Demak, Selama ini NU dikenal sebagia organisasi yang demokratis dalam mengambil kebijakan. Dengan wacana diterapkannya sistem pemilihan tak langsung pada Muktamar ke-33 di Jombang ada pengamat yang menilai mekanisme pemilihan tak langsung tersebut adalah kemunduran demokrasi di NU.

Namun hal ini dibantah oleh ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah H Abu Hafsin. Menurutnya,  sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) di NU merupakan sistem demokrasi yang merujuk pada nash dan sunnah. Ia menjelaskan, demokrasi juga ada beberapa cara, selain demokrasi langsung juga tidak langsung atau keterwakilan seperti Ahwa. “Ahwa itu bukan kemunduran demokrasi karena pakai sistem keterwakilan, yang punya anggapan seperti itu salah , dia tidak tahu demokrasi, makanya kalau ingin demokratis  anggota AHWA yang menunjuk ya muktamirin, ini bisa mengurangi konflik dan kepentingan“ katanya di sela-sela seminar nasional Ekspedisi Cheng Ho dan Islam Nusantara , Rabu (29/7) di Demak, Jateng. Mengenai bisa atau tidak diberlakukannya Ahwa pada Muktamar NU di Jombang ini dia pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada peserta muktamar. Menurutnya, siapapu yang terpilih yang terpenting tidak sampai mengurangi nilai perjuangan dan tali persaudaraan antarsesama penguirus dan anggota NU. “Yang penting hasil muktamar ini bisa memperbaiki organisasi yang bermanfaat bagi umat,” terang Abu Hafsin. PWNU Jateng sepakat pada sistem rekrutmen pemimpin baru di NU yang sudah disepakati pada sidang pleno PBNU di Wonosobo 2013 dan Munas-Konbes NU 2014 tersebut. Asprasi PWNU Jateng ini akan disampaikan dalam forum Muktamar ke-33 NU. Kalaupun belum bisa diperlakukan, setidaknya peraturan itu masuk dalam AD/ART sehingga bisa diterapkan pada muktamar yang akan datang. (A Shiddiq Sugiarto/Mahbib) Sumber: NU Online