SUKOHARJO – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukoharjo menhimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi kelompok radikal.
“Contohnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Kabupaten dan kota, tidak sedikit pengurusnya berasal dari kelompok Islam radikal. Bukan hanya itu, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah, juga berasal dari kleompok radikal,” papar Ketua PCNU Sukoharjo, M. Nagib Sutarno, saat memimpin rapat pleno PC NU Sukoharjo, Minggu malam (16/9).
Terlibatnya kelompok Islam radikal di beberapa institusi keagamaan dan sosial itu, diduga ada beberapa penyebab. pertama Muspida (Bupati, Wakil Bupati, Kepolisian dan Kodim) belum memahami peta kondisi sosial keagamaan di masyarakat. Contoh kasus, selama dua tahun belakangan ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Sukoharjo mengisi pengajian penghantar buka puasa di radio siaran pemerintah daerah (RSPD). Setelah diprotes oleh NU, baru pihak pemerintah sadar bahwa, visi misi HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Beberapa institusi lain seperti Masjid Agung, Masjid di IPHI, dan Masjid di lingkungan Kodim, dijadikan sebagai tempat dakwahnya kelompok Islam radikal, yang setiap harinya menjelek-jelakan Republik Indonesia, Negara thogut, pemerintahan kafir, dengan berbagai semboyan, rakyat sejahtera bersama khilafah. “Tapi anehnya eksekutif diam,”tegas Sutarno.
Kedua, Muspida memahami kondisi sosial, tapi lemah dan kalah. ” Pemerintah daerah lemah dan kalah, bisa jadi karena beberapa factor diantaranya kepentingan politik.” Dikatakan Sutarno, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah, sekarang ini sudah banyak yang bergabung dalam komunitas Islam radikal. Bukan hanya itu, kata Tarno, pihak tentara juga sudah disusupi kelompok Islam radikal.
Contohnya, Perpustakaan Kodim yang seharusnya berisikan buku-buku tentang empat pilar kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, tapi anehnya, papar Tarno buku-buku jihad, terorisme karya Imam samudra dkk, yang jelas-jelas bertentangan dengan NKRI mendapat tempat.
Keanehan Sutarno diamini oleh warga NU yang juga mantan anggota TNI, Mulyatno. Menurutnya, memang ada orang yang intervensi di tubuh tentara. ” Tentara kita sudah tidak sehat lagi, mudah diintervensi oleh pihak lain,” kata Mulyatno.
Melihat persoalan tersebut pengurus MWC, Banom, Laznah dan lembaga NU Sukoharjo, mengharap kepada PC NU untuk melakukan silaturahmi dan dialog dengan Muspida. ”Kami berharap PC NU melakukan dialog dengan pihak eksekutif dan lembaga lainnya yang dianggap setrategis. Membicarakan tentang kondisi sosial kemasyarakatan Sukoharjo,” papar Kyai Ahmad Baidlowi.
Acara rapat pleno juga, menunjuk H Shofwan Faisal Sifyan, selaku wakil ketua tanfizd, menggantikan sementara ketua PC NU Sukoharjo untuk waktu 50 hari, lantaran H Nagib Sutarno, menunaikan ibadah haji. Peserta rapat juga menunjuk Cecep Choirul Sholeh, sebagai ketua Tim Kartanu Kabupaten Sukoharjo. Tampak hadir diantaranya, KH Maksum Waladi, H Mustain Ahmad, dan perwakilan 12 MWC serta banom, laznah dan lembaga NU Sukoharjo. Sumber: NU Online