DEPOK – Wacana kemungkinan munculnya calon presiden (capres) alternatif mucul dalam dalam Sarasehan Kebangsaan yang dikuti sekitar 60 ulama yang berlangsung 6–7 September 2012 di Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat.
Keterangan tertulis panitia yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan acara tersebut bertema “Orientasi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa”, namun terdapat perbincangan seputar politik yang cukup hangat.
Tuan rumah yang juga pimpinan Ponpes Al Hikam KH Hasyim Muzadi menjelaskan, walaupun yang hadir mayoritas pengurus wilayah NU, namun mereka tidak membawa institusi. Secara institusi NU tidak boleh berpolitik. “Ranah NU hanya politik keumatan,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada acara tersebut mengatakan, kembali ke Khitah NU bukan berarti tidak boleh berpolitik, tapi harus memahami politik. “Jangan sampai para Kiai malah jadi korban politik,” ujar Mahfud.
Dia mengingatkan, ulama harus memahami politik secara benar. “Peran ulama adalah menyampaikan pada ummat agar tidak tertipu oleh orang-orang yang didisain penampilannya dengan membayar,” tambah Mahfud.
Ketika sejumlah ulama menyuarakan aspirasinya agar Mahfud MD maju di Pilpres 2014, Ketua MK itu hanya tersenyum. “Sebagai hakim, saya tidak boleh bicara atau menjawab hal seperti itu. Namun saya juga tidak bisa mencegah usulan seperti itu,” ujar Mahfud, yang akan memasuki pensiun April 2013 itu.
Usulan seperti itu bermula dari pandangan anggota Watimpres Ryas Rasyid yang menyetujui adanya wacana capres alternatif, sebagaimana ditulis media.
“Nama Pak Mahfud termasuk yang banyak disebut sebagai yang layak jadi capres alternatif. Menurut saya pribadi, Pak Mahfud memang layak,” ujar Ryas, yang mendapat tepuk tangan ulama.
Alasan Ryas, rekam jejak Mahfud bersih, kemudian tegas, merakyat, dan pintar. Mahfud memiliki pengalamannya juga komplit seperti pernah jadi menteri, di anggota DPR dan kini di yudikatif. “Hanya masalahnya Pak Mahfud tidak punya partai,” ujar Ryas Rasyid. Sumber: NU Online