JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) akan menggelar dialog nasional sekaligus rapat kerja nasional (Rakernnas) di Jakarta pada 12-14 September besok, yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus besar dan pengurus cabang IKA PMII. Selain membahas persoalan internal pertemuan ini juga akan membahas sejumlah rekomendasi untuk Munas-Konbes NU 2012.
“PB IKA PMII melihat kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangat memprihatinkan. Baik dari aspek sosial politik, ekonomi maupun budaya. Politik misalnya sangat liberal, ekonomi sangat kapitalistik, yaitu semakin menciptakan jurang pemisah antara kaya dan miskin, antara rakyat dan pejabat, antara penguasa dan yang dikuasai,” tandas Sekjen PB IKA PMII A. Effendy Choirie pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (11/9).
Sedangkan dari aspek sosial budaya, masyarakat semakin tidak berdaya menghadapi gempuran politik liberal dan ekonomi kapitalistik, yang berakibat kekuatan sosial budaya tercerabut dari akar-akar historisnya, dari pusat-pusat kekuatannya bahkan pemimpin-pemimpin organisasi keagamaan seperti NU nyaris tidak mampu menjaga nilai-nilai yang fundamental dalam sosial budaya tersebut. Seperti kebersamaan, menjaga moralitas, keteladanan, kesahajaan, kejujuran dan sebagainya.
“Justru yang kita amati dari luar pimpinan NU dari pusat sampai daerah sadar atau tidak, justru menjadi agen-agen kapitalisme, kekuasaan dan politik liberal. Karena itu untuk mengembalikan jati diri khittahnya, masih ada waktu. Salah satu momentum yang harus digunakan adalah Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU), yang akan digelar di Pesantren Kempek, Cirebon, Jabar 14 September mendatang,” ujar Gus Choi-sapaan akrab anggota Komisi I DPR RI ini.
Dalam hal itulah lanjut Gus Choi, PB IKA PMII mendesak agar forum besar itu dijadikan momentum bagi NU untuk kembali kepada khittah kelahirannya, menjadi pemersatu, penjaga moral bangsa, keteladanan, kesederhanaan dan terus mengawal Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan terus bersikap kritis terhadap kekuasaan dan setiap datangnya perkembangan yang merusak nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Selain itu kata Gus Choi, PBNU diharapkan terlibat mencari pemimpin Indonesia yang memiliki visi sosial budaya yang kuat, tidak hanya memiliki dimensi politik ekonomi. “Kalau seorang pemimpin hanya memiliki visi politik liberal dan ekonomi kapitalistik, maka akan semakin mengeksploitasi pusat kekuatan sosial budaya rakyat Indonesia,” ujarnya. Sumber: NU Online