Jakarta - Gejolak di tanah Papua dari waktu ke waktu terus terjadi. Kekerasan demi kekerasan masih saja berlangsung meski status Otonomi Khusus sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Lantas apa sebenarnya akar persoalan di bumi Papua? Apakah benar benih-benih separatisme telah tumbuh sedemikian rupa di sana? Berikut penuturan Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB Zainul Munasichin usai melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Papua. “Setelah ngomong dengan pemuda dan kader PKB di sana, ternyata keributan dan kontak senjata itu bukan persoalan NKRI, tapi persoalan orang per orang dan masalah Freeport,” ungkapnya kepada redaksi www.dpp.pkb.or.id di Jakarta, Selasa (10/7/2012). Dikatakan oleh Zainul, warga Papua, khususnya kader-kader PKB menyarankan pemerintah pusat melakukan pendekatan secara persuasif berbasis kultur setempat, bukan dengan pendekatan represif. Karena itu, menurut Zainul, kebijakan pemerintah melarang pengibaran bendera Bintang Kejora kurang tepat. “Pemerintah menerbitkan PP No 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Bendera Bintang Kejora dilarang dikibarkan di Papua, hal ini justru yang akan menjadikan Papua ingin membebaskan diri dari NKRI,” jelas Zainul. Lebih lanjut, Zainul mengungkapkan bahwa pendekatan budaya seperti pembebasan warga Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora sebagai simbol daerah perlu diberikan. Sebab, sejatinya Bintang Kejora bukanlah simbol politik. Upaya-upaya pemberangusan kebebasan warga Papua untuk mengapresiasikan diri hanya akan menjadi faktor utama pemicu konflik, karena banyak pihak yang berupaya memanfaatkan celah-celah kecil untuk membesar-besarkan persoalan di Papua. “Gus Dur saja penah bilang ‘wong Persebaya punya bendera, masa orang Papua gak boleh punya bendera?” ujar Zainul mengutip ucapan Gus Dur. Dalam konteks ini, Zainul menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung adanya kebijakan yang memberikan kebebasan kepada rakyat Papua untuk mengekspresikan budayanya. “Teman-teman PKB di Papua akan sangat mendukung pendekatan secara budaya,” pungkasnya. Gejolak keamanan di Papua masih terus terjadi. Kasus terbaru, Eva Cristianti, istri Sertu Muhadi ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di pinggir Jalan Kodam XVII/Cendrawasih, Jayapura, Papua. Korban diduga dibunuh karena mengalami luka gorokan di bagian leher. Menilik sedikit ke belakangan, Kepala Desa Sawi Tami, berinisial YY, terkena peluru di bagian kepala pada saat kendaraan patroli pasukan Yon 413 Kostrad dihadang oleh kelompok bersenjata pada 1 Juli 2012 lalu. YY sesaat sebelum terjadinya insiden penghadangan ikut serta dalam rombongan anggota TNI saat berpatroli di kawasan Sawi Tami, Kecamatan Wembi, Kabupaten Keerom. Sementara pada Sabtu 23 Juni 2012 lalu, seorang anggota Brimob Detasmen B Polda Papua ditembak dibagian kakinya oleh orang tak dikenal di kawasan pertambangan PT Freeport di Tembaga Pura, Timika. Selanjutnya, pada Selasa 5 Juni 2012 lalu, dua warga sipil dan seorang anggota TNI di dua lokasi berbeda di Kota Jayapura juga ditembak orang tak dikenal. Dua warga sipil ditembak di Jalan Sam Ratulangi, depan Kantor Dinas Perhubungan Papua. Sedangkan anggota TNI AD ditembak di Jalan Raya Entrop, depan Kantor BMG Jayapura. Kasus-kasus di atas menyisakan teror bagi warga Papua. Apalagi muncul dugaan pelaku penembakan dan kekerasan anggota OPM. Namun, penyelesaian persoalan ini tak bisa dengan pendekatan hukum dan kekerasan juga. Diperlukan dialog dan pendekatan berbasis budaya setempat untuk memutus mata rantai kekerasan di Papua. Sumber: DPP PKB