Jakarta, Dalam Sidang Komisi Program Muktamar Ke-33 NU yang berlangsung di Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, Selasa (4/8) lalu, pimpinan sidang dan Muktamirin merancang sebuah rekomendasi program penguatan organisasi untuk NU di luar pulau Jawa.
Dalam rekomendasi tersebut, H Yahya Ma’shum sebagai Ketua Komisi Program menyampaikan, bahwa PBNU perlu membuat kebijakan afirmatif (menguatkan) tentang program dan penguatan organisasi maupun kelembagaan untuk PWNU dan PCNU yang ada di luar Pulau Jawa dan daerah tujuan migrasi kependudukan.
“Hal ini penting dalam upaya percepatan pengembangan NU di wilayah-wilayah yang dimaksud,” ujar Yahya ketika memaparkan rancangan program di hadapan ratusan Muktamirin.
Yahya menyebutkan, kebijakan afirmatif ini bisa diorientasikan dengan membangun lembaga-lemabaga seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Seningga warga NU dan masyarakat luas di luar pulau Jawa juga merasakan manfaat pemberdayaan yang dilakukan oleh NU. “Tentu hal ini akan berdampak pada semakin kuatnya NU secara organisasi di luar Jawa,” tegasnya.
Setelah sesi pemaparan rancangan program, Muktamirin pun banyak yang mengutarakan dinamika organisasi NU di luar Jawa yang penuh dengan perjuangan dalam menegakkan organisasi.
Seperti yang diutarakan oleh Ahmad Abid dari PCNU Kota Cirebon yang mengungkapkan, bahwa Indonesia timur kurang disentuh oleh PBNU. Padahal memiliki potensi untuk pengembangan NU. Untuk itu, harus ada skala prioritas program. Periode lalu PBNU sudah fokus mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). Maka pada periode sekarang (2015-2020) ini kalau bisa fokus kesehatan. Karena sektor kesehatan menyentuh kepentingan banyak orang. Jika sektor kesehatan ini digarap, maka masyarakat akan merasakan manfaat ber-NU.
“Walaupun fokus sektor kesehatan ini, tetap utamakan dulu program untuk kawasan Indonesia Timur. Di sana masalah pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan,” katanya.
Abdurrahim dari Kalimantan Utara PC Tarakan menyebutkan, daerahnya berada pada daerah bagian utara yang merupakan propinsi baru. Memiliki sumber daya manusia yang kurang maksimal. Sekalipun punya aset tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan NU ke depan, namun SDM yang mampu belum punya.
“Harapan kami di Kalimantan Utara ini bisa pula memiliki sekolah, rumah sakit, dan pelayanan masyarakat lainnya yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Aset yang bisa dikembangkan ada, hanya kurang memahami program yang direncanakan PBNU,” imbuhnya. (Fathoni)
Sumber: NU Online