abdul Razak. Fadel juga ingin menyampaikan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia dan soal penangkapan nelayan Indonesia oleh Malaysia. "Saya mau kapal-kapal kecil Indonesia yang masuk Malaysia dikembalikan dan sebaliknya kapal-kapal kecil Malaysia kita kembalikan. Daripada dia tangkap orang kita, kita tangkap dia, kan jadi repot," tuturnya.
Namun, Selasa sore itu, Fadel tidak bisa bertemu presiden. Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, "Karena waktunya mepet, sudah masuk magrib, presiden tidak bisa ditemui. Bapak Presiden sedang bertemu Bapak Balthasar Kambuaya yang akan diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup," paparnya.
Ketika ditanya soal reshuffle, Fadel sore itu optimistis. "Saya terus bekerja. Tidak ada perubahan apa-apa," ujarnya. Tapi, apa boleh buat, tiga jam kemudian, namanya terpental. Sebenarnya isyarat Fadel bakal terpental siangnya sudah disuarakan Bambang Susatyo, anggota Fraksi Golkar DPR, kepada pers di Senayan. Bambang mengatakan, posisi Agung Laksono dipastikan aman, sedangkan Fadel belum tentu.
Dalam spekulasi reshuffle selama ini, Fadel dan Agung memang saling dihadapkan. Salah satu harus keluar. Hal itu seiring dengan rencana masuknya kader Golkar baru dalam kabinet, Syarif Cicip Sutardjo. Fadel dan Agung bisa sama-sama aman jika jatah kursi Golkar ditambah, seperti reshuffle pada 2007 dan 2005. Rumor akan tambah kursi ini sempat mengemuka Selasa siang.
Terpentalnya Fadel itu diduga lebih karena faktor persaingan internal elite Golkar. Diam-diam, ketegangan memang sedang berlangsung di tubuh Golkar menjelang perombakan kabinet. Pangkalnya, Juli lalu, pos Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang semula hanya dua, yang ditempati Agung Laksono dan Theo L. Sambuaga, dibengkakkan menjadi empat. Fadel Muhammad dan Syarif Cicip Sutardjo masuk menjadi wakil ketua umum baru.
Cicip jadi wakil ketua umum untuk pemenangan wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Fadel diserahi tugas pemenangan partai di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sumber GATRA di "partai beringin" itu mengatakan, masuknya Fadel dan Cicip tak bisa dilepaskan dari rencana reshuffle. Cicip santer diisukan akan masuk kabinet.
Sumber itu menyebutkan, diangkatnya Fadel dan Cicip sebagai wakil ketua umum membuat Agung tidak nyaman. "Agung merasa kewenangannya digerogoti," katanya. Kerisauan Agung makin bertambah karena ia diisukan akan ditarik dari kabinet. Spekulasinya, Agung digantikan Fadel. Cicip menggantikan Fadel.
Ini langkah kompromi karena jika Cicip menggantikan Agung sebagai Menko Kesra, akan terkesan menyolok, mengingat sosok Cicip kurang terdengar. Kubu Agung tidak terima dan bermanuver untuk tetap bertahan di kabinet. Terpentalnya Fadel dan amannya posisi Agung adalah buah pertarungan internal itu.
Selasa sore lalu, pukul 15.20, menurut Fadel, ia masih ditelepon Sudi dan dinyatakan tetap berada di kabinet. Karena itu, ia berani bertandang ke istana. Kabar pemberhentian Fadel baru diberikan pada menit-menit akhir, persisnya pada pukul 19.50, sepuluh menit sebelum pengumuman resmi reshuffle. "Saya merasa dizalimi," tulis Fadel dalam pesan singkatnya kepada GATRA.
***
Dinamika di balik pergantian Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manoarfa penuh warna. Benarkah dia sedari awal berinisiatif mundur? Penelusuran GATRA pada sumber-sumber penting di Senayan dan lingkaran istana memperoleh informasi bahwa skema pengunduran diri itu awalnya datang dari Presiden SBY. Pesan itu disampaikan Mensesneg Sudi Silalahi, awal Oktober lalu, kepada Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali.
