Depok, Muktamar ke-33 NU di Jombang, 1-5 Agustus 2015 mendatang akan menerapkan model baru dalam pemilihan Rais Aam atau pemimpin tertinggi NU, yakni dengan sistem ahlul halli wal aqdi. Namun dalam sistem pemilihan “tidak langsung” ini mutlak diperlukan sosok kiai kharismatik yang bisa menjadi “ahlul aqdi” yang disegani semua pihak.
“Sosok ahlul aqdi ini harus dicari. Ia adalah tokoh kharismatik yang bisa menjadi leader dan merangkul semua, dan dengan sendirinya netral. Ia menjadi penggerak kiai, namun lapang dada, tidak ambisius dan tidak emosional,” kata Wakil Sekjen PBNU Abdul Mun’im DZ di rumahnya di kawasan Sawangan Depok, Ahad (21/6).
Sistem “tidak langsung” dalam pemilihan pimpinan NU diterapkan sejak berdirinya organisasi ulama ini pada 1926. Selanjutnya selama sekitar 32 tahun sejak 1952 diterapkan sistem pemilihan langsung untuk memilih pimpinan tertinggi NU, yakni pada saat NU menjadi partai politik. Pada Muktamar tahun 1984 NU “kembali ke khittah” dan kembali menerapkan sistem “tidak langsung” yang disebut ahlul halli wal aqdi, namun berikutnya tidak diterapkan lagi.
Menurut Mun’im, kunci sukses keberhasilan penerapan sistem ahlul halli wal aqdi pada 1984 karena waktu itu ada sosok kiai kharismatik yang disegani semua kelompok kepentingan. “Aqdi itu artinya ikatan. Ahul Aqdi berarti ahli mengikat atau ahli merangkul,” kata penulis buku “Piagam Kebangsaan NU” itu.
Pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo tahun 1984, sosok KH As’ad Syamsul Arifin lah yang memerankan fungsi sebagai ahlul aqdi. “Kiai As’ad dibantu oleh kiai sepuh lainnya seperti Kiai Ali Ma’shoem, Kiai Mahrus Aly, dan kiai kharismatik lainnya,” kata Mun’im.
“Semua kiai ahlul aqdi ini tidak ada yang berambisi menjadi Rais Aam. Kiai As’ad kembali ke pesantrennya di Asembagus. Kiai Mahrus Aly memilih menjadi Syuriyah di Jawa Timur saja. Bahkan Kiai Ali’ Ma’shoem sejak awal tidak pernah mau menjadi Rais Aam. Maka mereka semua menjadi panutan,” tambahnya.
Menurut Mun’im, ketegangan yang terjadi saat ini harus diselesakan sebelum muktamar Jombang Agustus 2015 mendatang, jika sistem Ahlul Halli wal Aqdi akan diterapkan kembali. Para ulama sepuh perlu mengadakan pertemuan seperti pada hari-hari menjelang muktamar 1984.
“Kalau kita lihat di beberapa kegiatan pra muktamar baik di Mataram, Makassar, Medan dan Jakarta sudah ada ketegangan. Bila ini dibiarkan potensi tegang bisa lebih besar, maka sebelum muktamar diharapkan sudah selesai,” katanya.
Terkait ahul halli wal waqdi, sebagai catatan, usulan untuk menerapkan kembali sistem ini menyusul adanya suasana persaingan yang hebat di arena muktamar NU Makassar pada 2010 yang melibatkan para kiai. Persaingan terjadi akibat sistem pemilihan langsung.
Usulan penerapan kembali ahlul halli wal aqdi untuk pemilihan pucuk pimpinan NU dibahas secara serius pada Rapat Pleno PBNU, September 2013 di Wonosobo. Waktu itu beberapa unsur pimpinan NU bahkan tidak sepakat termasuk Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Rapat akhirnya menyepakati penerapan ahlul halli, namun hanya untuk pemilihan Rais Aam (Syuriyah), sementara untuk Ketua Umum (Tanfidziyah) tetap dipilih secara langsung.
Penerapan ahlul halli wal aqdi dibahas kembali secara lebih rinci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Jakarta, November 2014. Munas yang diselenggarakan di kantor PBNU Jakarta Pusat itu dihadiri para pimpinan syuriyah PBNU, antara lain Pejabat Rais Aam KH Musthofa Bisri, Rais Syuriyah KH Hasyim Muzadi, dan Katib Aam KH Malik Madani.
Dalam draft ahlul halli wal aqdi yang telah dirumuskan untuk Muktamar ke-33 NU di Jombang, setiap PWNU dan PCNU akan mengusulkan 9 (sembilan) nama kiai sebagai calon anggota ahlul halli wal aqdi. Semua nama yang terkumpul dari 34 PWNU, lebih dari 500 PCNU plus PCINU akan ditabulasi dan diambil 9 nama yang teratas. Selanjutnya 9 anggota ahlul halli wal aqdi akan memilih Rais Am dan Wakil Rais Aam, setelah itu mereka memilih beberapa calon ketua umum untuk dipilih langsung oleh Muktamirin. (A. Khoirul Anam)
Foto: KH Hasyim Muzadi, Habib Luthfi bin Ali, KH Mustofa Bisri, dan KH Malik Madani di sela Munas Alim Ulama NU di kantor PBNU, Jakarta Pusat, November 2014.
Sumber: NU Online