Jepara, IPNU-IPPNU merupakan organisasi yang mampu membentengi pelajar NU dari serangan radikalisme. Sebab dengan bergabung di dalamnya pelajar didoktrin ke-NU-an, ke-Aswaja-an, dan ke-Indonesia-an.
Pernyataan ini dilontarkan Fatkhul Huda, Kepala Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) 02 Jepara dalam Sosialisasi Mopdik dan Pendirian Komisariat IPNU-IPPNU yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) Jepara di aula Lembaga Pendidikan Maarif NU Jepara, Jawa Tengah, Kamis (25/6) pagi.
Membentengi pelajar dengan IPNU-IPPNU, lanjutnya, berarti memperjelas “kelamin” peserta didik. Jika tidak dibentengi dengan matang jangan salahkan jika pelajar NU bergabung dengan ISIS dan berangkat ke Syria.
IPNU-IPPNU dengan madrasah yang bernaung di LP Maarif memiliki satu visi dan misi. Tidak ada sekat. Sehingga perlu dikembangkan. “Kita harus membangun IPNU-IPPNU dari madrasah Ma’arif kita,” tegas Huda yang juga kepala MTs Safinatul Huda 01 Sowan Kidul, Kedung, Jepara.
Hal lain dikemukakan H Sugiwanto. Kepala Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) 02 Jepara ini menegaskan IPNU-IPPNU merupakan jenjang kaderisasi di tubuh NU. Dengan mengikutinya pelajar menjadi generasi cerdas dengan pengetahuan umum dan ideologi Aswaja yang kuat.
Kepala Kemenag Jepara, H Muhdi mendukung MTs dan MA Maarif yang bernaung di KKMTs dan KKMA 02 Jepara untuk mengelola IPNU-IPPNU di madrasah. “Lebih afdolnya MTs dan MA Maarif ada IPNU-IPPNUnya,” jelasnya.
Sedangkan yang mewajibkan adanya IPNU-IPPNU baginya ialah Kepala KKMTs dan KKMA 02 yang menaungi madrasah-madrasah Maarif. Senada dengan Sugiwanto, mantan Ketua PCNU Boyolali ini menambahkan IPNU-IPPNU mempunyai hirarki yang jelas.
“Agar menjadi kader yang sistematis diawali dari IPNU-IPPNU. Ke atasnya lagi Ansor, NU dan Fatayat serta Muslimat,” lanjutnya.
Muhammad Khoironi, Ketua IPNU Cabang Jepara mengharap 34 MTs dan 58 MA yang bernaung di lingkup LP Maarif Jepara memiliki IPNU-IPPNU di madrasah masing-masing.
Adanya IPNU-IPPNU di madrasah Maarif tidak lepas dari empat aspek hukum. Hasil Kongres PP IPNU-IPPNU tahun 2003 di Surabaya mengembalikan basis IPNU-IPPNU dari desa ke madrasah, sekolah dan pondok pesantren. Hasil Muktamar NU di Makassar tahun 2005 mengamanatkan pembentukan PK IPNU-IPPNU di madrasah, sekolah dan pesantren.
Surat Instruksi PP IPNU No.159/PP/A/XVII/7354/II/2014 tentang instruksi pendirian pimpinan komisariat. Serta surat dari PP LP Maarif No.133/PP/SU/LPM-NU/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang permohonan memberikan dukungan pendirian komisariat IPNU dan IPPNU.
“Kita wajib membentengi pelajar NU dari gempuran radikalisme yang semakin merebak di dunia pendidikan. Sehingga IPNU-IPPNU bagi kami wajib ada di madrasah,” pungkasnya. (Syaiful Mustaqim/Mahbib)
Sumber: NU Online