PPP diminta menyiapkan pengganti Suharso. Wakil Ketua Umum DPP PPP ini dipandang melanggar Undang-Undang Perkawinan lantaran menikah lagi tanpa izin istri pertama, sehingga berujung gugatan cerai. Meski ini urusan pribadi, bila dibiarkan, bisa menjalar jadi isu publik dan dapat mengganggu reputasi pemerintahan. Solusinya, persoalan ini perlu diselesaikan di ruang privat, dengan mundur dari posisi menteri.
Sebagai kompensasi, SBY akan mengumumkan secara khusus kepada publik perihal mundurnya Suharso disertai penyampaian keberhasilannya sebagai Menpera. Kalau tidak mau mundur, Suharso akan tetap diberhentikan, tanpa penjelasan keberhasilan. Mendengar informasi itu, Suharso dikabarkan marah.
Suharso merasa kinerjanya selama ini tidak diperhitungkan. Para petinggi PPP membujuk Suharso agar meredakan emosi. Di sisi lain, Sudi tetap minta PPP mengajukan nama pengganti. Rapat elite PPP memutuskan mengajukan lima nama. Tetapi Sudi menilai jumlah itu kebanyakan. Akhirnya deretan nama itu diringkas menjadi tiga saja: Hasrul Azwar, Irgan Chairul Machfidz, dan Romahurmuziy.
Di tengah pengajuan nama itu, tiba-tiba Suharso berubah pikiran. Ia menyiapkan surat pengunduran diri, tertanggal 12 Oktober. Surat itu pun dilanjutkan ke presiden. Sementara itu, untuk tiga nama usulan PPP tadi, SBY kurang cocok. Lewat Sudi, SBY sempat mengincar Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR asal PPP. Tapi rupanya Lukman tidak bersedia.
Digelarlah rapat PPP lanjutan. SBY minta sosok yang punya kedekatan kompetensi dengan dunia properti. Diperolehlah nama Djan Farid, pemilik PT Priamanaya Djan International, perusahaan pengembang yang menggarap proyek Pasar Tanah Abang.
Kepada pers, Suharso menyatakan, dialah yang mengusung nama Djan Farid, yang kini anggota DPD asal DKI Jakarta. Farid memang tak lagi masuk pengurus PPP. Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar. Karena ia menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, posisinya di partai politik dilepaskan.
SBY merasa cocok dan memanggil Djan Farid, Senin lalu. Selasa sore lalu, sempat beredar kabar bahwa Djan Farid tidak lulus tes kesehatan. Menurut Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi, partainya sudah mengirim lagi beberapa nama pengganti. Tapi ternyata, pada saat pengumuman, Djan Farid tetap direkrut sebagai menteri.
Kompensasi untuk Suharso, seperti biasa, ditawarkan kursi jabatan duta besar (dubes). PPP punya dua jatah dubes pada saat ini: Andi Ghalib di India dan Tosari Wijaya di Maroko. Masa jabatan Andi Ghalib berakhir pada tahun depan. Suharso, bila berminat, bisa diproyeksikan menjadi penerus Ghalib.
Cerita bahwa mundurnya Suharso atas permintaan SBY itu disangkal Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy. Menurut dia, itu merupakan inisiatif Suharso yang awal Oktober lalu menyampaikan niatnya mundur kepada DPP. Pertimbangannya, ia ingin konsentrasi di partai karena DPP sebelumnya memutuskan Suharso menjadi Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Pusat.
DPP PPP, menurut Romi --panggilan Romahurmuziy-- pada dasarnya keberatan. PPP melihat kinerja Suharso tergolong baik. "Anggaran kementerian ditingkatkan secara signifikan," ujarnya. PPP memandang, persoalan pribadi tidak ada urusan dengan kinerja.
Tetapi, ketika Suharso berkeras mau mundur, akhirnya DPP PPP memberi keleluasaan. Setelah itu, PPP mengajukan beberapa nama. Romi tak mau menyebutkan. "Yang jelas, antara lain Djan Farid," katanya.
