Jombang, Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) terus menyimak dinamika perdebatan muktamirin dalam pembahasan tata tertib Muktamar Ke-33 NU, Ahad (2/7) malam. Pasal yang paling banyak disoroti adalah tentang tata cara pemilihan Ketua Umum Tanfidziah dan Rais Aam melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Terkait masalah ini, Ketua Umum PP Pergunu KH Asep Saifuddin Chalim memandang agar persoalan tersebut dikembalikan kepada ulama berkarakter ‘afif (terjaga dari perilaku tercela), ‘alim (berpengetahuan luas, ‘ainul bashirah (mata batin yang tajam), yang tidak mempunyai kepentingan sempit dan jangka pendek.
“Sekurang-kurangnya tiga orang, yaitu KH Maimun Zubair (Mustasyar PBNU; pengasuh Pesantren Al Anwar), KH Nawawi Abdul Jalil Sidogiri (pengasuh Pesantren Sidogiri), dan KH Mustofa Bisri Rembang (Pj Rais Aam PBNU; pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin) . Bisa ditambahi ulama lainnya yang memiliki karakter tersebut,” tutur Kiai Asep, Ahad, di Jombang.
Ketiganya merupakan ulama pengasuh pesantren yang dikenal luas kiprahnya terhadap masyarakat. KH Maimun Zubair adalah Mustasyar PBNU yang juga pengasuh Pesantren Al Anwar, KH Nawawi Abdul Jalil Sidogiri merupakan pengasuh Pesantren Sidogiri, dan KH Mustofa Bisri Rembang kini menjadi Pj Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin.
Sementara itu, Sekretaris Pergunu Jawa Barat H Saepuloh, mengharapkan agar setiap peserta Muktamar menyampaikan pendapatnya dengan senantiasa dilandasi dengan prinsip NU yang mengedepankan tasamuh, tawasuth, tawazun dan ‘adalah.
“Setiap muktamirin seharusnya menyampaikan pendapat dan sarannya senantiasa dilandasi dengan prinsip tasamuh, tawasut, tawajun, dan ‘adalah,” tutur Saepuloh. (Red: Mahbib)
Sumber: NU Online