Jombang, Sidang Komisi Organisasi Muktamar Ke33 Nahdlatul Ulama, Selasa (4/8), di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, salah satunya memutuskan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali menjadi badan otonom (banom) NU. Keputusan ini mendapatkan berbagai tanggapan pro dan kontra dari beberapa alumni PMII.
Seperti halnya Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo H Daiman Ali. Menurutnya, sikap PB PMII yang menawarkan untuk tidak jadi banom tetapi jadi badan interpendensi adalah sikap yang sangat arif dan bijaksana.
H Daiman yang juga alumni PMII Gorontalo ini memberikan beberapa pertimbangan yang menjadi kekhawatiranya. Pertama, bahwa tidak semua PCNU yang di daerah itu memiliki kampus, sementara basis pengaaderan PMII ada di dalam lingkungan kampus.
Kedua, akan ada benturan pemikiran antara PMII dan NU ketika yang menjadi ketua NU bukan kader PMII murni atau berlatar belakang organisasi kemahasiswaan bukan PMII. Lebih-lebih lagi menjadi kekhawatiran dalam poin kedua ini adalah akan ada intimidasi terhadap PMII.
“Ketiga, PMII ini adalah organisasi berbasis mahasiswa. Kita alumni PMII pasti sangat tahu bahwa mahasiswa itu adalah masa transisi dan cenderung berpikir bebas tapi santun. Maka tentu pandangan tidak akan ketemu,” imbuhnya.
Keempat, jangan sampai keputusan ini hanya terselubung sebuah kepentingan yang membendung gerakan-gerakan kritis mahasiswa terhadap pemerintah. “Kita semua pasti sangat tahu bahwa NU sebagai organisasi mitra pemerintah, sedangkan PMII yang notabenenya mahasiswa memiliki peran yang istimewa yang dikelompokkan dalam tiga fungsi: agent of change, social control, dan iron stock,” kata Daiman.
Menurutnya, alasan tersebut menunjukkan bahwa antara keduanya sangat beda substansi dan eksistensinya. “Intinya saya atas nama Ketua Tanfidziah PCNU Pohuwato sangat mendukung sikap PB PMII yang memberikan tawaran untuk menjadi Badan Interpendensi Bukan Badan Otonom. (Zulkarnain/Mahbib)
Sumber: NU Online