***
Pencopotan Patrialis Akbar dari kursi Menteri Hukum dan HAM sulit dicegah para elite PAN. Penelusuran GATRA di kalangan politisi PAN memperoleh kabar, pergantian Patrialis itu lebih atas keputusan SBY. Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, sudah berusaha mempertahankan posisi Patrialis. Namun SBY punya perhitungan lain.
"SBY melihat respons publik," kata sumber GATRA yang juga petinggi DPP PAN itu. Kritik publik terhadap kinerja Menteri Hukum dan HAM diperhitungkan. Persoalan remisi, kasus Ayin, Syaukani, dan kasus lainnya yang menjadi sorotan. Semua itu terkait citra SBY yang mengedepankan sikap anti-korupsi.
Selain itu, juga faktor komunikasi politik. Patrialis memang memiliki argumentasi kuat dari segi hukum, tapi secara politik kurang tepat. "Kebijakannya dinilai tidak populis. Jadi, buat presiden menjadi beban. Sebetulnya, pada satu titik, Patrialis sempat dipertahankan, tapi kemudian SBY berubah pikiran," tutunya.
Ada pula persoalan birokrasi. Ada perlawanan terbuka dari bawahan Patrialis, misalnya kerap terjadi pembunuhan karakter. SBY kemudian mencari orang yang lebih luwes berkomunikasi, baik eksternal maupun internal. "Makanya, muncul nama Amir Syamsuddin dan wamen (wakil menteri)-nya, Denny Indrayana," katanya.
Begitu SBY mantap dengan keputusannya, Hatta langsung memanggil Patrialis ke rumahnya, Sabtu malam 15 Oktober lalu. "Di situlah disampaikan secara empat mata," paparnya. Patrialis terlihat lapang dada. "Ia legowo dan tidak ada ekspresi kekecewaan. Semua mengakui, dia orang baik dan pekerja keras. Tapi komunikasinya terlalu hitam-putih, kurang lincah," kata sumber GATRA.
Setelah tak jadi menteri, berkat hubungan baik Hatta, SBY kabarnya sedang menyiapkan posisi untuk Patrialis. Ada beberapa opsi: hakim mahkamah konstitusi, hakim mahkamah agung, dan menjadi dubes. Tapi, semua itu tentu perlu proses panjang.
Untuk pengganti Patrialis, PAN tidak hanya mengajukan nama Azwar Abubakar. Dalam memilih nama, Hatta berkomunikasi dengan Amien Rais, Ketua MPP PAN. Ada lima nama yang diajukan: Tjatur Sapto Eddy, Taufik Kurniawan, Putra Jaya Husin, Mulfachri Harahap, dan Azwar Abubakar.
Terpilihnya Azwar melalui proses yang dinamis. Awalnya, nama-nama itu bukan untuk mengisi pos Menneg PAN. Azwar terpilih karena lebih pas dengan kursi yang tersedia: Menneg PAN. Azwar adalah mantan pelaksana tugas Gubernur Aceh sehingga paham birokrasi. Azwar dikabari Hatta bahwa akan diangkat menjadi menteri, baru kemudian ditelepon Sudi Silalahi.
Alasan terpilihnya Azwar itu dibenarkan Bima Arya Sugiarto, Ketua DPP PAN Bidang Komunikasi Politik. "Selain karena adanya pergeseran E.E. Mangindaan, juga karena latar belakang Azwar yang pernah menjadi Wakil Gubernur Aceh, pelaksana tugas Gubernur Aceh, yang juga orang Aceh. Pengalaman di birokrasi itulah yang membut ia terpilih," ungkapnya.
***
Perihal pengurangan kursi PKS, sumber GATRA di partai koalisi menyebut itu sebagai hukuman dari SBY karena sikap PKS yang "nakal". Bahkan SBY pernah menuturkan dalam pertemuan dengan utusan PKS, jika PKS tidak terima dengan keputusannya, dipersilakan keluar dari koalisi. Akhirnya PKS memutuskan posisi Menteri Riset dan Teknologi-lah yang diperkenankan dicopot.
