Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuding Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak punya komitmen memberantas korupsi, utamanya yang melibatkan kadernya. “Ada upaya sistematis melindungi koruptor di balik kekuasaan partai,” kata anggota DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, Jumat 17 Juni 2011.
Menurut Haramain, PKB juga melihat ada upaya sistematis dari beberapa partai politik yang mengganggu pemberantasan korupsi. Caranya dengan menghambat dan menghalangi proses hukum terhadap anggotanya yang terindikasi terlibat kasus korupsi.
Komentar Malik disampaikan terkait adanya kesan Partai Demokrat dan PKS melindungi M. Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti, dua tersangka korupsi yang saat ini sedang diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
M. Nazaruddin adalah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat yang tersangkut kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI Jakabaring Palembang. Mindo Rosalina Manulang, tersangka dalam kasus ini menyebut Nazaruddin menerima succes fee Rp 25 miliar dalam proyek bernilai Rp 191 miliar ini. Dia juga menyebut Nazaruddin sebagai atasannya di PT Anak Negeri.
Sementara Nunun Nurbaeti adalah istri dari Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Adang Daradjatun. Ia menjadi tersangka dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom. Saat ini, kedua orang itu tak jelas keberadaannya.
Nazaruddin berangkat ke Singapura pada 23 Mei 2011, sehari sebelum dicekal Imigrasi. Haramain menilai kaburnya Nazaruddin janggal. Dia juga meragukan pernyataan Nazaruddin yang mengaku sakit dan melakukan cek kesehatan di Negeri Singa. “Dulu alasannya general check up, masak sampai lama banget,” kata Haramain.
Demikian halnya dengan Nunun Nurbaeti yang mengaku sakit ingatan. Malik menilai alasan yang dikeluarkan pihak keluarga mengada-ada. Terlebih ketika Imigrasi mendapatkan informasi Nunun pelesir ke Thailand, Kamboja, dan beberapa negara lainnya. “Sakit lupa, tapi bisa jalan-jalan,” tutur Haramain. “Belakangan suaminya ikut mem-back up dengan alasan keadilan hukum.”
Menurut Haramain, seharusnya Partai Demokrat dan PKS memberikan contoh konkret dalam menyelesaikan masalah korupsi yang menimpa kadernya. “Partai Demokrat dan PKS seharusnya lebih maju dengan melakukan pemanggilan resmi,” kata Haramain. Sumber: TempoInteraktif