Lontaran yang disampaikan Mayadina Rohma Musfiroh, Ketua Pengurus PC Lakpesdam NU Jepara ini sesuai dengan tema Halaqah ketiga yang diangkat “NU dan Politik Kebijakan Publik”. Dikatakannya, dalam situasi apapun, NU harus hadir menghadapi persoalan umat, baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.
NU, lanjut dia, harus mengeluarkan kebijakan strategis bukan sekadar mengajukan proposal. Dalam hal pendidikan misalnya, NU membuat skema atau roadmap pembangunan kaitannya dengan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan.
Abdul Kohar, Ketua Kadin Jepara menambahkan NU, jangan sampai salah partner seperti era orde baru. “Sedikit-sedikit kegiatan dicurigai. Kegiatan harus dengan izin,” ingat aktivis NU sejak era orde baru ini.
Sehingga, dikemukakannya, NU terasa terbelenggu dan tertekan. Sebab setiap kali mengadakan even harus diinterogasi terlebih dahulu dengan aparat keamanan. Sebab itu, ke depan NU harus semakin sinergis dengan pemerintah. Mampu membangun kompromi dengan pemerintah. “Misal sarana dan prasarana yang diberikan tahun lalu kepada Unisnu Jepara tanpa adanya proposal,” lanjut Abdul Kohar.
Pada titik ini, masih menurutnya, NU harus pandai melihat, menyerap aspirasi serta mencermati peluang yang bisa diambil oleh NU. Harapannya di titik ini pula, pola komunikasi antara NU dengan pihak-pihak terkait semakin meningkat. (Syaiful Mustaqim/Fathoni)
Sumber: NU OnlineBersama Pemerintah, NU Diharapkan Terus Berkontribusi Membangun Bangsa
Jepara, Salah satu hal yang menjadi topik perbincangan dalam Halaqah Pra-Konfercab Ke-31 PCNU Jepara yang dilaksanakan di Pesantren Darus Salam kelurahan Saripan Kecamatan/Kota Jepara, Ahad (27/9) ialah NU Jepara harus selalu membangun kemitraan startegis dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa.
Lontaran yang disampaikan Mayadina Rohma Musfiroh, Ketua Pengurus PC Lakpesdam NU Jepara ini sesuai dengan tema Halaqah ketiga yang diangkat “NU dan Politik Kebijakan Publik”. Dikatakannya, dalam situasi apapun, NU harus hadir menghadapi persoalan umat, baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.
NU, lanjut dia, harus mengeluarkan kebijakan strategis bukan sekadar mengajukan proposal. Dalam hal pendidikan misalnya, NU membuat skema atau roadmap pembangunan kaitannya dengan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan.
Abdul Kohar, Ketua Kadin Jepara menambahkan NU, jangan sampai salah partner seperti era orde baru. “Sedikit-sedikit kegiatan dicurigai. Kegiatan harus dengan izin,” ingat aktivis NU sejak era orde baru ini.
Sehingga, dikemukakannya, NU terasa terbelenggu dan tertekan. Sebab setiap kali mengadakan even harus diinterogasi terlebih dahulu dengan aparat keamanan. Sebab itu, ke depan NU harus semakin sinergis dengan pemerintah. Mampu membangun kompromi dengan pemerintah. “Misal sarana dan prasarana yang diberikan tahun lalu kepada Unisnu Jepara tanpa adanya proposal,” lanjut Abdul Kohar.
Pada titik ini, masih menurutnya, NU harus pandai melihat, menyerap aspirasi serta mencermati peluang yang bisa diambil oleh NU. Harapannya di titik ini pula, pola komunikasi antara NU dengan pihak-pihak terkait semakin meningkat. (Syaiful Mustaqim/Fathoni)
Sumber: NU Online
Lontaran yang disampaikan Mayadina Rohma Musfiroh, Ketua Pengurus PC Lakpesdam NU Jepara ini sesuai dengan tema Halaqah ketiga yang diangkat “NU dan Politik Kebijakan Publik”. Dikatakannya, dalam situasi apapun, NU harus hadir menghadapi persoalan umat, baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.
NU, lanjut dia, harus mengeluarkan kebijakan strategis bukan sekadar mengajukan proposal. Dalam hal pendidikan misalnya, NU membuat skema atau roadmap pembangunan kaitannya dengan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan.
Abdul Kohar, Ketua Kadin Jepara menambahkan NU, jangan sampai salah partner seperti era orde baru. “Sedikit-sedikit kegiatan dicurigai. Kegiatan harus dengan izin,” ingat aktivis NU sejak era orde baru ini.
Sehingga, dikemukakannya, NU terasa terbelenggu dan tertekan. Sebab setiap kali mengadakan even harus diinterogasi terlebih dahulu dengan aparat keamanan. Sebab itu, ke depan NU harus semakin sinergis dengan pemerintah. Mampu membangun kompromi dengan pemerintah. “Misal sarana dan prasarana yang diberikan tahun lalu kepada Unisnu Jepara tanpa adanya proposal,” lanjut Abdul Kohar.
Pada titik ini, masih menurutnya, NU harus pandai melihat, menyerap aspirasi serta mencermati peluang yang bisa diambil oleh NU. Harapannya di titik ini pula, pola komunikasi antara NU dengan pihak-pihak terkait semakin meningkat. (Syaiful Mustaqim/Fathoni)
Sumber: NU Online