Surabaya - Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi mengatakan kasus dugaan suap Rp1,5 miliar yang menghantam Menakertrans Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB) adalah kasus ecek-ecek. Menurut Nahrawi yang juga Ketua DPW PKB Jatim, masih banyak kasus besar korupsi lain yang belum dituntaskan. Seperti, kasus korupsi BLBI, bail out Century, mafia pajak Gayus Tambunan, dan suap di Kemenpora. "Kalau mau jujur, aparat penegak hukum dan KPK harus berani membongkar seluruh dugaan korupsi di kementerian lainnya," ujarnya kepada wartawan dalam acara Silaturrahim dan Halal Bihalal di kantor DPW PKB Jatim, Minggu (11/9/2011). Nahrawi pun berkelakar isu suap yang menerpa Kemenakertrans dan PKB bisa membuat PKB dan sosok Cak Imin lebih terkenal dan dikenal masyarakat. "Saya yakin dalam kasus ini, bukan semata-mata kesalahan di pihak Kemenakertrans, tapi seharusnya merupakan kesalahan kolektif. Kalau mau adil, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI juga harus diperiksa. Yang menentukan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi kan mereka," tuturnya. Nahrawi pun memperkirakan, ada pihak-pihak yang sakit hati di internal Kemenakertrans karena beberapa waktu lalu telah dilakukan pergeseran jabatan dan memasuki masa pensiun. Mereka bersatu dan menghembuskan isu tak sedap tersebut. Diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap terhadap dua pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 25 Agustus 2011 lalu. Dua orang anak buah Muhaimin yang ditangkap adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya serta Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan. KPK juga menangkap Dharnawati, pegawai PT Alam Jaya Papua. Dalam penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa fulus sebesar Rp 1,5 miliar. Duit tersebut diduga untuk memuluskan pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di 19 kabupaten/kota. Dana proyek itu sebesar Rp 500 miliar. Para tersangka yang diperiksa KPK mengatakan duit itu bakal diserahkan kepada Muhaimin. Namun Menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam berbagai kesempatan itu telah membantah terlibat. Muhaimin mengatakan namanya telah dicatut dalam kasus tersebut. Ia pun siap diperiksa KPK. Sumber: beritajatim.com