Sumber GATRA mengungkapkan, eskalasi ketegangan politik antara Demokrat dan PKS memang tinggi. Bahkan mereka sudah melakukan perang terbuka. Sempat ada wacana, PKS mau keluar dari koalisi pada bulan lalu. Kabar ini membuat beberapa partai koalisi senang karena pasti ada lowongan kursi menteri baru. Demokrat, PKB, dan PAN merapatkan barisan. Tiga partai ini merasa tidak nyaman dengan gaya PKS selama ini.
Ternyata SBY masih hitung-hitungan dengan posisi Golkar yang tidak bisa dipegang. Karena itu, PKS tidak dilepas. Jika PKS dilepas, Golkar lebih mudah bermanuver. "Apalagi, PPP tidak sekompak PAN dan PKB dalam berkoalisi," kata sumber GATRA.
Kalau Golkar bisa dipegang, kata sumber itu, SBY akan berani tegas mengeluarkan PKS dari koalisi. "Ini memang cara SBY memainkan irama politik karena semua ada kalkulasinya," kata pengurus teras salah satu partai koalisi itu.
***
Analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menilai proses reshuffle ini memang banyak didasari pertimbangan politiknya. Muatan politik itu, misalnya, terlihat pada barter posisi antara Demokrat dan PAN. Pergantian Patrialis Akbar asal PAN oleh Amir Syamsuddin asal Demokrat diimbangi dengan masuknya Azwar Abubakar asal PAN, yang menggantikan E.E. Mangindaan asal Demokrat.
Andrinof melihat, proses reshuffle kali ini dimulai dari area paling aman, yaitu pengisian posisi wakil menteri. "Konsepnya sudah kelihatan, untuk menutupi kelemahan di puncak, jabatan menteri," katanya kepada Septho Marsiano dari GATRA. Pengisian wakil menteri adalah langkah back-up bila harus mempertahankan menteri yang tidak memenuhi kualifikasi, tapi karena pertimbangan politik, harus dipertahankan.
Namun guru besar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Dede Mariana, tak habis pikir melihat reshuffle buatan SBY itu. "SBY seperti disorientasi, bukannya melakukan reformasi birokrasi, malah membuat gemuk birokrasi," tutur Dede. Dengan diakomodasinya banyak orang menjadi wakil menteri dan menteri, SBY terkesan hanya ingin menambah teman. "Biar aman sampai 2014 nanti," katanya kepada Wisnu Wage Pamungkas dari GATRA.
"Harusnya tegas, menteri yang kinerjanya buruk ganti saja," kata Dede. Menurut Dede, SBY sungkan mengganti menteri dengan kinerja buruk dari partai politik koalisi. "Diberhentikan nggak enak, makanya dipasang wakil menteri," ia menambahkan.
Presiden SBY sendiri, dalam pengantar pengumuman reshuffle, menyebut lima dasar penataan kabinet. Pertama, hasil evaluasi kinerja menteri dan pakta integritas selama separuh periode. Kedua, pertimbangan penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ketiga, kebutuhan kabinet sebagai organisasi. Keempat, masukan dan aspirasi masyarakat luas yang diterima pada kurun waktu satu tahun terakhir. Kelima, pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan tanpa meninggalkan integritas dan kapasitas calon menteri.
Karena pertimbangan terakhir itulah, latar etnis dan kawasan menjadi hitungan. Ketika Freddy Numberi asal Papua berhenti, perlu ada Berth Kambuaya, Rektor Universitas Cenderawasih, Jayapura, yang masuk kabinet. Ketika Mustafa Abubakar asal Aceh diganti, perlu sosok Azwar Abubakar asal Aceh. Posisi Jero Wacik asal Bali, E.E. Mangindaan asal Manado, Gusti Muhammad Hatta asal Kalimantan, dan Mari Elka Pangesti yang beretnis Tionghoa juga sekadar digeser.
Sumber: Gatra