Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menekankan perlunya warga NU memilih pemimpin yang peduli dan memperhatikan NU, termasuk dalam memilih gubernur.
Said menceritakan, ketika PBNU mengadakan MTQ tingkat nasional di Kalimantan Barat, dia mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Barat. Padahal, kata dia, Gubernur Kalbar Cornelis MH beragama Katholik dan wakilnya keturunan China beragama Kristen.
“Dia tanya berapa kebutuhannya, saya jawab Rp 5 miliar sampai Rp 7 miliar, dia bilang siap,” kata Said, usai melantik Pengurus Pusat Jam’iyatul Qurra’wal Huffazh, Senin (13/8/2012) di Jakarta.
Said mengatakan, NU adalah stakeholder bangsa Indonesia. Namun sejak dulu selalu dipinggirkan. Pada zaman Soeharto NU pernah mengisi jabatan-jabatan strategis di Departemen Agama. Lalu muncul kebijakan pejabat Depag harus berijazah. Dampaknya, para kyai NU yang mumpuni karena tidak punya ijazah terdepak.
“Dulu, juga tidak pernah NU menjabat MUI (Majelis Ulama Indonesia). Baru era reformasi bisa. Sekarang lumayan, ada 5 orang NU di MUI,” katanya.
Bahkan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) era Soeharto tidak pernah dijabat orang NU. Padahal mayoritas pemilih adalah warga NU.
Said juga mengingatkan pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang jelas-jelas tidak mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau ormas itu dibiarkan, mau jadi apa negara ini,” katanya.
Namun demikian, bagi ormas yang mendukung NKRI harus difasilitasi dan didukung agar tetap berkembang. NU merupakan ormas besar yang sepakat dengan NKRI. Sumber: Kompas