Jakarta - Kasus suap di Kemenakertrans sebesar Rp1,5 miliar akhirnya menyeret dalam pusaran konflik internal di PKB. Beberapa DPW akan melakukan misi penyelamatan partai. Bagaimana reaksi Dewan Syura PKB? Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz Mansyur mengharapkan agar DPW PKB tidak tergesa-gesa melakukan gerakan terkait kasus suap di Kemenakertrans. "Lebih baik tabayun dahulu ke Muhaimin. Jangan grusak-grusuk," ujarnya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon akhir pekan lalu. Pengasuh Pondok Pesantren Pacul Gowang, Jombang, Jawa Timur ini juga menyampaikan beberapa hal terkait posisi Muhaimin dalam kasus suap di Kemenakertrans. Aziz juga menegaskan posisi PKB tetap tegas dalam kasus korupsi. "PKB tetap membela yang benar dan mengharamkan korupsi," cetusnya. Berikut wawanacara lengkapnya: Bagaimana dengan gerakan sejumlah DPW PKB yang berencana mendorong penyelamatan partai terkait dengan kasus suap di Kemenakertrans yang dipimpin Muhaimin Iskandar? Saya kira masalahnya kita luruskan dulu. Muhaimin sudah menjawab soal suap di Kemenakertrans, masalah suap tidak ada pada Muhaimin. Memang kita harus menyelamatkan partai. Apakah Dewan Syura telah melakukan tabayun (klarifikasi) kepada Muhaimin Iskandar terkait suap yang ada di kementeriannya? Sudah tabayun dan kesimpulannya seperti yang disampaikan Muhaimin di publik, bahwa suap tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Tapi kalau memang terbukti, kita akan bertindak. Bagaimana respon Dewan Syura terkait gerakan beberapa DPW PKB terkait suap di Kemenakertrans? Kami akan meredam, kalau ada kasus seperti ini, seharusnya yang pertama dilakukan adalah tabayundulu. Soal terbukti atau tidak itu soal nanti, yang pasti jangan grusak-grusuk (terburu). Saya berharap DPW PKB dipersilakan tanya langsung ke Muhaimin, jangan bertindak dulu sebelum ada penjelasan. Setelah jelas (silakan) bertindak, bagaimana langkah kita ke depan atau samping. Apa perlu melakukan pertemuan secara nasional di internal PKB untuk mendinginkan suasana? Muhaimin sudah kita minta datang dan menjelaskan, itu sudah cukup, tidak perlu pertemuan seperti Rakornas. Sikap PKB akan meluruskan, kalau terbukti betul ya bagaimana. Tapi saya kira jawaban Imin sudah cukup. Sudah sejelas-jelasnya. Bagaimana dengan dua nama kader PKB yang disebut-sebut dalam proyek di Kemenakertrans yakni Ali Mudhori dan Fauzi yang juga menjadi fungsionaris PKB? Masalah kesalahan perorangan bisa maklum, mungkin salah. Kalau salah, kita benarkan. Tapi partai tetap membela yang benar dan mengharamkan korupsi. Bagaimana jika fakta hukum nanti ternyata menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar? Terserah nanti keputusan di belakang. Itu urusan internal PKB.