Menurut para ulama, politik adalah wasilah (jalan; cara; alat). Bukan ghoyah (tujuan). Sebagai alat, Imam Al-Mawardi, ulama besar pengarang kitab fikih politik termasyhur mengatakan, politik jika dilandasi agama akan baik, dan politik agama jika disokong politik akan kuat. Karena itu, kaum santri yang dedefinisikan sebagai muslim yang taat, tak boleh ikut-ikutan menganggap politik itu kotor. Justru santri harus mengontrol politik agar tetap berada pada jalur kebaikan. Negara justru harus dipegang oleh orang berkualitas santri. Agar politik bisa membawa rahmat bagi seluruh manusia. Demikian disampaikan Ketua PWNU Jawa Tengah Muhammad  Adnan dalam acara Talkshow Pendidikan Politik Santri bertema "Moral Politik Santri dan Demokrasi Kerakyatan" yang diselenggarakan Komunitas Peduli Pendidikan (Koppen) Jawa Tengah bekerjasama dengan Dirjen Kesbangpol Kemendagri di halaman Ponpes Roudlotut Tholibin, Tugurejo, Semarang, Sabtu (16/4) malam lalu. Acara dihadiri ratusan santri berbagai Pondok Pesantren Kota Semarang dan Kendal, serta warga masyarakat sekitar tempat acara. “Santri berpolitik, mengapa tidak?,” tegas Adnan yang juga Dosen FISIP Undip ini. Dikatakan mantan calon wakil gubernur Jateng ini, politik itu netral. Bisa baik bisa buruk tergantung siapa yang memegangnya. Karena itu ia mengajak para santri untuk tidak alergi kepada politik. Minimal tidak golput saat pemilu, maksimal bisa menjadi pemimpin negara seperti Gus Dur dan lain-lainnya. Lebih lanjut alumnus Hiroshima University ini menambahkan, kaum santri yang diantaranya terwujud pada sosok kiai, relatif punya kendali moral yang baik. Sehingga tidak mudah melakukan dosa atau perbuatan tercela. “Tidak bermaksud memastikan, saya husnudhon, santri itu punya kendali iman. Teladannya adalah Nabi Muhammad,” ujarnya. Sifat-sifat Nabi yang mesti menjadi moralitas politik santri, terang Adnan, adalah siddiq (jujur), fathonah (cerdas), amanah (bisa dipercaya), dan tabligh (menyampaikan; memenuhi hak rakyatnya) Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jateng Ali Mahfud mengatakan, rakyat Jateng yang mayoritas Islam, masih banyak yang miskin dan menderita. Mereka, kata Ali mayoritas warga NU yang notabene sebagai komunitas santri yang ada. ”Siapa lagi yang mau memikirkan dan memperjuangkan kalau kaum santri tidak mau terjun politik? Tentu politik yang tetap bermoral agama. Sedangkan orang non santri tidak bisa Anda harapkan?,” ucap anggota dewan asal PKNU ini. Ali yang juga Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Banser GP Ansor Jawa Tengah ini melanjutkan, peta politik di Jawa Tengah masih belum berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk kaum santri. Para guru madrasah masih banyak yang hanya dibayar rokok di akhir bulan, serta fasilitas madrasah yang memprihatinkan Ia mengajak hadirin untuk berpartisipasi pada pemilu mendatang dan memilih kaum santri untuk duduk menjadi anggota dewan. Agar perjuangan itu bisa berhasil. “Saya harap para kiai dan para santri ikut berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Jangan mau dibeli dengan uang. Pilih calon dari kalangan santri, agar madrasah dan para ustadnya kopen,” ajaknya. Pembicara berikutnya, Kasi Pekapontren Kanwil Kemenag Prov Jateng Mu'izuddin menceritakan sejarah persinggungan santri dan politik. Dikisahkannya, perjuangan rakyat melawan penjajah yang paling heroik, yang kemudian melahirkan hari Pahlawan 10 Nopember, tergerak oleh dikeluarkannya maklumat “Resolusi Jihad” oleh Hadlrotus Syeikh KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Berikutnya, kata dia, perjuangan non kooperatif dan kooperatif terhadap penjajah Belanda, dimainkan perannya oleh kaum santri. Diantaranya KH Abdul Wahid Hasyim yang menjadi anggota BPU PKI dan ikut mendirikan RI bersama Bung Karno dan kawan-kawan. “Santri selalu turun dalam kancah perpolitikan negeri ini. Perannya selalu besar dalam menjaga keutuhan republik. Hal monumental lain adalah dikeluarkannya keputusan Muktamar NU yang menyatakan Pancasila dan Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Itu yang membuat negeri kita ini masih tegak sampai sekarang,” ungkap Muiz panjang lebar.