JAKARTA – Keinginan pemerintah agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dapat segera disahkan menjadi undang-undang untuk sementara harus dipendam terlebih dahulu.
Pasalnya, DPR memandang draf RUU Kamnas berpotensi membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru (Orba). “Persoalan RUU Kamnas memang telah disetujui oleh DPR, hanya pemerintah harus memperbaiki draft RUU tersebut saja,” kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far.
Dijelaskan oleh Marwan, DPR telah sepakat meminta pemerintah mengubah materi RUU Kamnas pada Kamis 4 Oktober lalu. Intinya DPR berkeinginan agar materi RUU Kamnas tidak bersifat represif. Terkait hal tersebut, semua fraksi di DPR mendorong adanya perubahan draft RUU Kamnas.
“Supremasi sipil harus dipertahankan, tidak boleh reperesif macam-macam, soal dewan keamanan nasional sampai daerah juga nggak? Intinya tidak boleh sampai seperti masa – masa lalu,” ungkapnya.
Direncanakan pada 29 Oktober 2012 mendatang akan digelar kembali Rapat Pansus RUU Kamnas dengan dihadiri Menteri Pertahanan. Dalam rapat tersebut pula DPR nantinya akan meminta Menhan memperbaiki draft RUU Kamnas.
Sebelumnya pemerintah telah mengajukan RUU Kamnas ke DPR yang dianggap sangat kontroversional. Hal tersebut dikarenakan isi dari draft tersebut dinilai dapat membawa Indonesia kembali kepada zaman Orba.
Salah satu contoh materi dari RUU tersebut terdapat poin Badan Intelijen Negara (BIN) diberikan keleluasan melakukan tindakan kepada pihak – pihak yang dinilai atau disinyalir dapat mengancam jalannya roda pemerintahan. Sumber: DPP PKB