Keberanian Kepala Sekolah tidak menggelar upacara mendapat reaksi keras dari para orang tua murid dan mendapat sorotan dari elemen masyarakat termasuk media sosial. Bahkan Dandim 0713/Brebes dan Polres Brebes langsung mengadakan klarifikasi ke sekolah tersebut. Dandim 0713 Brebes, Letkol Inf Efdal Nazra mengatakan, setiap sekolah wajib melaksanakan upacara bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap para pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sebagai penerus bangsa berkewajiban mengisi kemerdekaan sebaik mungkin. "Saya baru tahu ada sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendera hari ini. Saya akan cek dulu, dan apa alasanya tidak melaksanakan upacara bendera itu," tandasnya. Kepala Sekolah SD IT Harapan Umat Brebes, Ratoni saat dikonfirmasi mengakui kalau sekolahnya tidak melaksanakan upacara 17-an. Meski mengakui, tetapi dia membantah kalau upacara 17-an tidak dilaksanakan karena sebenarnya sudah dilakukan dengan menggabungkan upacara hari pramuka pada 14 Agustus lalu. Ketika didesak apa bukti-buktinya melaksanakan upacara 17-an antara lain pembacaan teks proklamasi, Ratoni tampak gelagapan tidak bisa menunjukan bukti-buktinya. "Ini memang kebijakan sekolah kami. Tapi, bukan berarti kami tidak menghargai Hari Kemerdekaan RI. Sebab, kegiatan upacara itu sudah dilaksanakan pada 14 Agustus lalu bersamaan peringatan Hari Pramuka," bantahnya. Ratoni yang biasa disapa Ahmad Fatoni ini juga beralasan kenapa tidak melaksanakan upacara 17-an karena siswanya banyak yang jauh seperti dari Losari, Larangan dan yang jaraknya jauh. Lagi pula tanggal 17 Agustus adalah tanggal merah yang artinya hari libur. Selain itu, sekolah juga tidak mendapat arahan dari Dinas Pendidikan, terkait kewajiban melaksanakan upacara bendara HUT Kemerdekaan RI. "Atas pertimbangan ini, kami berinisiatif meliburkan seluruh siswa," paparnya Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Pamor Wijaksono sangat menyayangkan dan menyesalkan tindakan sekolah tersebut. Kebijakan yang diterapkan itu dinilai salah. Apalagi, bagi siswa SD. Sebab, pendidikan nasionalisme sejak dini sangat penting. Karena itu, pihaknya meminta dinas terkait untuk mengambil langkah atas kejadian tersebut. "Itu jelas salah, karena semua sekolah wajib melaksanakannya. Ini penting bagi penanaman nasionalisme pada anak-anak sebagai penerus bangsa," tandasnya. (Wasdiun/Mahbib) Sumber: NU Online
