Jombang, NU Online
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendorong Nahdlatul Ulama, khususnya kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberikan perhatian dan terlibat dalam menyelesaikan konflik agraria yang marak di Indonesia.
“Hampir tidak satu aktor pun yang mengatasnamakan NU, baik itu kepada daerah yang terlibat dalam dalam penyelesaian konflik agraria,” ungkap Roy Murtadho aktifis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) bersama LSM lainnya dalam jumpa pers, Selasa (4/8) siang, di Media Center Muktamar ke-33 NU, Jombang.
Menurut Roy jika ingin menyelesaikan konflik agrarian mestinya harus melihat dari akar masalahnya, tidak hanya menyediakan masalah penyelesaian hukum, yang dilihat bahwa akar masalahnya adalah ketimpangan struktur agraria. Harus ada lembaga yang kuat dalam berbagai lintas, lintas sektor, lintas kementerian, bahkan di bawah langsung presiden.
“Kami bertekad dengan kawan-kawan jaringan LSM yang konsen di sumber daya alam dan konflik agraria mendorong kepada NU mengambil satu ‘jihad hijau’ terhadap korporasi internasional yang merusak sumber daya alam kita selama ini,” dorongnya sebagai permintaan khusus kepada Ketua Umum PBNU 2015-2020 yang terpilih.
Selain itu, Munhur Satyahaprabu Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional memaparkan data konflik menurut konsesorium Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2014 menyatakan ada 472 konflik, dengan luas area 860.977,07 hektar yang melibatkan 105.887 kepala keluarga. Sedangkan jika dilihat dari sumbangan konfliknya adalah sektor infrastruktur 45,55%, perkebunan 39,195, kehutanan 5,72%, pertanian 4,24%, pertambangan 2,97%, perairan dan kelautan 0,85%.
Munhur mengatakan sampai detik ini negara masih menggantungkan 30% pendapatannya dari pada sektor sumber daya alam.
“Artinya ada pengawasan yang sangat longgar oleh Negara terhadap perilaku-perilaku korporasi, sehingga kami ingin mengajukan satu pembahasan serius bagaimana kejahatan korporasi menjadi bahasan-bahasan serius di Muktamar,” pintanya.
Sementara Fatkhul Khoir dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat KontraS cabang Surabaya meminta ketua PBNU yang terpilih di Muktamar ke-33 supaya memperhatikan problem konflik agraria banyak terjadi di wilayah-wilayah basis warga NU.
“Problem konflik agraria sering kali seringkali di wilayah-wilayah basis NU, untuk itu kami sengaja selama tiga hari ini mencoba untuk menjawab potensi konflik agraria dan pelanggaran HAM. Pihaknya mendesak NU, khususnya ketua PBNU yang terpilih agar memprioritaskan penanganan kasus-kasus agraria,” harap Koordinator Badan Pekerja KontraS itu. (M. Zidni Nafi’/Mukafi Niam)
Sumber: NU Online