JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memperjuangkan agar 10% alokasi dana APBN bisa mengucur ke desa-desa. Dana itu untuk memperkuat program berbasis desa yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, Mukernas PKB menyimpulkan agar parpol bintang sembilan itu memperjuangkan kesediaan dana desa terjamin. “PKB mendukung penuh program- program pemerintah yang berorientasi ke desa dengan memastikan ketersediaan dana untuk program-program desa minimal 10% dari total belanja APBN,” katanya di Jakarta kemarin.
Bagi PKB yang tengah menata kelembagaan hingga level desa, pembangunan desa sangat strategis. PKB menargetkan memiliki kader penggerak desa (KPD) sedikitnya 1 juta orang hingga akhir 2011.“Dengan KPD 1 juta kami optimistis PKB akan menjadi partai yang sangat dekat dengan rakyat,” ujar Ketua OC Mukernas PKB 2011 Hanif Dhakiri. Realisasi 10% APBN untuk desa akan ditentukan dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) Desa sebagai salah satu pecahan dari Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan draf RUU Desa dan saat ini masuk tahap sinkronisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dua RUU lain adalah RUU Pilkada dan RUU Pemda. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan,RUU Desa paling terakhir diselesakan dibanding dua RUU lain karena memiliki materi yang paling sedikit. Terkait dana desa, Djohermansyah mengatakan bahwa proses sinkronisasi melibatkan Kementerian Keuangan.
Karena itu, isi draf RUU Desa baru bisa diketahui setelah sinkronisasi antarkementerian tuntas. Sebagai Ketua Umum PKB, Muhaimin menyatakan bahwa pembangunan Indonesia harus dilaksanakan dengan koalisi yang teguh. Indonesia saat ini menghadapi era di mana semua parpol perlu bekerja sama dan bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Sekarang bukan era retorika politik, melainkan kerja keras dan karya terbaik yang diperlukan,”tandasnya.
Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrowi menegaskan, sikap PKB yang selalu mendukung pemerintah jangan diartikan sebagai pengekor. Sikap tersebut merupakan komitmen PKB atas keputusan dan langkah politik masuk dalam koalisi demi kemajuan bangsa. “Kami konsekuen dengan pilihan yang kami anggap baik. Dalam koalisi ini kita senantiasa istikamah,”katanya. Menurut dia, dalam sistem demokrasi, keseimbangan menjadi sesuatu yang sangat penting.
Ada parpol yang di luar maupun di dalam pemerintah. Nahrowi juga tidak khawatir basis massa PKB menjadi bidikan parpol lain. PKB akan berupaya membina massa pendukungnya. Melalui mukernas kemarin, kata dia, PKB melakukan refleksi guna memanaskan mesin politik salah satunya menggerakkan kaderisasi di daerah. “Kami targetkan pada 2014, PKB meraih 100 kursi di DPR,” sebutnya. Sumber: SINDO