Bojonegoro,
Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor NU Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan kajian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di daerah tersebut. Melalui kegiatan bertema 'Mekanisme Pembagian Dana Bagi Hasil Migas' pada (1/1), badan otonom NU itu ingin masyarakat  di sekitar wilayah ekploitasi, makin produktif. Hadir sebagai narasumber diskusi, Direktur Bojonegoro Institute (BI), AW Syaiful Huda. Ia menyampaikan, produksi migas sejak tahun 1995 sampai 2014 ini cenderung mengalami penurunan kuantitas. Sementara konsumsi “minyak hitam” tersebut mengalami kenaikan setiap tahun. “Untuk itu kita harus benar-benar bijak mengelola migas yang kita miliki, karena dibanding banyak negara lain, sumber minyak kita tidak semelimpah yang dibayangkan,” papar pria yang juga aktif di Lakpesdam NU ini. Diterangkan juga bahwa hasil dari produksi migas ini nantinya akan dibagi ke beberapa pihak. Seperti produksi minyak, akan dibagi ke pemerintah pusat sebesar 84,5 persen, pemerintah daerah 15,5 persen dengan rincian untuk kabupaten penghasil sebanyak 6 persen, provinsi 3 persen dan kabupaten/kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Sementara untuk bagi hasil gas bumi pemerintah pusat mendapat 69,5 persen dan daerah sebesar 30,5 persen. “Dengan rincian 12 persen dibagikan untuk kabupaten penghasil, 6 persen kepada provinsi yang bersangkutan, dan sisanya sejumlah 6 persen untuk kabupaten dalam provinsi,” jelasnya. Ia menambahkan, disisi lain data tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro relatif besar, yakni mencapai 196.000 jiwa dan penurunanya dari tahun sebelumnya relatif melambat. ”Oleh sebab itu, dengan adanya blok migas yang ada di Bojonegoro seperti EMCL yang menjadi operator lapangan Blok Cepu, JOB PPEJ dalam blok Tuban harus memberikan dampak positif dan kesejahteraan bagi rakyat sekitarnya,” imbuh pria asal Kecamatan Trucuk itu. Sementara itu, Wakil Koordinator diskusi Obrolan Bareng Ansor (Obor), Khoirul Muhsinin menyampaikan bahwa kegiatan diskusi ini nantinya akan kita tidaklanjuti dengan tindakan nyata. Seperti halnya menciptakan informasi melalui buletin Ansor (Irodah ; Red) yang kaitannya dengan wawasan tentang pendapatan-pendapatan dari sektor migas. Serta menjadi pendamping untuk penguatan kapasitas di masyarakat. “selain itu kita juga harus bisa menjadi wadah dalam upaya peningkatan  transparans, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pembangunan daerah maupun desa sekitar lokasi industri migas,” pungkasnya.[M. Yazid/Abdullah Alawi] Sumber: NU Online