Waykanan,
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, sekitar 852 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mendaftar ikut Pilkada serentak pada Desember 2015. 
Gerakan Pemuda Ansor Waykanan di Lampung menilai, korupsi adalah salah satu permasalahan krusial bangsa harus dirampungkan melalui memilih pemimpin.
“Memilih pemimpin yang memiliki komitmen tinggi melawan korupsi dan kebodohan adalah langkah awal baik pada Pilkada serentak ini,” ujar Ketua PAC GP Ansor Way Tuba Kabupaten Waykanan Agung Rahadi Hidayat di Blambangan Umpu, Selasa (27/10).
Ia menegaskan, fokus jihad bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi yang sudah merusak struktur tatanan bangsa hingga kampung. “Artinya lingkungan kita rusak. Dan lingkungan rusak tidak layak untuk kehidupan berkualitas. Sedangkan kebodohan memperparah dampak rusaknya tatanan kehidupan,” urainya.
Jenis korupsi harus dilawan, demikian Agung melanjutkan, adalah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. “Bila pembangunan bangsa produknya tidak maksimal, maka masyarakat banyak merugi atau mengalami kerugian massal. Lalu apa yang terjadi jika sudah demikian?” ujarnya.
Ia lalu menambahkan, kebodohan bisa dikarenakan faktor pribadi maupun kurangnya akses informasi. Orang yang tidak tahu ilmu, kata dia melanjutkan, maka akan kesulitan memecahkan persoalan. “Jika kita mau mewujudkan kehidupan berkualitas maka perlu tahu ilmu cara mencapainya. Lalu melakukan sebab untuk berakibat yang dicapainya,” papar Agung.
Menurutnya, cara melawan korupsi adalah mencari akar masalahnya, lalu mencari strategi menyelesaikanya, lalu melaksanakan aksinya. “Korupsi karena niat dan perbuatan pelaku yang didukung adanya celah atau kesempatan melakukannya dan lemahnya penegakan hukum yang dapat memberi efek jera. Ketiganya itu menjadikan korupsi subur di Indonesia saat ini,” ujar dia lagi.
Gusdurian Waykanan itu melanjutkan, penguatan kapasitas sumber daya manusia adalah strategi. Namun diperlukan pula tindakan pencegahan dan penerapan hukum yang adil.
“Kita sebagai pribadi, anggota masyarakat dan kader organisasi mempunyai andil besar untuk mengurangi korupsi di lingkungan kita sendiri kita yang menyebabkan lingkungan kita membaik atau tidak. Seberapa besar andil, bagian dan upaya serta kepedulian kita, maka seberapa baik tingkat kualitas kehidupan kita dan sekitarnya. Kita bisa menguji eksistensi manusia bermanfaat bagi manusia lainnya dan rahmatan lil’alamin dengan cara seperti itu,” kata Agung.
Jika lingkungan sendiri baik baru akan bicara upaya melawan korupsi secara global. “Jika kita saat ini berada di daerah, maka mulainya dari memilih pemimpin yang komitmen melawan korupsi dan kebodohan,” tegas Agung.
Hal tersebut, menurut Agung, karena pemimpin yang akan mengeluarkan kebijakan. Baik dan buruknya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara mulainya dari sini. Kebijakan yang baik dan dilaksanakan dengan baik maka akan berakibat baik.
“Maka kita bisa menilai komitmen para calon kepala daerah kita saat ini. Lihatlah cara mereka menjadi peserta Pemilukada. Apakah menggunakan cara-cara baik sesuai aturan berlaku? Lihatlah fenomena curi start kampanye, politik uang, ‘black campaign’, memberi keterangan palsu, itu kan membodohi masyarakat bukan? Ini korelasi dengan bagaimana melawan korupsi dan kebodohan bukan? Mestinya ini tidak terjadi agar pendidikan politik masyarakat membaik. Berikutnya adalah tugas aparat hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi dan kita patut mendukungnya agar hukum berkeadilan,” demikian Agung Rahadi Hidayat menanggapi pesta demokrasi serentak. (Syuhud Tsaqafi/Abdullah Alawi)
Sumber: NU Online