JAKARTA – Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali menilai situasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya mengganggu kinerja pemerintah, namun juga telah menggangu ketentraman masyakat. Hal itu disampaikannya di sela Munas-Konbes NU 2014 di Jakarta, Ahad (2/11).
“Kejadian itu (dua kepemimpinan di DPR: Red) adalah pertama dalam sejarah Indonesia. Dengan tidak mengurangi semangat demokrasi dimana perbedaan pendapat itu dihargai, maka kondisi ini harus segera diselesaikan. Kondisi sekarang ini tidak hanya mengganggu kerja pemerintah, ini termasuk legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi sudah mengganggu ketentraman masyarakat,” kata As’ad Said Ali.
“Keadaan ini tidak bisa dbiarkan berlangsung lebih lama lagi sehingga perlu ada satu islah (rekonsiliasi) dengan melihat bahwa kukuasaan disejajarkan dengan kepentingkngan bangsa. Dalam istilah NU ada suthah dan wathan, kekuasaan dan kepentingan rakyat. Maka kita bisa cari titik temu masing-masing,” tambahnya.
As’ad yang juga mantan Wakil Kepala BIN menyarankan pihak-pihak yang memenangi pemilihan presiden untuk memperhatikan kepentingan kelompok yang menguasai parlemen. Dengan saling menerima dan memberi maka kesepakatan akan mudah dicapai.
“Indonesia selalu mampu mengaatasi krisis. Semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah SWT,” kata As’ad Said.
Ditanya apa yang perlu dilakukan Presiden dan Wakil Presiden, ia yakin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa memainkan peran. “Saya yakin sudah menjadi prioritas,” katanya singkat.
Lebih dari itu ia berharap Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga tidak tinggal diam mengatasi kebuntuan di DPR. “MPR merupakan bagian dari kepemimpinan bangsa yang sangat vital. Dengan kondisi seperti ini kalau MPR bisa mengambil inisiatif maka akan semakin dhargai oleh bangsa ke depan,” pugkasnya.
Sumber: NU Online