JAKARTA – Sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyah diniyyah ijtima’iyah) yang memiliki anggota cukup banyak, sudah seharusnya NU memiliki data keanggotaan yang valid. Hal itu penting agar keberadaan jumlah anggota tidak hanya klaim, namun riil sebagai anggota resmi.
“Karena itu yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah menjadikan keanggotaan NU dalam satu kartu identitas resmi melalui putusan Muktamar,” kata Sekretaris PCNU Jombang, H Muslimin Abdilla kepada NU Online, Senin (6/4).
Dia menandaskan, sudah saatnya semua lembaga, badan otonom maupun lajnah di NU tidak memiliki kartu identitas keanggotaan sendiri, melainkan menjadi satu identitas lewat Kartu Tanda Anggota NU atau Kartanu.
“Di Kartanu kan sudah ada kualifikasi apakah yang bersangkutan adalah anggota NU, GP Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU, dan sebagainya,” kata Cak Muslimin, sapaan akrabnya. Justru dari pemilahan keangotaan tersebut, lanjutnya, maka setiap banom atau lembaga dapat dengan mudah melihat secara pasti berapa anggota yang telah terdaftar.
Cak Muslimin sangat menyayangkan kalau selama ini terkesan ada ‘persaingan’ antara data pengurus dan anggota NU dengan banom serta lembaga yang ada. “Muslimat memiliki Kartu Tanda Anggota Muslimat atau Kartamus, demikian juga kepengurusan di GP Ansor maupun Fatayat serta yang lain mengeluarkan kartu keanggotaan sendiri,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, andai data yang telah dikumpulkan lewat Kartanu dioptimalkan, maka perihal keanggotaan NU, baik di banom maupun lembaga serta lajnah dapat dengan mudah terpantau.
Oleh sebab itu, tambahnya, pada Muktamar ke-33 NU yang akan berlangsung di Jombang awal Agustus mendatang hendaknya hal ini menjadi pembicaraan serius. Muktamar nanti idealnya ada pembicaraan soal terintegrasinya keanggotaan NU melalui Kartanu ini.
“Hal ini sebagai jawaban atas klaim besarnya jumlah jama’ah NU serta tentunya data yang ada bisa dioptimalkan untuk memperjelas segmentasi keanggotaan yang ada,” pungkasnya.
Sumber: NU Online