Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali Indonesia saat ini sedang dikepung oleh faham fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama. Keduanya berperang dalam rangka memperebutkan pengaruh dalam masyarakat.
Nahdlatul Ulama, yang memposisikan diri di tengah-tengah, dalam perang pikiran dan wacana ini, harus mampu bermain cantik. Karena perang pikiran ini salah satunya adalah permainan citra. Ia mencontohkan Indonesia menang secara militer di Timor Timur, tetapi kalah secara citra sehingga akhirnya propinsi kedua puluh tujuh tersebut harus berpisah dengan Indonesia.
“Jangan sampai dalam perang pikiran ini kita hadapi dengan main kayu, karena kalau citranya sudah kalah, akan mengalami kekalahan,” katanya dalam pembukaan seminar Penguatan Budaya Damai melalui Pesantren yang diselenggarakan oleh Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) di Jakarta, Selasa (28/6).
Para penganut faham liberal tersebut, berupaya menggusur budaya orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan dirinya dan akhirnya mampu menguasai ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.
“Mereka juga menginginkan agar pesantren menjadi pragmatis sehingga apapun bisa masuk,” terangnya.
Ia mengkhawatirkan, perilaku seperti kawin sesama jenis yang dilegalkan di New York baru-baru ini, juga akan masuk ke Indonesia. Kalangan pesantren, harus mampu menjadi benteng pertahanan bagi budaya asing yang destruktif ini.
Ketua RMI KH Amin Haidari menjelaskan bahwa acara ini merupakan upaya untuk deradikalisasi yang sekarang sedang mencuat di Indonesia. Ia menegaskan, radikalisme tak semata-mata disebabkan oleh faktor pemahaman agama, tetapi juga disebabkan karena ketidakadilan dan kemiskinan, tetapi selama ini sekolah hanya dibungkus oleh agama saja. “Dan tentu saja, persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh agamawan saja,” terangnya.
Ia menegaskan, pesantren NU tidak ada yang terkait dengan terorisme, tetapi pesantren diharapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat dan member pemahaman atas faham agama yang keliru. Peran mengatasi radikalisme ini tidak bisa diserahkan pada pemerintah dan polisi saja karena mereka jelas tidak mampu mengatasinya sendirian tanpa melibatkan masyarakat.
“Pesantren harus bisa menangkal supaya tidak menjadi radikal, mampu menengahi supaya hal ini tidak muncul,” tegasnya.